Name:
Location: Yogyakarta, DIY, Indonesia

Friday, June 30, 2006

KONSEP & PEMIKIRAN

Kajian Isu Publik
Apakah yang disebut Isu Publik? Membicarakan Isu Publik, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu: Isu Publik dalam artian teoritis, yaitu isu atau persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak (bebas nilai). Sedangkan Isu Publik sebagai bahan kajian, yaitu isu atau persoalan yang menjadi bahan pembicaraan orang banyak, di antaranya para pakar, praktisi, tokoh-tokoh formal maupun nonformal serta masyarakat luas terhadap suatu persoalan tertentu sehingga layak dikategorikan sebagai isu yang sesungguhnya memang menyangkut kepentingan orang banyak (tidak bebas nilai). Misalnya: tanggapan, opini, pendapat, komentar tentang isu yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Memilih topik Isu Publik
Bagaimana mengetahui atau memahami bahwa apa yang akan dilaporkan itu termasuk Isu Publik atau bukan? Langkah praktis untuk mengategorikan persoalan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: persoalan yang dikemukakan mengundang kontroversial, merupakan tuntutan masyarakat, persoalan itu mempunyai pengaruh pada stabilitas sosial, menyangkut citra dan kinerja pemerintah, memiliki nilai proksimitas (proximity), disampaikan atau dipublikasikan dalam frekuensi tinggi. Untuk mendeteksi adanya Isu Publik ini, setidaknya langkah paling awal biasanya dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan media massa.

Kontroversial, dimaksudkan bahwa pemberitaan memuat tanggapan pro-kontra dari sumber-sumber yang diliput. Kontroversial juga mengandung pengertian bahwa ada perbedaan pendapat terhadap masalah yang menjadi topik pemberitaan. Juga ada kesamaan pendapat terhadap masalah yang dibahas, namun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, sesuai kapasitas dan kompetensi narasumber.
Tuntutan masyarakat, dimaksudkan bahwa pemberitaan mengandung tuntutan masyarakat. Artinya, pemberitaan memuat tuntutan dan harapan masyarakat akan suatu permasalahan, juga sebagai wujud media massa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang membela kepentingan masyarakat.
Pengaruh pada stabilitas sosial, dimaksudkan bahwa pemberitaan memiliki bobot yang bisa mempengaruhi masyarakat dalam hal kestabilan kehidupan secara umum, yakni hal-hal yang bersifat umum tapi menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Berkait citra dan kinerja pemerintah, dimaksudkan bahwa media massa sebagai watchdog bagi pemerintah, pengontrol kinerja pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pelayan masyarakat yang kemudian menginformasikan kepada masyarakat, sehingga dapat ikut ambil bagian dalam proses penilaian dan penentuan kebijakan. Dampak atas pemberitaan ini bisa berkait dengan citra maupun kinerja pemerintah.
Proksimitas, dimaksudkan bahwa kedekatan sebuah informasi dengan lokasi di mana pemberitaan tersebut terjadi, perlu diperhatikan agar kajian tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat di mana kajian tersebut dikonsumsi.
Frekuensi, dimaksudkan bahwa keseringan (frekuensi) pemuatan sebuah topik pemberitaan mengindikasikan bilamana berita tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau perlu dibahas pada tingkat yang lebih serius. Frekuensi pemberitaan yang tinggi menunjukkan pula bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian.

Beberapa point di atas merupakan pedoman penentuan topik kajian dan memiliki bobot atau nilai masing-masing menurut prioritas. Dalam penentuan topik, keenam point tersebut merupakan standard, tetapi sebuah obyek kajian Isu Publik dapat pula tidak memenuhi beberapa point di atas (bukan harga mati), sehingga topik bisa diangkat berdasarkan faktor urgensitasnya.

Menuliskan naskah kajian isu publik
Berbagai tahapan dalam proses penulisan Isu Publik sebagai laporan kajian, ada pun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:
· Alasan pemilihan kasus (pilih lead yang cocok) – alinea pertama
· Menjelaskan kasus secara singkat, bagian terpenting – alinea kedua
· Hal-hal pokok diulas sesuai lokasi kejadian – alinea ketiga
· Masalah perlu mendapat penjelasan lengkap – alinea keempat
· Pemecahan masalah – alinea kelima
· Solusi atau rekomendasi – alinea keenam

Bagian Pembukaan
Alinea pertama (merangsang khalayak untuk membaca kajian isu publik)
Mengemukakan hal-hal paling menonjol dari kasus yang dikaji, dari segi kontroversi, dampak, keunikan atau keistimewaan yang dapat dilihat atau dirasakan, baik saat ini atau masa depan. Penggunaan bahasa sesuai nuansa yang dibangun.
Alinea kedua (penjelasan obyek kajian)
Mengurai singkat obyek kajian, pemaparan data obyektif, kalimat sederhana, mudah dipahami duduk perkaranya. Kemudian memberi penjelasan rinci pada bagian yang menjadi fokus kajian. Minimal menunjukkan: kapan kejadiannya, di mana dan melibatkan siapa. Untuk memperkuat obyektivitas dapat mengutip informasi dari data dokumentasi, suratkabar, media lain atau hasil observasi.

Bagian Tengah
Alinea ketiga (pemilihan obyek kajian)
Menjelaskan pokok pikiran, mengapa memilih topik kajian atau focus of interest dari masalah yang dikaji. Kemukakan: apa dan siapa saja terkait masalah tersebut. Meyakinkan pembaca bahwa kajian ini penting, terutama untuk kesejahteraan masyarakat yang perlu “dibela.” Yang perlu dibela: rakyat kecil, konsumen yang tidak berdaya atau kebenaran hakiki. Pemaparan ini menggunakan argumen rasional (teori, konsep atau konsep common sense), perlu juga mengemukakan bukti empiris.
Alinea keempat (masalah yang ditemukan)
Kemukakan masalah mendasar dari kajian. Masalah yang diangkat bukan sekadar permukaan, tetapi akar masalah dan masalah ikutan yang berimplikasi pada masalah teknis untuk memperkuat masalah yang dikemukakan. Pemaparan data empiris yang menunjukkan adanya kontradiksi, ketidak konsistenan, ketidak rasionalan dan kejanggalan atau kesalahan berpikir (fallacy), baik menyangkut kebijakan maupun implementasi kebijakan.

Bagian Akhir
Alinea kelima (menjawab masalah)
Menguraikan analisis berupa pemaparan premis-premis yang memperkuat kontradiksi yang diberikan. Premis dimaksud, berupa data empiris yang punya kaitan langsung atau tidak, bisa juga mengemukakan argumen rasional. Sudahi dengan uraian singkat, jelas.
Alinea keenam (solusi dan langkah-langkah kongkret yang perlu diambil)
Berikan solusi yang berperspektif komunikasi atas masalah yang dibangun. Solusi berupa strategi komunikasi, tanpa meninggalkan substansinya. Solusi perlu ditujukan kepada pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat dilakukan oleh instansi/organisasi/individu yang menjadi sasaran dalam kajian Isu Publik tersebut. Kemukakan keuntungan bila melakukan solusi yang ditawarkan. Yang penting solusi ini dapat menambah citra positif kinerja pemerintah, memberi kestabilan nasional, punya nilai keuntungan komunitas lokal/daerah dan tidak meninggalkan kepentingan nasional serta bertujuan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Catatan:
Demikian konsep ringkas yang dapat saya tuliskan secara sistematis. Mudah-mudahan konsep mengenai cara menyusun kajian Isu Publik ini memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Pengembangan dari langkah-langkah pengkajian ini dapat menjadi pedoman penulisan artikel/opini untuk menelaah topik-topik aktual. Kalau masih ada yang belum jelas, dimohon menghubungi e-mail>
jok_martono@yahoo.co.id
__________________________________________________________________________

Menyusun Proposal Penelitian
(Usulan Penelitian)

Isi dan bentuk:
1. Usulan penelitian adalah gagasan penelitian yang dituangkan melalui unsur-unsur penelitian dan kegiatannya. Usulan penelitian berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
2. Unsur-unsur dari kegiatan penelitian dapat berbeda antarlembaga yang satu dengan yang lain.

Komponen usulan penelitian:
1. Judul penelitian
2. Latar belakang masalah
3. Perumusan masalah
4. Tujuan penelitian
5. Kegunaan/manfaat penelitian
6. Tinjauan/telaah pustaka
7. Kerangka pemikiran/teori
8. Hipotesis
9. Metode penelitian
10. Jadwal kegiatan
11. Personalia
12. Rencana anggaran
13. Daftar pustaka
14. Instrumen

Keterangan:

Judul penelitian
Diformulasikan secara jelas, singkat dan operasional.

Latar belakang
- mulai dengan pernyataan sederhana mengenai suatu masalah
- diperkuat dengan sumber literatur/hasil penelitian yang relevan
- ada justifikasi, aturan untuk melakukan penelitian
- fokuskan perhatian pada aspek-aspek yang paling penting dari masalah tersebut.

Rumusan masalah
- dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang problematik, dapat bersifat deskriptif, eksplanatif (korelatif atau kausal), komparatif, evaluatif
- dalam rumusan harus ada konsep/konstruk
- harus padat dan jelas
- merupakan dasar dalam membentuk tujuan penelitian
- harus dijadikan dasar judul.

Sumber-sumber masalah penelitian
- teori, konsep, prinsip yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
- laporan hasil penelitian
- data sosial dari berbagai sumber
- pengamatan
- pengalaman
- diskusi, seminar, pertemuan ilmiah
- wawancara dengan tokoh, ahli dan sebagainya
- media massa
- intuitif.

