Name:
Location: Yogyakarta, DIY, Indonesia

Friday, June 30, 2006

PRODUK PENELITIAN

Sumber dan Pemanfaatan Informasi Otonomi Daerah di Kalangan Birokrasi dan Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
Oleh: Joko Martono, dkk


TELAH disahkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan langkah maju yang telah dicapai oleh pemerintah di era reformasi. Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini sebenarnya juga dapat dilihat sebagai langkah kebijakan awal untuk mengubah paradigma pendekatan pembangunan di bidang ekonomi dan politik yaitu dari pendekatan “dari atas ke bawah” (top-down) menjadi “dari bawah ke atas” (bottom-up) sesuai jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, substansi dari penerapan undang-undang tersebut yaitu memberi kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola semua urusan yang menyangkut kepentingan nasional, kecuali urusan yang menyangkut kepentingan nasional (pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, dan agama).

Dalam perspektif ilmu komunikasi disebutkan bahwa tingkat partisipasi dapat dicapai di antaranya bilamana terlebih dahulu ditanamkan pengetahuan, pengertian, supaya suatu gagasan dapat dipersepsi secara benar sehingga pembaruan atau perubahan diterima dengan penuh kesadaran (conscious). Begitu pula otonomi daerah seyogyanya terlebih dahulu dapat dipahami oleh masyarakat termasuk aparatur pemerintah, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan tanpa banyak mengalami hambatan.

Penelitian ini akan mengungkap masalah-masalah sebagai berikut: (1) dari manakah sumber informasi tentang otonomi daerah yang diperoleh masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah, (2) bagaimanakah persepsi masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah terhadap otonomi daerah, (3) bagaimanakah masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah memanfaatkan informasi otonomi daerah. Tujuan penelitian ini untuk: (1) memperoleh gambaran obyektif tentang sumber-sumber informasi yang diperoleh masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah serta pemanfatannya, (2) untuk memperoleh gambaran obyektif tentang persepsi masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah tentang otonomi daerah.

Penelitian bersifat deskriptif, dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang berhasil dihimpun dalam penelitian selanjutnya menjadi acuan untuk melakukan analisis. Lokasi penelitian meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah individu yang bertempat/berdomisili di lokasi penelitian dan telah berusia 17 s/d 65 tahun, selain itu juga aparatur pemeritah (birokrasi) di lokasi yang sama. Responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kuota (quota), yakni 50 responden setiap kabupaten/kota sehingga jumlah keseluruhan adalah 200 orang.

Penentuan lokasi penelitian berdasar dua kategori yaitu atas dasat aspek orbitasi (tingkat isolasi) dan aspek ekonomi (tingkat kemakmuran) yang diukur berdasar score kemajuan wilayah. Melalui cara ini selanjutnya di setiap wilayah kabupaten/kota akan dipilih 4 (empat) lokasi penelitian pada tingkat kelurahan. Pada setiap lokasi (kelurahan) diambil sebanyak 12-13 responden berdasarkan jenis pekerjaan dipilih secara acak berstratifikasi (Singarimbun dan Effendi, 1982). Sedangkan informan kunci yang diwawancarai secara khusus di tingkat kabupaten/kota, dipilih berdasarkan kriteria yang mewakili kalangan political society, civil society dan market society.
Political society terdiri kalangan birokrat, anggota dewan, kader partai politik. Civil society terdiri dari kalangan LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau NGO (Non-Government Organization), tokoh masyarakat (non-formal) dari berbagai kelompok, masyarakat awam di wilayah masing-masing. Market society terdiri kalangan yang bergerak dalam bidang perekonomian/bisnis seperti sektor jasa, manufakturing, perdagangan dan sejenisnya.
Setiap lokasi penelitian ditentukan sebanyak 4 (empat) orang informan kunci (key person) yang diwawancarai secara mendalam (indepth interview) sehingga jumlahnya secara keseluruhan mencapai 16 orang. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung 7 (tujuh) bulan, dimulai Juni s/d Desember 2001.

Simpulan
1. Masalah otonomi daerah sebagai wacana yang masih berkembang, terbatas dipahami kalangan muda atau kalangan birokrat yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi. Masyarakat yang tergolong kalangan bawah cenderung cenderung berminat rendah untuk mengakes informasi tentang otonomi daerah. Kalangan ekonomi atas cenderung lebih menunjukkan minat tinggi terhadap informasi otonomi daerah dibanding mereka yang tergolong kalangan menengah ke bawah. Hal ini seiring dengan optimisme mereka terhadap kemajuan iklim usaha di daerah masing-masing.

2. Perbedaan usia ternyata sebanding dengan perbedaan pola pengemasan informasi. Ini terbukti dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara peminat sumber informasi yang berasal dari pemerintah dan sumber informasi dari kalangan swasta. Sumber informasi dari RRI dan TVRI lebih diminati kalangan tua (40 tahun ke atas), sedangkan sumber informasi dari medium radio dan dari stasiun TV swasta menjadi pilihan generasi muda.