Tujuan penelitian
- harus mengacu pada rumusan masalah
- dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang kongkrit dan jelas tentang apa yang akan digambarkan, dikorelasikan, diuji dan lain-lain
- dapat dirinci lebih jauh.

Kegunaan/manfaat
Dijelaskan sumbangan/manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis (antara lain: sponsor, penulis). Ini cenderung subyektif.

Tinjauan pustaka
- uraian tentang hal-hal yang telah diteliti, ditulis tentang penelitian ini
- berupa penemuan maupun hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut
- bisa juga tentang teori-teori yang relevan
- penulisan harus bersifat essai.

Kerangka pemikiran
- merupakan alur pikir si peneliti dalam rangka memecahkan masalah
- dasar pembuatan adalah teori dan konsep
- merupakan pendekatan/strategi peneliti untuk memecahkan masalah
- agar nampak sederhana, kerangka pemikiran perlu dilengkapi dengan skema/bagan, model atau dalam bentuk simbolik/matematis.

Hipotesis
Merupakan dugaan/jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian.

Metode penelitian
- merupakan prosedur, langkah atau cara kerja yang akan ditempuh dalam rangka memecahkan masalah penelitian
- merupakan manifestasi prinsip keterbukaan sehingga semua orang tahu prosedur kerja
- komponen metode penelitian antara lain: tempat dan waktu, jenis penelitian, variabel-variabel (yang ditarik dari konsep penelitian), definisi formal dan operasional, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, pengolahan data dan analisis.

Jadwal kegiatan
Dibuat dalam bentuk ber-chart yang berisi jenis kegiatan dan target waktu.

Personalia
Nama peneliti, jabatan, disiplin ilmu.

Rencana anggaran
- peralatan
- perlengkapan
- honorarium peneliti
- perjalanan dan lain-lain.

Daftar pustaka
- berisi daftar sumber literatur
- disusun menurut pengarang, tahun, judul, tempat terbit.

Instrumen
- membuat kuesioner untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian (bertitik tolak variabel-variabel yang jelas)
- membuat kuesioner untuk memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas tinggi sehingga akan membantu analisis
- daftar pertanyaan berkait langsung dengan hipotesis atau tujuan penelitian.

Yogyakarta, Juli 1999
Disarikan oleh Joko Martono, dalam Temu Ilmiah, di Hotel Century Saphir, Yogyakarta 26-30 Juli 1999, Ceramah Ilmiah oleh Drs. Rusdi Muchtar, MA ( Ahli Peneliti Utama, LIPI).
__________________________________________________________________________


Pilkada Langsung:
Suksesi Kepemimpinan Daerah yang Demokratis?
Oleh: Joko Martono

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang menurut rencana mulai dilaksanakan bulan Juni 2005 merupakan pengalaman pertama bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan suksesi kepemimpinan di daerah. Dalam konteks demokratisasi, sesungguhnya perhelatan politik bernama Pilkada ini memiliki makna strategis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan (governance reform). Bahkan apabila perhelatan politik ini dapat berlangsung dan berproses sesuai mekanisme demokrasi maka kemajuan-kemajuan politik sangat banyak memberikan prospek maupun kontribusi positif terhadap bangunan kekuasaan di daerah, paling tidak selama lima tahun mendatang.

Pilkada secara langsung dapat dikatakan berjalan demokratis jika (1) seluruh prosesnya menempatkan masyarakat sebagai pemilik otoritas yang utama untuk memilih. Proses internal dalam suatu partai politik atau antarpartai politik dalam merekrut para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak dikandidatkan tidak mengundang konflik berkelanjutan, sehingga akan berdampak pada pembentukan citra parpol itu sendiri, (2) Pilkada dikonstruksi dapat meningkatkan kesejahteraan bersama (bonum communae). Oleh sebab itu, bagi setiap kompetitor politik dalam meraih tampuk kekuasaan seyogyanya tidak terlepas dari maksud-maksud yang mulia yaitu berniat untuk mencapai tujuan politik dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat yang kelak dipimpinnya.

Mengingat pemilihan kepala daerah secara langsung yang hendak dilaksanakan ini merupakan “langkah baru” dalam menapak kehidupan politik lokal, agaknya ada sesuatu yang layak dilakukan semua pihak berkompeten. Tentu dengan harapan bahwa terselenggaranya Pilkada langsung juga mengandung makna politik dalam arti luas, bahkan banyak memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Betapa pun Pilkada yang kelak di kemudian hari telah dirancang secara demokratis, transparan, partisipatoris dan akuntabel akan kehilangan makna apabila dalam perjalanannya masih terkendala dengan munculnya konflik-konflik antarkelompok kepentingan. Mobilisasi massa yang selama ini menjadi trend guna meraup suara dukungan untuk memenangi pemilihan, seringkali mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan terutama di kalangan massa di tingkat grassroots. Terlebih kentalnya kedekatan jiwa antara mereka yang akan memilih dengan yang ditokohkan untuk dipilih telah menjadikan suasana mudah tergiring ke arah fanatisme serta pragmatisme politik di tingkat lokal. Jika kondisi demikian disalahmaknakan, bukan tidak mungkin dampaknya pun semakin meluas, suksesi kepemimpinan di daerah bisa menyebabkan konflik horizontal, yang kemudian tidak memperkuat bangunan demokrasi - tetapi justru cenderung terjadi “partaikrasi,” demikian pernah dilontarkan J. Kristiadi, seorang peneliti CSIS belum lama berselang.

Sejak tumbangnya rezim orde baru sekitar tujuh tahun lalu dan kini kita memasuki era transisi (baca: sampai sekarang masih berlangsung proses reformasi setengah hati) nampak demokrasi belum menunjukkan citranya. Ini bisa dipahami, mengingat kondisi pluralisme masyarakat di mana struktur sosialnya yang tidak kondusif terhadap toleransi maka demokrasi itu sendiri belum terbangun secara kokoh. Karakter kehidupan demokrasi dalam pluralisme sosial demikian, telah berdampak sangat rentan terhadap berbagai konflik, fragmentasi serta semakin menajamnya tingkat polarisasi sosial sehingga patut dipertanyakan apakah institusi-institusi sosial-politik yang ada sudah benar-benar siap melakukan perubahan paradigma dalam demokrasi internal masing-masing parpol? Ini persoalan mendasar yang patut diungkap sekaligus digugat bilamana diharapkan sebuah perubahan sistem demokrasi yang substansial.

Belum lepas dari ingatan, konflik internal yang dialami dua partai besar yakni PDI-Perjuangan ketika melangsungkan Kongres II di Bali dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Muktamar II di Semarang tidaklah bisa dianggap sekadar peristiwa biasa. Perebutan kursi di tingkat kepengurusan yang tampak di “permukaan gunung es” tidak hanya dapat dimaknai sebagai dinamika internal partai. Rivalitas antarkubu yang masing-masing memiliki pendukung dalam jumlah cukup besar lebih menjadikan persoalan serius, bahkan jika tak ditemukan jalan tengahnya seperti telah dibentuknya organisasi tandingan, justru akan berimplikasi pada melemahnya konsolidasi maupun soliditas partai bersangkutan. Peristiwa tersebut dapat menjadi gambaran betapa kurang kondusifnya elemen-elemen pendukung demokrasi di negeri ini. Lantas, bagaimana perkembangan politik dalam perspektif demokrasi yang hendak dibangun dalam lepotan persoalan internal partai-partai berpengaruh itu?

Dalam konteks Pilkada, memang perebutan kekuasaan sah-sah saja dilakukan, proses suksesi kepemimpinan daerah tidak lebih merupakan pertarungan antarkekuatan politik di masyarakat. Artinya, melalui mekanisme Pilkada langsung maka suara rakyat lebih terartikulasi, kekuasaan yang terbentuk benar-benar terlahir dari bawah tanpa harus dimanipulasi sebagaimana pengalaman representasi politik yang diperankan parlemen. Kandidat kepala daerah/wakilnya dikondisikan untuk berinteraksi langsung dengan para pemilih sehingga kualifikasi atas dasar program yang ditawarkan, kesungguhan serta komitmen pada aspirasi rakyat bagi setiap pasangan calon pimpinan daerah benar-benar dipertaruhkan. Itu sebabnya, langkah-langkah strategis dalam memilih calon yang pantas dipercaya untuk memegang tampuk kekuasaan lima tahun mendatang menuntut pertimbangan ekstra cermat, berhati-hati dan pemilih cenderung lebih rasional.

Konsekuensi atas kondisi demikian, tidak lain harapan banyak bertumpu pada parpol atau gabungan parpol dan pasangan masing-masing kandidat untuk bermain cantik dalam kancah perpolitikan di daerah. Pantas pula disadari bahwa proses transisi politik yang kini terjadi harus dipahami sepenuhnya oleh seluruh komponen politik, termasuk para kandidat, sehingga melalui pemahaman dan pemaknaan yang pas – bisa mendorong proses transisi menuju terbentuknya struktur politik yang demokratis menjadi lebih cepat. Tetapi sebaliknya, proses transisi politik akan bergerak balik kearah sistem politik yang otoriter apabila ditemui politisi masih sibuk melakukan tekanan-tekanan kepada lawan politiknya. Golkar yang dulu dianggap berkuasa, atau Golkar yang merasa kehilangan kekuasaan berusaha menciptakan kesan mereka mewakili kepentingan real masyarakat, sehingga tidak bisa ditekan seenaknya. Ketidaksepahaman terhadap situasi transisional ini membuat partai-partai besar yang bertarung dalam Pilkada akan terjebak pada situasi groupism, yang pada gilirannya justru dapat memicu tumbuhnya polarisasi antarkelompok kepentingan menjadi semakin cenderung melebar, meluas dan tajam.

Fokus terpenting, sesungguhnya patut dan layak dipahami, dimengerti atau diimplementasikan di dalam kancah politik masa kini dan akan datang, bahwa suksesi kepemimpinan daerah yang diwujudkan dalam Pilkada bukanlah hanya sebatas terpilihnya pasangan kandidat menjadi kepala daerah dalam memenangi pemilihan yang ditunjukkan perolehan suara terbesar. Sukses Pilkada tidak lain dapat ditandai bilamana perhelatan politik ini dapat berjalan sesuai kaidah serta mekanisme demokrasi sebagaimana lazimnya. Sebab itu memaknai Pilkada sebagai sarana mewujudkan demokrasi di tingkat lokal akan lebih bijak, dari pada menjadikan perhelatan politik tersebut hanya sebagai tujuan semata. Hal mendesak yang harus dijadikan dasar pijakan semua politikus dan kader parpol maupun seluruh komponen politik, tak terkecuali para pemilih bahwa kemenangan parpol/gabungan parpol atas terpilihnya seorang kepala daerah bukanlah tolok ukur suksesnya Pilkada. Indikator suksesi kepemimpinan daerah justru terletak pada kemenangan rakyat yang ditandai dengan tingkat partisipasi, terjaganya rasa aman, nyaman dan tentunya tercipta stabilitas wilayah yang kondusif.

Untuk mencapai harapan itu semua, maka pada tataran praktis dan mengacu pada pengalaman masa lalu, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas Pilkada 2005 mendatang. Seperti dikemukakan pakar politik UGM, Arie Sujito, kendatipun angka partisipasi pemilih tergolong tinggi, namun kualitas partisipasi itu masih disangsikan. Berbagai pelanggaran selama pemilu dan pembelokan arah perubahan pasca pemilihan adalah merupakan bukti indikasi kemerosotan kualitas demokrasi di era transisional. Secara umum, hal ini terjadi karena gagalnya proses transformasi demokrasi prosedural formalis menuju demokrasi substantifis, yang menurunkan keyakinan rakyat mengenai perubahan melalui sistem elektoral. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada nanti, pengalaman serupa tak layak terulang.

Perlunya memperkuat bargaining position rakyat dalam proses politik di tingkat lokal, hal ini untuk mencegah terjadinya distorsi partisipasi. Dalam Pilkada langsung, partisipasi harus berorientasi lebih progresif dan terkonsolidasi. Dapat ditambahkan, bahwa partisipasi bukan hanya berpijak pada kesadaran individual warga, namun hendaknya ditransformasikan menjadi kekuatan kolektif dengan cara memperkuat organisasi-organisasi kewargaan (politisasi rakyat) menghadapi arena Pilkada langsung. Pilihan aktivitas seperti pemantauan pemilihan, mendorong dan memperkuat partisipasi kritis pemilih serta model kontrak politik barangkali perlu diupayakan melalui kualitas yang lebih maju.

Mencegah dan mengantisipasi kekerasan antarwarga sebagai pemilih, yakni melalui cara pengelolaan, resolusi dan transformasi segala potensi dan bentuk aktual konflik agar tidak mengarah menjadi tindak anarki. Berdasar pengalaman pemilu selama ini, potensi kekerasan di dalam masyarakat justru sebagian besar bersumber dari ulah elit politik dengan cara-cara mobilisasi dan manipulasi atas partisipasi dengan memanfaatkan pragmatisme serta ketidakberdayaan warga. Kerentanan warga atas manipulasi elit politik perlu segera diatasi dengan membangun sejak awal lintas komunitas atau lintas sektor dengan basis kepentingan dan program yang sama. Melalui cara ini warga dikondisikan membangun solidaritas bersama dan bersatu, dibanding sentimen kelompok.

Memastikan agar terjadinya perubahan menuju kondisi yang lebih baik pasca Pilkada. Selain memikirkan proses Pilkada, antisipasi pasca Pilkada juga harus dilakukan demi mencegah kecenderungan ingkar para tokoh terpilih kepada rakyatnya. Caranya, masyarakat sipil didorong untuk aktif melakukan kontrol atas jalannya kekuasaan secara berkelanjutan melalui model ekstra parlementer. Memperkuat kapasitas organisasi sipil sebagai bagian proses mengawal agenda kontrak politik yang telah dilakukan, bahkan juga membangun jembatan strategis antara masyarakat sipil dan parlemen lokal.

Mencermati pemahaman dari berbagai aspek di atas, nantinya dapat diharapkan Pilkada akan memberikan kontribusi pada kemajuan signifikan, sekaligus mampu menjawab problem politik representasi yang dapat dikatakan gagal pada waktu lalu. Melalui cara-cara elegan inilah pelaksanaan Pilkada semakin menebalkan kepercayaan rakyat pada tataran perubahan dan perkembangan sistem demokrasi di tingkat lokal. Bahkan dengan terselenggaranya Pilkada langsung yang berproses sesuai kelaziman demokrasi secara universal maka banyak diharap bahwa suksesi kepemimpinan daerah akan mampu mendongkrak atau melahirkan terobosan baru dalam upaya peningkatan kualitas civic education berjangka panjang. Bukan sebaliknya, Pilkada justru menjadikan keraguan rakyat dalam mengembangkan demokrasi di tingkat lokal.
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vo.9 No.1/April 2005).
____________________________________________________________________________

Playboy:
Majalah Pria Dewasa yang Dihebohkan

Oleh: Joko Martono

RENCANA kehadiran pendatang baru dalam belantika media massa di negeri ini terus mengundang sorotan kontroversial. “Spesies” baru bernama majalah Playboy yang di sananya sudah terbit sejak puluhan tahun lalu (Desember 1953), pada bulan Maret 2006 direncana merambah dan beredar dengan versi Indonesia. Fenomena ini bagi beberapa pihak nampak cukup mengejutkan, bahkan majalah yang berpusat di Amerika dan sengaja dirancang dengan bidikan pangsa pembaca pria dewasa dilengkapi tontonan syahwat itu sertamerta direspons berbagai pihak. Di kalangan moralis, rencana kehadiran majalah “panas” itu ditentang habis-habisan. Tak ada kata kompromi untuk menolak peredaran bacaan bersimbol kelinci ber-tuxedo di negeri penyandang budaya adiluhung ini. Bila memang perlu, kelompok tersebut dikabarkan segera melakukan unjukrasa atau demo kepada penerbit dan agen-agennya.

Sementara kelompok moderat lebih berhati-hati menyampaikan sorotan, mereka cenderung menanyakan formatnya karena belum ada bukti empiris sebagai acuan atau bahan analisis apakah majalah Playboy bisa dikategorikan cabul atau tidak. Dalam tinjauan etis, jika diasumsikan kehadiran bacaan dilengkapi gambar “syur” disamakan seperti yang beredar di negeri Paman Sam, sangatlah tak bersesuaian dengan kultur Indonesia. Namun tinjauan demikian tentu masih mengandai-andai, sebatas asumsi belaka. Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal pun masih belum bisa menyorot lebih dalam serta menilai secara final rencana kehadiran majalah “impor” yang terus dihebohkan itu. Ia enggan berkomentar lantaran belum mengetahui isi maupun formatnya secara pasti, wait and see tampaknya.

Sedangkan salah satu anggota Komisi VIII DPR, Yoyoh Yusroh berkomentar singkat, ia berharap agar desain majalah Playboy nantinya tidak seperti yang beredar di Amerika Serikat (AS). Jika persis seperti yang terbit di sana, pihaknya selaku wakil rakyat secara bersama-sama akan melakukan protes. Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan rencana penerbitan majalah itu, asalkan pihak perusahaan ikut memerhatikan nilai budaya bangsa dan adat ketimuran.

Lain halnya dengan pihak penyelenggara (baca: pengusaha majalah) seperti promotion Playboy di Indonesia, Avianto Nogroho (12/1) menyebutkan tak perlu takut. Kontroversi yang berkembang selama ini dapat ditepis dengan penekanan isi majalah yang berbeda dengan majalah pria lain. “Kita nggak hanya mengekplor perempuan saja, tapi meng-educate orang untuk membaca. Selama ini kan orang Indonesia mengakses Playboy cuma untuk lihat gambarnya. Selain itu, distribusi majalah dititikberatkan pada sistem berlangganan, juga hanya bisa diperoleh di toko-toko buku terkemuka,” jelasnya. Sedangkan Direktur PT Velvet Silver Media, M Ponti Carolus, yang mengurus peredaran majalah Playboy menyatakan pihaknya sudah mengantongi izin usaha (SIUP) dari Departemen Perdagangan sehingga majalah akan tetap terbit sesuai rencana. Untuk edisi pertama, Playboy tidak memuat foto bugil, hanya berupa foto selebritis Indonesia sesuai bidangnya.

Kontroversi dapat diprediksi tak hendak surut, dari hari ke hari perbincangan akan terus berlanjut, bahkan menjelang diterbitkannya majalah yang mempertontonkan syahwat ini sangat mungkin digencari protes dari kalangan yang kontra dan melihat bahwa dampak-dampak psikologis serta dampak fisik atas kehadiran bacaan “yang dapat merangsang birahi” tersebut dikhawatirkan terjadi. Lantas akankah majalah Playboy tetap ngotot terbit dengan sarat kecaman di sana-sini tanpa memperdulikan opini publik? Atau pihak manajemen majalah bersimbol kelinci ini berusaha mengakomodir opini yang berkembang melalui kebijakan editorialnya untuk tidak menampilkan gambar-gambar cabul, vulgar, nudis dan sejenisnya yang selalu dikhawatirkan beberapa kalangan?