3. Sosialisasi tentang otonomi daerah yang telah dilakukan memberi kesan kaku, belum ada strategi komunikasi yang baik menyangkut komunikator maupun materi informasinya. Hal ini mengakibatkan wacana yang berkembang tentang otonomi daerah di samping tidak merata, juga sangat diwarnai imbas konflik antarelit politik. Akibatnya, masyarakat tidak pernah memiliki pemahaman yang benar tentang otonomi daerah.

4. Di kalangan elit lokal yang menjadi fokus perhatian berkait dengan otonomi daerah yaitu terjadinya pergeseran kekuasaan, semula kekuasaan terkonsentrasi pada eksekutif, dalam era otonomi daerah kekuasaan ini cenderung menyebar. Kalangan eksekutif pada umumnya cenderung merasa terganggu dengan adanya “kekuasaan” baru yang dimiliki oleh elit politik yang berasal dari partai politik (parpol) yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keberadaan dewan atau lembaga legislatif dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan daripada sebagai partnership.

5. Ada kecenderungan DPRD telah bertindak terlalu jauh melebihi kewenangannya dalam menanggapi laporan pertanggung jawaban kepala daerah. Mereka lebih menonjolkan fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi dan penganggaran. Di samping itu, DPRD lebih mengalokasikan anggaran bagi dirinya sendiri ketimbang kepada masyarakat yang diwakilinya.
6. Kalangan dunia usaha cemas dengan berbagai macam Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dan akan dijalankan di daerah masing-masing. Kecemasan ini disebabkan oleh harapan mereka yang terlalu besar akan adanya peluang bisnis, namun bersamaan dengan itu mencemaskan semakin meningkatnya pungutan dari pihak aparat.

7. Di kalangan birokrat, ada kegelisahan yang cukup besar, terutama menyangkut nasib mereka berkait pola struktur organisasi dan rekrutmen pejabat. Hal yang tidak pernah terjadi di kalangan PNS adalah kegelisahan aparat yang bukan asli daerah, mereka seolah masuk dalam kubangan lumpur. Daerahisme semakin menonjol dalam wujud (a) pejabat perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan harus putera daerah, tidak perduli pada kriteria kemampuan atau persyaratan pangkat, (b) tidak bersedia bekerjasama dengan daerah otonom tetangga, walaupun hal itu bisa menguntungkan bagi daerahnya.

8. Pemanfaatan informasi otonomi daerah, baik oleh masyarakat maupun birokrasi di seluruh lokasi penelitian belum optimal. Hal ini disebabkan pengertian otonomi daerah itu sendiri masih dimaknai sebatas wacana, belum ada konsep dan langkah yang sama, sehingga pelaksanaan otonomi daerah merupakan sebuah proses learning by doing yang masih terus dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat di daerah.

Saran
1. Konsep otonomi daerah masih perlu disosialisasikan melalui berbagai saluran komunikasi. Media massa yang dikelola swasta sangat tepat digunakan karena diakses oleh kalangan yang lebih luas. Di samping itu, sosialisasi otonomi daerah yang bersifat propagandis terutama menggunakan jargon pembangunan yang sering disiarkan melalui media milik pemerintah perlu dikurangi. Perlu dihindari istilah-istilah klise yang sering digunakan semasa orde baru agar khalayak (komunikan) tidak jenuh.

2. Wacana yang dikembangkan dalam otonomi daerah, baik oleh pemerintah maupun media massa hendaknya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitas atau pelayanan publik seperti (a) pelayanan administrasi (identitas penduduk dan perizinan), (b) pelayanan infrastruktur (jalan raya, jaringan irigasi, transportasi dan saluran pembuangan), (c) pelayanan kebutuhan dasar (pangan, air minum, kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, rasa aman, lingkungan bersih dan hijau), (d) pelayanan penerimaan daerah.

3. Untuk mengurangi adanya distorsi pemahaman tentang otonomi daerah yang cenderung meluas, sudah saatnya pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pengawasan, menyusun strategi komunikasi dalam rangka menata kembali pemahaman yang benar dan obyektif tentang kebijakan otonomi. Badan/dinas yang memiliki tugas di bidang komunikasi dan informasi dapat dioptimalkan fungsinya sehingga masyarakat luas mengadopsi informasi tentang otonomi daerah secara komprehensif.**

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

iya mmg banyak yg blom phm otonomi daerah sih..! Masih banyak salah persepsi, shg otda hanya dikonstruksi utk menggali pendapatan asli daerah (PAD) sebesar-besarnya...

Wednesday, January 09, 2008 10:37:00 PM  
Anonymous iis cute said...

otonomi daerah hanya bikin arogansi kekuasaan di tingkat lokal, makanya perlu dievaluasi agr tdk kebablasan, rakyat di daerah makin tak berdaya tuh !

Thursday, January 10, 2008 8:52:00 AM  
Anonymous hastana said...

hasil penelitian ini bagus dan menarik,memang begitu realitasnya. Boleh donk baca laporan lengkapnya utk nambah referensiku. Thx ya

Thursday, January 10, 2008 4:57:00 PM  
Anonymous murni said...

ikutan dunk klo mo penelitian lapangan lagee. Leh gak?

Tuesday, January 15, 2008 5:15:00 PM  
Anonymous cece said...

baguuusss, memang bgt realitanya !

Thursday, January 24, 2008 8:57:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home