Jawaban atas pertanyaan terakhir ini mestinya lebih bijak dalam menyikapi opini yang berlangsung belakangan. Hanya saja persoalannya sekarang berkait dengan apa yang menjadi orientasi diterbitkannya majalah Playboy itu sendiri. Berorientasi ideal ataukah lebih menitikberatkan pada orientasi bisnis, ini perlu dipahami sebelum kita melangkah lebih jauh dalam membahasnya.

Dilihat secara pintas dari pernyataan-pernyataan seperti terungkap lewat pemberitaan media, ada kesan bahwa kecenderungan diterbitkannya majalah Playboy edisi Indonesia ini tidak lebih sebagai langkah ekspansi marketing global dalam upaya pengembangan perusahaan media yang menekankan sajian gambar wanita. Pihak manajemen majalah Playboy cukup cermat dalam membaca peta “kebutuhan informasi” hiburan, bahkan mereka mampu menangkap peluang sehingga penetrasi usaha dalam bentuk peningkatan sirkulasi atau peredarannya semakin diperluas.

Dalam perspektif ekonomi-bisnis, khususnya di era pasar bebas dan globalisasi, apa yang dilakukan pengelola majalah Playboy mestinya bisa dipahami. Manajemen tangguh yang melekat, pengalaman yang tak diragukan dibarengi kepemilikan modal kuat benar-benar telah menjadikan perusahaan pers tersebut akan mudah mengembangkan sayap ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah negara-negara Asia Tenggara. Berkait perihal prosedur dan mekanisme tata perdagangan internasional, majalah Playboy sebagai salah satu komoditi telah mendapat perizinan usaha (SIUP) secara legal-formal dari Departemen Perdagangan RI, yang berarti penerbitan ini akan siap beredar untuk diperjual-belikan di wilayah Indonesia.

Pada tinjauan aspek politik, majalah yang berpusat di negeri Paman Sam ini jelas dilihat dari garis kebijakan yang dianut redaktur cenderung berhaluan demokrasi ala USA, di mana teori pers libertarian akan banyak berperan mewarnai sebaran informasi (gambar dan tulisan) belandaskan freedom of the press, freedom of information yang selalu mewarnai perilakunya. Sangat dimungkinkan pihak manajemen Playboy telah mengkonstruksi bahwa konsumen Indonesia sebagai pangsa pembaca yang cukup potensial sehingga perlu digarap untuk mendapat kebebasan memperoleh haknya yaitu hak untuk mngetahui dan mengakses informasi sekaligus demi meraup profit.

Demi memenuhi ambisi tersebut, ekspos terhadap para selebritis maupun cewek-cewek seksi, sensual-menggoda serta penonjolan paha dan “nenen” (maaf: buah dada/payudara) seolah menjadikan nilai berita yang ditampilkan memenuhi unsur “un-usual” terutama bagi kalangan masyarakat beradat ketimuran, yang agaknya malu-malu tapi mungkin juga mau untuk melirik “barang haram” itu. Sayangnya terhadap penggemar gambar “panas” ini belum pernah dilakukan survai mendalam. Jangan-jangan jumlah yang menyukainya malahan termasuk kelompok silent majority?

Dari berbagai kasus serta pengalaman, tentunya berbicara kebebasan pers, kebebasan informasi, akan selalu berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana informasi itu disampaikan. Pengembangan jaminan penyelenggaraan transparansi dan kebebasan memperoleh informasi mestinya tidak dapat secara mentah-mentah diadopsi dari standar yang berlaku di negara lain, tanpa memperhatikan latar belakang sosial budaya, politik dan ekonomi. Artinya bahwa suatu sistem komunikasi dan informasi yang berlangsung di satu negara, belum tentu memberikan manfaat yang sama di negara yang lainnya termasuk di negeri ini.

Demikian halnya freedom of the press di kalangan pers barat (F. Siebert, 1986: pers libertarian) ternyata dalam perjalanannya telah membawa dampak bahwa masyarakat (publik) selalu berada pada posisi yang banyak dirugikan. Kebebeasan pers seringkali disalahgunakan atau tidak sedikit telah terjadi abuse of freedom. Atas dasar itulah pola libertarian mulai ditinggalkan dan kemudian muncul teori social responsibility. Gambaran tersebut sesungguhnya mengajak semua pihak menyadari bahwa di negara-negara yang menganut paham demokrasi dan seiring ditandatanganinya era pasar bebas, maka langkah pelarangan penerbitan sebuah media tidak bisa diberlakukan. Justru keberadaan regulasi menjadi penting untuk memberikan jaminan kebebasan serta akses informasi kepada rakyatnya. Hanya saja pengembangan demokratisasi dalam upaya mewujudkan transparasni dan kebebasan memperoleh informasi harus dilihat secara sistemik. Langkah-langkah dalam aktivitas komunikasi dan informasi yang dijalankan secara profesional masih juga harus didukung pranata internal dan persyaratan teknis yang terkait di dalamnya.

Wartawan kawakan Inggeris, North Chiffe dalam berbagai pengalamannya berkecimpung di dunia pers menyebutkan, dalam konteks jurnalistik bahwa pemberitaan berbau sex, crime dan vulgar merupakan topik-topik yang paling banyak disukai orang. Tiga topik itu selanjutnya menjadikan unsur utama bahkan dapat disebut sebagai selling topic sehingga jika hal demikian ditampilkan lewat media massa, tentu akan banyak dibaca, diburu alias laris manis. Bisa jadi majalah Playboy yang tingkatan sirkulasinya mendunia dan banyak meraup keuntungan itu berhasil mengadopsi pengalaman Chiffe dalam melangsungkan strategi pemasarannya, hingga ke wilayah Asia Tenggara dan berencana segera beredar dalam versi Indonesia.

Namun, muncul kemudian protes berkelanjutan. Di berbagai tempat terus berlangsung demo dan unjukrasa menentang kehadiran medium “pendatang baru” bernama Playboy. Dikhawatirkan kehadiran medium itu nantinya menonjolkan gambar-gambar “pengumbar syahwat” dan “jorok” yang akan meracuni generasi bangsa. Ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bagian dari respons yang juga dapat diartikan merupakan reaksi awal atas terjadinya benturan nilai maupun kepentingan. Dengan mengatasnamakan moral, adat dan budaya, kelompok penentang ini mestinya patut juga dipertimbangkan. Mereka pun berhak untuk mengekspresikan pendapat dan opini sejalan dengan asas demokrasi yang kini terus berproses mencari bentuknya.

Di satu sisi, memang pers sering mendapat julukan sebagai kekuatan ke-empat setelah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers dalam melangsungkan fungsi dasarnya to inform selanjutnya memiliki fungsi-fungsi tambahan yaitu sebagai pendidik, penghubung rakyat-pemerintah, pembentuk pendapat umum, kontrol sosial, dan penghibur. Itu sebabnya jika pers memiliki kebebasan untuk mencari, meliput, mengolah dan mempublikasikan informasi sebagaimana tercakup dalam freedom of the press adalah sah-sah saja dan ini merupakan konsep universal dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang patut diperjuangkan atau ditegakkan.

Di balik itu semua, pada sisi lain jika dilihat dari titik tolak kedudukannya sebagai institusi komunikasi di mana para pengelola pers yang terdiri atas kolektivitas manusia dalam memproduk suatu pemberitaan, maka pers merupakan sebuah social institution yang mempunyai tugas sebagai public service. Manusia yang tergabung dalam kelembagaan ini tentu saja merupakan suatu personifikasi yang mempunyai level sama dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsekuensinya pun seharusnya hak kebebasan yang dimiliki inhern dengan kewajiban-kewajiban normatif yang mengiringi setiap sepak terjang aktivitas pers itu sendiri.

Begitu halnya kehadiran majalah Playboy yang menurut rencana akan segera beredar dalam percaturan media massa di Indonesia, mestinya pihak manajemen perlu mendengar, melihat dan memahami kondisi sosial-budaya negeri ini. Memperketat kebijakan redaksional seperti melakukan self cencorship terhadap gambar-gambar seronok yang tidak pantas dipublikasikan berdasarkan hati nurani dan memegang teguh etika komunikasi merupakan sebuah strategi bisnis media yang profesional. Bukankah kebebasan di samping bermakna bebas memberitakan atau menyiarkan juga mengandung makna “bebas untuk tidak memberitakan atau menyiarkan” sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban/kepentingan umum?

Mengakomodir sekaligus menyikapi pendapat yang berkembang berkait kekhawatiran berbagai pihak terhadap publikasi gambar-gambar porno di majalah Playboy versi Indonesia adalah tindakan arif dan bijak, bahkan bisa mengeliminir keresahan tanpa harus mengundang persoalan baru yang memicu penentangan lebih keras dan semakin dihebohkan. Termasuk apa yang dilakukan pihak manajemen majalah Playboy dengan keputusan menunda penerbitannya karena masih mengundang pro-kontra adalah bagian dari sikap yang mengacu pada komunikasi konvergensional. Mencari alternatif lain yang lebih “pas” yaitu menerbitkan majalah baru tanpa diembel-embeli dengan label Playboy, sangat memungkinkan industri media ini lebih persuasif dalam menerobos pangsa pasar yang selama ini sudah dibidik sebagai target konsumennya.**
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vol.10 No.1/April 2006).
____________________________________________________________________________


Memahami Standar Jurnalisme Profesional
Oleh: Joko Martono

SUNNGUH peka dan jeli Pak Syamsu Nur, sebagai Ketua PWI Cabang Sulawesi Selatan dalam mengamati dunia yang digelutinya. Di depan peserta Lokakarya Pemantauan dan Liputan Pemilu 2004 di Makassar (11/8), beliau mengungkapkan, penyakit yang “diderita” wartawan yaitu kebiasaan membuat berita yang melanggar kode etik dan hanya bertujuan memikat agar media itu disukai banyak pembacanya. Dicontohkan, pemberitaan sebuah media di Jakarta yang menulis ratusan demonstran mendatangi kantor instansi tertentu, padahal faktanya hanya puluhan orang (Bernas,12/8).

Ungkapan jujur ini nampaknya merupakan bagian dari langkah kontrol internal, sebuah sinyalemen bahkan sebagai warning bahwa kecenderungan pembohongan publik dan pelanggaran kode etik jurnalistik belakangan ini masih ditengarai sering terjadi. Itu sebabnya diharapkan dan dituntutkan kepada para pekerja pers (wartawan) supaya melakukan koreksi diri dan selalu meningkatkan cara-cara menggali, mengolah dan menyebarluaskan suatu peristiwa atau kejadian berdasar pada fakta-fakta.

Demikian halnya, Presiden Megawati, ketika melangsungkan pertemuan dengan tokoh Serikat Pekerja Suratkabar (SPS) Jacob Oetama, Ny Roesilah Kasiyanto, Leo Batubara dan Amir Siregar di Istana Negara, Rabu (3/9), melontarkan kegerahannya atas pemberitaan media massa yang dinilainya tidak proporsional. Dikatakan, ada beberapa media yang tidak profesional dalam pemberitaannya. “Kalau medianya tidak profesional, biasanya juga tidak mampu membentuk opini publik.” Sementara dalam imbauannya kepada kalangan masyarakat yang merasa dirugikan pemberitaan pers, agar tidak ragu-ragu dalam menyampaikan keluhannya, karena itu menjadi hak dari mereka sebagai obyek pemberitaan (Bernas, 4/9).

Dari apa yang diungkapkan Pak Syamsu Nur, disusul kegerahan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut, selanjut nya ada dua sisi yang layak dikaji. Pertama, menyangkut fungsi serta orientasi institusi pers. Kedua, perlunya penerapan kode etik bagi para insan pers dalam rangka menyiarkan pesan berupa kebijakan publik. Dua dimensi permasalahan ini memang seringkali menjadikan persoalan klise dan cukup dilematis. Dari tahun ke tahun, sebelum era reformasi pun wacana tersebut berkali-kali mengemuka, namun fenomenanya masih saja berlangsung, seolah tanpa ditemukan diagnosa serta terapi yang pas. Kalau saja, kini persoalannya diangkat kembali ke permukaan maka “penyakit kronis” ini sudah mencapai stadium lanjut sehingga membutuhkan dosis tinggi untuk bisa menyembuhkannya.
Terakhir, terpetik pernyataan Presiden Megawati, ketika membuka Kongres Ke-21 PWI di Palangkaraya (2/10), meminta masyarakat segera menghentikan sikap suka mengolok-olok diri sendiri, menilai buruk bangsa sendiri sehingga menggerogoti semangat kebang gaan nasional. Selanjutnya presiden mengajak semua wartawan serta seluruh insan pers nasional untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, tanpa menutup-nutupi bahkan harus dilakukan koreksi terhadap kekurangan, kesalahan dan penyimpangan seberapa pun kecilnya (Kompas,3/10).

Fungsi dan orientasi
Dalam konteks umum, keberadaan penerbitan pers sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang komunikasi mempunyai fungsi untuk menyampaikan informasi. Pelaksanaan fungsi dasar ini lebih jauh akan membuahkan peran-peran sebagai penghubung massa, pendidik massa, penghibur massa, pembentuk pendapat umum (public opinion), pengontrol atau pengriktik terhadap segala persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Dari fungsi dasar dan peran inilah selanjutnya diharapkan keberadaan media penerbitan pers dapat dikatakan sebagai sebuah agen pembaharu, agen perubahan sosial sehingga membuat kehidupan di segala bidang maupun sektor menjadi lebih dinamis.

Pada proses perjalanannya, penerbitan pers sebagai suatu lembaga komunikasi nampaknya lebih mengindustri, bahkan sebagai sebuah organisasi yang pada wal mulanya dikelola atas dasar idealisme tinggi- kini sudah berkembang dan berbentuk perusahaan yang selalu berkait kepentingan ekonomi. Pada tataran ini sesuatu yang mustahil bilamana keuntungan di segi finansial tidak diperhitungkan. Apalagi setiap warga negara dijamin oleh undang-undang untuk mendirikan sebuah perusahaan pers, dan perusahaan pers dikelola sesuai prinsip ekonomi (dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya). Konsekuensinya, di era reformasi yang terus dan masih berproses ini menggugah pertumbuhan penerbitan pers baru tak terbilang jumlahnya, penerbitan lama yang sudah “kembang kempis” pun akhirnya bangkit kembali setelah mendapat kucuran permodalan. Implikasi dari itu semua, tidak sedikit dilakukan rekrutmen para pekerja pers yang notabene disebut sebagai wartawan.

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa hak setiap warga di negeri ini diberi kebebasan untuk boleh mendirikan media cetak, tentunya disertai kewajiban yang berlangsung secara beriringan dan saling melengkapi. Ini mungkin yang menjadi harapan bersama. Namun persoalan yang kemudian muncul ke permukaan, bagaimana untuk mengetahui secara obyektif apakah hak dan kewajiban tersebut telah dijalankan atau hanya berjalan sepihak/berat sebelah? Lebih mengutamakan hak dengan melalaikan kewajiban? Sebuah pertanyaan yang sulit dicari jawabnya, karena banyak menyentuh nurani pengelolanya. Dari sinilah sebenarnya dapat diketahui akan ke mana arah dan tujuan perusahaan pers didirikan, yang pada gilirannya ikut mewarnai keberlangsungannya.

Untuk memahami suatu penerbitan pers berkiprah dan bereksistensi, beberapa aspek layak ditelaah. Di antaranya dapat dilihat dari awal mula sebuah penerbitan pers itu didirikan. Apakah penerbitan dikonstruksikan pendirinya sebagai penyebar informasi dalam rangka memenuhi kepentingan (1) idealita, atau (2) bisnis. Kalau niatannya bermula dan bertujuan atas dasar sebuah idealita, maka pantas apabila segala informasi yang dikemas selalu diorientasikan untuk mengutamakan kepuasan pembaca dalam memperoleh pengetahuan, wawasan serta sorotan-sorotan berupa kritik dan solusi terhadap segala sesuatu demi perbaikan/pengembangan kepentingan umum. Penerbitan demikian biasanya menomersatukan fungsinya sebagai pencerah (sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial), kemudian disusul kepentingan perusahaan yang juga dipenuhi untuk menunjang kelangsungan hidup lembaga.

Sebaliknya, kalau niatan pendirian sebuah penerbitan pers atas dasar bisnis semata, maka mau tak mau ideologi yang melandasinya lebih mengutamakan profit. Orientasinya pun dirancang untuk memenuhi kepentingan bisnis sehingga informasi-informasi yang disajikan “dikemas sedemikian rupa” agar menarik perhatian khalayak. Kebijakan redaksionalnya pun “seringkali dimodifikasi” untuk meraih pangsa pembaca sebanyak-banyaknya, tampilan bahasanya seringkali bombastis, bahkan bisa juga tampilan pemberitaannya cenderung menyerempet-nyerempet hal sensasional. Bukan tidak mungkin jika hal ini berlangsung maka proses pembohongan publik pun akan terjadi, pemberitaan dengan “bumbu” yang berselera rendah dimunculkan untuk meraih penampilan yang beda.

Dalam orientasi demikian biasanya ditemui kecenderungan terhadap pelanggaran kode etik dan seringkali terjadi sehingga seperti dikatakan Ketua PWI Sulsel Syamsu Nur muncul penyakit yang “diderita” wartawan yaitu suka membuat berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini dilakukan untuk memikat dan disukai pembaca. Nampaknya sangat dikhawatirkan apabila cara-cara demikian dilakukan untuk meliput berita-berita politik menjelang Pemilu 2004. Bukan tidak mungkin berita-berita tendensius akan berlangsung, tidak berimbang dalam penyajian, tidak mempertimbangkan tanggungjawab sosial yang akhirnya mengundang pelanggaran etika dan ketentuan hukum. Ini persoalan yang dapat diprediksi akan selalu muncul ke permukaan, mestinya tidak dikehendaki bersama.

Jurnalisme profesional
Mengingat masalah pelanggaran etik diperkirakan atau selalu dan akan terus berlangsung, seiring pertumbuhan media berikut pengelolanya yang semakin bertambah maka pendekatan moral perlu diberlanjutkan secara simultan sehingga sudah saatnya jurnalisme profesional ditumbuhkembangkan secara intens. Hal ini cukup beralasan, khususnya di tengah era kebebasan, keterbukaan/transparansi nampaknya persoalan etika profesi lebih menjadikan isu penting dalam rangka memenuhi tuntutan profesi. Kebebasan (freedom) mestinya harus ekuivalen dengan tanggungjawab sosial (social responsible), apalagi mengingat kedudukan media massa sebagai lembaga publik maka dalam hal ini media harus konsekuen dan konsisten melaksanakan tanggungjawab yang diemban.

Seiring pesatnya pertumbuhan jumlah media akibat longgarnya politik perizinan atau bebas SIUPP, ditambah suasana transisi akibat peralihan rezim (dari orde otoritarian menuju demokrasi) telah menjadikan manusia maupun kelompok manusia dalam kondisi anomaly. Pada masa transisi ini menurut Turner, masyarakat menjadi liminality yaitu merupakan masa-masa krusial di mana masyarakat merasa tidak di sana dan tidak di sini. Media pun cenderung berperilaku kehilangan nilai-nilai social reponsibility, yang seharusnya disandang sebagai institusi publik. Implikasinya, muncul kemudian pemberitaan-pemberitaan yang cenderung tendensius. Bahkan mengingat tindakan represif terhadap media sudah jarang dilakukan penguasa, bukan tidak mungkin hal demikian semakin menjadikan suasana kondusif dan permisif bagi bertumbuhnya informasi-nformasi dalam kemasan tertentu yang isinya cenderung bombastis, spekulatif, asal kritik, asal tampil beda, asal sinis mengolok-olok, asal merangsang (birahi), baik dilakukan secara samar-samar maupun terang-terangan sehingga melanggar etika komunikasi dan etika jurnalistik pada lazimnya. Terlebih mengingat orientasi media kini cenderung menjadi komoditas, ingin laris terjual dan ingin menarik minat konsumennya maka tanpa berpikir panjang berlandaskan etika, lantas pengelola media menerabas rambu-rambu yang sebenarnya menjadi kewajiban untuk dihormati.

Berdasar fenomena demikian, amat logis bilamana Pak Syamsu Nur, sebagai Ketua PWI Cabang Sulawesi Selatan, juga Ibu Megawati Soekarnoputri belakangan ini “berkeluh” melihat perilaku insan media dan dengan kesabarannya terus-menerus mengharapkan perubahan perilaku ke arah yang lebih berkesantunan. Tentu saja upaya ini bukan berarti media massa harus dibungkam, tidak sama sekali! Tetapi justru mengingatkan agar pelanggaran etika sedapat mungkin dieliminir atau kalau bisa dihilangkan. Media massa di sini merupakan lembaga yang cukup strategis dan potensial dalam membentuk persepsi, punya powerful enough sehingga layak bila diperhatikan sekaligus disarankan untuk bertanggungjawab sesuai kedudukannya.

Guna mencapai harapan itu semua, atas dasar diagnosa permasalahan, maka salah satu terapi yang dapat dikemukakan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola media. Membangun SDM mestinya merupakan proses awal yang layak dipertimbangkan jika diinginkan suatu produk jurnalistik bermutu, berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mendorong masyarakat Indonesia ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya standar jurnalisme profesional menjadikan hal penting dan perlu dipahami, bahkan merupakan indikator yang tak dapat diabaikan. Memahami jurnalisme profesional nampaknya kini menjadi kebutuhan, insan media diharapkan untuk itu. Ada pun tenaga jurnalis profesional yang dimaksud, atributnya terdiri atas: (1) berkemampuan untuk melaksanakan tugas dan bekerja berlandaskan ilmu pengetahuan (science) sesuai bidang kerja yang dihadapi, (2) berkemampuan sekaligus menjiwai setiap pekerjaan untuk diselesaikan secara tuntas, tidak terikat waktu sehingga secara berkelanjutan akan menekuni pekerjaan hingga rampung. Di dalam implementasi pemberitaan, seoptimal mungkin penelusuran dan pengungkapan suatu peristiwa disajikan secara utuh dan lengkap, (3) berkemampuan untuk bekerja yang bermanfaat bagi kepentingan dan pelayanan umum (public service), hasil kerja dapat digunakan untuk kepentingan lebih luas dan bermanfaat dalam waktu berjangka panjang, (4) berkemampuan untuk tidak gegabah dalam bersikap dan bertindak, artinya: dalam meliput dan menyajikan berita memiliki sikap jujur, obyektif dan bertanggungjawab moral yang tinggi serta selalu mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang kemungkinan timbul atas pemberitaan yang disampaikan kepada khalayak.

Berkait paparan di atas, untuk mengantisipasi proses globalisasi dengan seperangkat nilai-nilai budayanya, institusi media massa sudah saatnya melakukan pembenahan human resources khususnya tenaga jurnalis/wartawan dalam rangka empowering, apabila tidak ingin digilas zaman dan tetap eksis sebagai lembaga yang kredibel, sehingga kehadirannya tetap diperhitungkan sekaligus dibutuhkan banyak kalangan. Keberadaan media yang kini merupakan “bagian dari kehidupan” masyarakat sudah saatnya diberdayakan dengan mengacu pada profesionalitas seiring akselerasi aktivitas jurnalistik dan perkomunikasian dewasa ini. Mindset yang bermutu dan mumpuni menjadikan kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi, sehingga tidak hanya menjadikan media sebagai “barang komoditas.” Jangan sampai terjadi, kuantitas media dan performance-nya terus bertumbuh, tetapi di segi kualitas sumberdaya manusia dan produk jurnalistiknya masih dilakukan secara amatiran.

Untuk menjadi insan media berstandar jurnalisme profesi memang tidak seperti membalik telapak tangan, membutuhkan proses yang terus menerus dan berkesabaran. Imbauan dan harapan berbagai pihak, termasuk Ketua PWI Sulsel atau pun presiden dalam berbagai kesempatan merupakan langkah berpendekatan kultural dan tak bosan-bosannya disampaiakan. Di Yogyakarta sendiri (10-11 September 2003) telah berlangsung kegiatan Safari Jurnalistik PWI, diselenggarakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) PWI Pusat berkerjasama dengan PWI Cabang Yogyakarta dan PWI Cabang Surakarta, sebagai salah satu langkah nyata dan upaya simultan dalam meningkatkan wawasan wartawan, menjunjung kode etik jurnalistik, di samping pembekalan berbagai materi strategis seperti soal politik dan prospek Pemilu 2004, nara sumber dari UGM. Langkah ini patut dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola media, yang pada gilirannya juga akan mengubah produk jurnalistiknya menjadi lebih kredibel, responsibel dan lebih profesional.**
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vol.7 No.2/Desember 2003).
____________________________________________________________________________

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
dalam Perspektif Komunikasi
(Peran media massa belum optimal)
Oleh: Joko Martono

KENAIKAN harga BBM kali kedua dalam tahun 2005 telah berdampak ganda terhadap kenaikan harga barang kebutuhan lain. Keputusan yang memang dirasa berat ini sebenarnya tidak dipaksakan mencapai harga keekonomian atau harga yang berlaku di pasar negara-negara luar, karena pemerintah memahami daya beli rakyat masih belum tinggi. Menyadari dampak yang begitu kompleks selanjutnya pemerintah tetap memberikan subsidi yang cukup besar terhadap BBM di dalam negeri. Artinya, walaupun harga BBM dinaikkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No.55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, namun pemerintah masih mempertimbangkan untuk tidak mencabut seluruh subsidi harga BBM secara drastis sehingga tidak memperpuruk kondisi perekonomian pada tingkat nasional. Kenaikan harga BBM tidak langsung disesuaikan dengan harga pasar dunia mengingat saat ini harga minyak di tingkat internasional sangat tinggi, sering berfluktuasi. Jadi pemerintah menaikkan harga BBM sedikit mendekati harga minyak di pasaran dunia.

Memang harus diakui, bahwa dampak yang paling kentara atau kasat mata adalah betapa beratnya beban hidup rakyat yang tergabung dalam keluarga kurang mampu alias keluarga miskin yang secara akumulatif per 1 Oktober 2005 jumlahnya semakin bertambah karena terdegradasi, dayabelinya menurun. Itupun sudah dipikirkan seoptimal mungkin dan untuk meringankan beban keluarga miskin sehingga disusunlah konsep dan skema baru yakni Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Subsidi Langsung Tunai (SLT) tanpa syarat. Pada bagian lain, telah pula digulirkan perbantuan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, serta pengembangan usaha mikro. Ini semua menandakan bahwa keperdulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat telah dilakukan.

Seiring diberlakukannya kenaikan harga BBM, kemudian pemerintah cq Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyebutkan: “Saya merasakan berat beban hidup yang dialami oleh para keluarga belum mampu atau masyarakat yang masih miskin. Oleh karena itu, bersamaan dengan kenaikan BBM, pemerintah memberikan subsidi tunai langsung, berupa dana tunai, khusus kepada masyarakat miskin atau setengah miskin (near poor), untuk meringankan beban hidupnya dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saya minta kepada semua pihak untuk menjamin kelancaran penyaluran subsidi langsung tunai kepada rakyat. Jangan dihambat, apalagi diselewengkan” (Kompas,1/10).

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang telah disalurkan bulan Oktober 2005 lalu, ada beberapa aspek layak dicermati menyusul masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk pemberian BLT atau SLT sebenarnya bertujuan mulia. Hanya sayangnya, program yang sudah dicanangkan, dikonsep dan diskema baru ini tidak dibarengi langkah-langkah komunikasi atau pengenalan secara intensif. Akibatnya muncul heboh, protes, kericuhan di sana-sini, saling menyalahkan, bahkan tidak sedikit berdampak fisik, di sejumlah tempat telah membawa korban. Kondisi tersebut tentu amat memprihatinkan semua pihak. Maksud baik untuk meringankan beban rakyat miskin justru berbalik menjadi bumerang, malahan menimbulkan suasana tak kondusif akibat kurangnya pemahaman secara utuh dan lemahnya pengelolaan program BLT/SLT itu sendiri. Gejala demikian turut menggambarkan bahwa penggagas program kurang cermat dalam proses perencanaan sehingga konsekuensi-konsekuensi yang terjadi tak pernah terperhitungkan secara matang.

Lantas muncul pertanyaan, siapa yang harus menjelaskan prinsip program baru PKPS BBM dalam bentuk BLT/SLT tersebut? Sejauh ini baru media massa yang cenderung sebatas parsial dalam meliput dan menyebarkan pesan-pesan secara kurang runtut kepada khalayak. Itupun hanya bisa diakses oleh mereka yang benar-benar well informed, setidaknya bagi orang-orang yang tidak buta aksara atau memiliki kedekatan terhadap media. Sementara pada bagian lain, keluarga miskin yang sesungguhnya menjadi sasaran (penerima BLT/SLT) justru sangat jarang tersentuh media massa dan masih banyak yang tidak bisa baca-tulis, tidak mengakses informasi lewat televisi dan radio secara optimal sehingga pemahaman mereka terhadap program BLT/SLT sangat minimalis, bahkan dapat dikatakan blank. Paling banter, komunikasi dari mulut ke mulut yang dilakukan dalam interaksi sosial dan cenderung banyak mengalami distorsi pesan.

Media massa belum optimal
Dalam kapasitasnya sebagai penyampai informasi publik (khususnya SLT), kehadiran media massa yang sesungguhnya mampu mengkomunikasikan pesan-pesan yang menjadi kebutuhan khalayak nampak belum menunjukkan peran optimalnya. Menurut amatan penulis, media massa (suratkabar, radio dan televisi) masih sebatas permukaan dalam menampilkan pemberitaan seputar SLT, bahkan seringkali muncul kecenderungan pewartaan hanya bertumpu pada peristiwa “heboh” atas pembagian SLT. Ada kesan di sini, bahwa sajian informasi yang disuguhkan media massa kurang konsisten dan tidak memberikan solusi alternatif pada setiap kasus yang terjadi. Akibatnya, pemberitaan mengenai SLT kurang runtut bahkan seringkali menimbulkan salah persepsi dan tidak mencerdaskan.

Beberapa faktor layak dikemukakan dalam menyikapi persoalan tersebut, di antaranya keterombang-ambingan dan simpangsiurnya berita lewat media massa tentang SLT menjadikan khalayak pembaca sulit memahami persoalan urgen yang sedang “berkecamuk” di tengah masyarakat. Media massa kurang mampu memosisikan diri sebagai institusi komunikasi, larut dalam konflik kepentingan sehingga kurang obyektif dan belum berimbang dalam pengungkapan peristiwa berkait pelaksanaan penyaluran SLT. Gejala demikian menunjukkan kekurangmampuan para wartawan sebagai penggali berita dan dalam menyajikan tulisan, kurangnya pemahaman/pengetahuan tentang persoalan yang dihadapi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap minimnya kualitas pemberitaan SLT yang semestinya dapat disampaikan secara komprehensif.

Memang dilihat dari sudut pandang maupun nilai jurnalistik, pemberitaan SLT selama ini cukup memenuhi unsur aktualitas, proksimitas dan keluarbiasaan (extra ordinary). Namun demikian, sepertinya ada sesuatu yang hilang bahwa akibat yang ditimbulkan atas peristiwa sehubungan penyaluran SLT serta dampak pemberitaan tersebut kurang disadari. Media massa seolah sibuk mengemas informasi “mengejutkan” berkait SLT sehingga menjadi topik laris atau komoditas layak jual. Masih berlangsungnya kinerja media massa seperti ini, bukan tidak mungkin bilamana harapan-harapan yang tumbuh dalam diri khalayak tidak terakomodasikan secara proporsional. Media massa akhirnya kurang berperan secara optimal dalam upaya memberikan cara untuk mencapai harapan yang diinginkan khalayak.

Wajar tentunya jika ketidakjelasan program menyangkut urusan “bagi-bagi duit gratis” tanpa syarat tersebut membawa konsekuensi serius terhadap datangnya gelombang tanggapan dari berbagai pihak, khususnya mereka yang punya kompetensi langsung terhadap program perbantuan kepada kelompok miskin ini. Setidaknya di wilayah provinsi DIY patut dicatat: di Sleman pendataan soal penerima KKB masih tumpang tindih, ditemui ketidakakuratan data penerima SLT karena beda persepsi. Di Kulonprogo, posko SLT dibanjiri pengadu, di Kota Yogyakarta terjadi kekeliruan pendataan keluarga miskin, beberapa tukang becak protes karena tak didaftar sebagai penerima SLT. Sementara di Gunungkidul, rapat soal SLT berlangsung panas, bahkan ditemui penerimaan SLT dipotong dan telah dilaporkan polisi. Sedangkan di Bantul, 577 warga Sewon batal menerima SLT, data keluarga miskin segera diverifikasi. Semua peristiwa di atas selanjutnya menggugah Lembaga Ombusman Daerah (LOD) segera mengundang BPS DIY untuk mencari penyelesaian persoalan berkait PKPS BBM-SLT yang terus “memanas” itu.
Belum lagi di beberapa tempat di Jawa Tengah seperti di Banjarnegara pembagian SLT kisruh, seorang Sekdes mengungsi karena diteror warga, di wilayah Kudus sejumlah pengurus RT mengancam mengundurkan diri. Bahkan di Rembang seorang Kepala Desa menjadi korban penusukan warganya menyusul aksi protes dalam pembagian dana SLT. Demikian halnya di Depok, Jawa Barat, seorang Ketua RT bunuh diri karena tak kuat diteror warga. Sungguh mengenaskan...!

Dari berbagai kasus di atas, ada yang menarik dikemukakan berkait persoalan penyaluran dana SLT yang secara resmi diberlakukan Oktober 2005. Program yang ditetapkan melalui Inpres No.12 Tahun 2005, tanggal 10 September 2005 ini ternyata implementasinya kurang berjalan mulus. Semua itu sesungguhnya disebabkan beberapa faktor, di antaranya kurang terbentuk kesamaan pengertian di antara komponen terkait yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam prosedur dan mekanisme penyaluran dana SLT. Pemahaman yang kurang optimal, telah memberikan kontribusi terhadap kerumitan dan peliknya pendistribusian dana kompensasi tersebut.

Perspektif komunikasi
Pada konteks komunikasi, kekurangpahaman terhadap suatu program seringkali membuahkan penafsiran beragam. Pemaknaan yang tidak komprehensif terutama berkait program PKPS BBM dalam hal penyaluran SLT bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran program acapkali mengundang persoalan baru. Terlebih dilihat dari timing-nya yang kurang tepat (baca: terburu-buru/mendesak) justru berakibat pada ketidakefektifan pelaksanaan program di lapangan. Schramm dalam artikelnya The Nature of Communication between Humans pernah menyebut, bahwa source, message, destination menjadi elemen penting yang harus dipenuhi dalam proses interaksi. Selajutnya ia merumuskan, communication is transfer of meaning. Melalui aktivitas komunikasi itulah akan terjadi suatu pengertian bersama (common understanding). Dengan demikian upaya mentransformasikan konsep baru tentang penyaluran SLT mestinya tak bisa diabaikan bilamana program yang ditujukan pada keluarga miskin diharapkan berlangsung lancar, tidak banyak menemui kendala.

Idealnya, dalam pelaksanaan program PKPS BBM khususnya penyaluran SLT, bisa diawali dengan pembentukan atau difungsikannya tim komunikasi. Tim ini bertugas menyosialisasikan konsep dan skema baru perbantuan kepada keluarga miskin yang sudah dirancang pemerintah pusat. Merumuskan latar belakang, maksud dan tujuan pemberian SLT, siapa yang berhak menerima SLT, bagaimana kriteria keluarga miskin, berapa jumlah nominal yang akan diterimakan, kapan dan di mana SLT bisa cair, serta ketentuan lain (administrasi kependudukan) apa yang harus dipenuhi. Ini persoalan yang tidak mudah, sehingga memerlukan waktu dan modul yang dikemas sedemikian rupa untuk disampaikan kepada khalayak, terutama calon penerima SLT.

Langkah berikut, bagaimana mengkomunikasikan itu semua? Apakah cukup melalui media massa yang secara massif lebih cepat menjangkau khalayak? Dari berbagai penelitian komunikasi (Koechler,1981) menyebutkan bahwa message akan efektif diadopsi bilamana disampaikan melalui saluran yang dikenal oleh kedua belah pihak. Source dan destination memiliki kedekatan yang sama terhadap bentuk maupun sarana komunikasi sebagai penyampai pesan. Teknik komunikasi lisan adalah pilihan utama dalam penyampaian pesan-pesan SLT, dalam hal ini komunikasi kelompok akan lebih optimal berperan karena secara kondisional sangat menguntungkan.

Mengingat proses penyampaian informasi SLT ini tidak sekadar bersifat sporadis, namun informasi yang disampaikan memerlukan tindakan lebih lanjut di masa datang atau berjangka panjang maka menurut Level (1972) disebutkan, komunikasi lisan akan lebih efektif jika kemudian diikuti komunikasi tulisan. Dalam hal ini sangat dimungkinkan dicetak berbagai brosur, leaflet, newsletter atau sejenisnya serta optimalisasi peran media massa sehingga informasi SLT terutama yang bersasaran keluarga miskin dapat diketahui dan diingat secara berulang-ulang sampai pada tingkat pemahaman lebih mendalam.

Pendekatan komunikasi dalam pelaksanaan program PKPS BBM-SLT menjadi penting. Apalagi program yang sesungguhnya mulia ini merupakan sebuah keberpihakan kepada rakyat miskin yang semestinya dikomitmeni secara bersama. Langkah komunikasi dalam artian menyosialisasikan program PKPS BBM-SLT akan membantu semua pihak untuk memahami atau mengerti tentang prosedur dan mekanisme penyaluran dana sehingga berlangsung running well dalam implementasinya. Sebab itu, bagaimana mungkin sebuah program akan berjalan lancar dan aman bilamana pranata sosial belum terkondisikan, hanyalah akan mengundang dampak-dampak maupun respons yang justru kontraproduktif. Ini seharusnya layak dihindari.**
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vol.9 No.3/Desember 2005).
____________________________________________________________________________


Isu Agama untuk Mencari Dukungan Politik?
Oleh: Joko Martono

DI tengah hiruk-pikuk politik praktis menjelang dilangsungkannya “perang opini” alias kampanye parpol peserta Pemilu Legislatif 2004 maupun kampanye Pilpres Putaran I, suhu politik cenderung menghangat. Prediksi ini bukan merupakan hal yang mengada-ada atau bukan sesuatu yang baru bagi kebiasaan politik di negeri kita. Terutama sikap dan perilaku para pendukung dan simpatisan parpol maupun para calon legislatif (caleg) tertentu untuk segera menyongsong “pesta demokrasi” sebagaimana terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Bahkan, mengingat kondisi pluralisme masyarakat di negeri ini, di mana struktur sosialnya yang sangat tidak kondusif terhadap toleransi dan pencitraan demokrasi, maka diperlukan sistem demokrasi yang berkesesuaian dengan kondisi tersebut. Karakter kehidupan demokrasi dalam pluralisme sosial cukup rentan terhadap konflik sosial, tingkat fragmentasi dan polarisasi sosial cukup tinggi, sehingga jika tak diantisipasi secara aktif dan berkelanjutan cenderung mengundang persoalan baru yang bernuansa politik dan bangunan demokrasi yang terbentuk semakin jauh dari harapan.

Memahami kondisi ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Habib Lutfi dan pimpinan organisasi Islam se-Jawa Tengah, segera melontarkan pesan moral dan mengimbau kepada para pimpinan dan masyarakat pelaku politik di seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah agar dapat melaksanakan kegiatan Pemilu 2004 yang damai dan beradab. Diharapkan agar agama yang selama ini rentan terhadap konflik kepentingan politik tertentu jangan dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai alat perjuang an politik. Hal sama dikatakan Romo Kirdjito, dalam Kursus Jurnalistik di SMU Van Lith Muntilan, bahwa politik cenderung sebagai representasi otonomi dunia yang tidak ada kaitannya dengan urusan Tuhan. Karena itu, politikus selayaknya melucuti agama dan kepercayaannya, tidak membawa-bawa Tuhan lewat restu pejabat gereja atau lembaga keagamaan dalam aktivitas politiknya. “Manusia terlahir dengan warisan luhur berupa akal budi dan lima indera. Gunakan itu semua dan bekerjalah secara sungguh-sungguh untuk rakyat dan bangsa. Kalau itu tujuannya, tanpa restu dari gereja pun pasti akan mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat (Suara Merdeka, 11/3).

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan (PSPK) UGM, Lambang Triyono membacakan hasil rekomendasi dari Lokakarya “Sistem Peringatan Dini dan Pencegahan Kekerasan Politik Pemilu 2004” yang isinya menyebutkan, “perang ayat” dan penggunaan isu-isu agama dalam kampanye pemilu sebaiknya dihindarkan. Karena bisa membuat polarisasi ideologi menjadi lebih panjang dan tidak baik untuk pencerdasan politik anak bangsa. Perlunya pula dalam jangka panjang, partai politik melakukan pendidikan politik yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik (Kedaulatan Rakyat, 12/3).

Diketengahkannya seruan moral seperti dipaparkan beberapa tokoh di atas, jelas ini merupakan sebuah warning terhadap segala bentuk aktivitas politik dalam mencari dukungan massa, seperti gejala yang terus mengemuka belakangan. Seluruh pernyataan tersebut mestinya cukup beralasan. Apalagi berdasar pengalaman masa lalu, pada saat menjelang pemilu seringkali masyarakat digiring untuk melanggengkan politik aliran yang berpandangan sempit, di antaranya penonjolan maupun pemanfaatan isu-isu agama yang dikaitkan sebagai pesan dalam kampanye guna menghimpun dan mencari dukungan massa.

Kecenderungan yang kemungkinan masih akan terjadi ini nampak meng gugah para tokoh agama serta para pakar politik dan perdamaian untuk menyikapi persoalan sehingga kekhawatiran terhadap terjadinya konflik antarkepentingan yang menjurus perpecahan dapat dihindarkan. Isu-isu sensitif berbau agama, jika tidak terarah dan tidak terantisipasi sejak awal justru akan membawa benturan nilai yang tak berujung pangkal. Terjadinya polarisasi antargolongan dan kelompok sangat tidak diharapkan, di antaranya apabila isu agama dan urusan Tuhan tidak selalu dikaitkan dengan tujuan atau alat perjuangan politik.

Masih dapat dilihat gejalanya, bahwa di tengah kehidupan politik praktis yang tidak menentu seperti sekarang, langkah-langkah yang ditempuh parpol peserta pemilu dan berikut para juru kampanyenya seringkali memaknai politik pada tataran kekuasaan semata. Begitu ketat persaingan dan cenderung dipenuhi “tipu muslihat” serta mengobral janji-janji yang belum tentu dilaksanakan kelak di kemudian hari terus mencuat ke permukaan. Upaya perjuangan mengubah nasib rakyat sering diabaikan. Alhasil, kampanye tidak lebih sebagai ajang menghimpun massa, bahkan seolah sudah dipersiapkan langkah untuk merekrut target sasaran melalui segala macam cara guna menyusun kekuatan-kekuatan politiknya.

Rakyat terus dimobilisasi oleh para politikus untuk didulang suara dan dukungannya. Persaingan yang kian hari semakin ketat, ditambah sikap ambisius para kandidat legislatif atau eksekutif telah membuat suasana cenderung disharmonis. Akibatnya rakyat terkotak-kotak dalam sebuah sekat kepentingan tertentu. Kebebasan mengurus diri yang diharapkan mampu memberikan solusi, justru disalah artikan, bahkan masuknya politik aliran telah menggiring agama ke kancah politik praktis. Agama cenderung dimanfaatkan sebagai alat perjuangan politik. Lebih dari itu, lantas keberadaan partai politik cenderung menjadi identik dengan agama.

Bukan tidak mungkin apabila geja la demikian masih terjadi, isu-isu agama bisa disalahmaknakan dalam rangka menghimpun dukungan. Ini tentunya sangat riskan dan perilaku politik menjadi kian tidak sehat, konflik kepentingan cenderung semakin menajam tak berkesudahan. Proses pendidikan politik semakin tidak mencerdaskan rakyat dan kesadaran berpolitik tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Politik dan pemilu dalam arti luas, bukan lagi sebagai upaya untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya bilamana diinginkan sebuah perubahan dalam artian perkembangan politik maka penonjolan isu-isu atau pemanfaatan agama sebagai alat perjuangan politik layak dihindarkan.

Dengan perkataan lain, upaya pengembangan politik di masa datang tidak lagi dapat dilakukan melalui cara-cara persuasif emosional yang cenderung menonjolkan primordialisme semata, apalagi membawa-bawa agama sebagai tema sentral. Langkah demikian ditengarai hanya akan memecah belah kepentingan bersama dalam membangun suatu sistem demokrasi dan ketatanegaraan sehingga segmentasi dan benturan kepentingan akan terus berlangsung. Terutama dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, adakalanya isu-isu maupun materi kampanye pemilu lebih diarahkan pada penonjolan platform masing-masing partai, memaparkan program-program yang cerdas, seiring dengan visi dan misi yang diemban. Mengangkat isu sentral yang bernilai universal akan lebih memberi makna mendalam dan bahkan pada konteks komunikasi politik dapat diartikan sebagai langkah adaptif yang konvergensional.

Perempuan “haram” menjadi presiden
Ternyata tak hanya kampanye pemilu legislatif yang perlu dikhawatirkan. Ketika tulisan ini disusun, muncul isu politik ke permukaan selama kampanye pemilihan presiden berlangsung. Isu bernuansa agama mulai menyeruak berupa “serangan politik” terhadap kubu capres Megawati Soekarnoputri. Perilaku politik ini semakin nyata, menyusul fatwa ulama PKB di Pasuruan yang “mengharamkan” memilih wanita sebagai presiden, yang akhirnya menuai tanggapan. Apakah ini sebuah propaganda atau persekongkolan menjatuhkan pasangan Mega-Hasyim?

Terhadap pernyataan itu, Anggota Panwaslu, Topo Santoso segera mempelajari apakah ada unsur pelanggaran kampanye dalam fatwa NU tersebut. Jika terbukti ada, maka ulama NU terancam pidana penjara sesuai pasal 89 ayat (2) UU No.23/2003 tentang Pilpres dan Pilwapres. Juga, salah satu Ketua PBNU KH Abbas Mu’in menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam Islam, sesuai keputusan Munas PBNU, diperbolehkan. Kalau diharamkan, itu sangat politis. Pernyataan Kiai Langitan tidak fair. Ulama “menjual” ayat-ayat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi untuk mendiskreditkan capres tertentu. Sementara Cawapres KH Hasyim Muzadi juga menilai akan merugikan pengambil keputusan itu sendiri. “Kalau tidak suka Ibu Mega pilih saya saja, saya kan laki-laki.” Ada nuansa politis dalam keputusan ulama tersebut, karena dikeluarkan pada masa kampanye, demikian dikutip Bali Post (5/6) lalu.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Smita Notosusanto turut merespons, fatwa haram memilih capres wanita akan memperburuk pendidikan politik. Selain kontraproduktif, fatwa itu dapat menjatuhkan wibawa agama di mata masyarakat. Sementara Ketua PHBI, Hendardi, fatwa itu merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM.
Fatwa ulama NU yang “mengharamkan” memilih presiden wanita itu jelas menimbulkan reaksi. Cara-cara mencari dukungan dengan “mengharamkan” untuk memilih perempuan sebagai presiden, kini tidak lagi proporsional. Persaingan demikian justru hanya mengundang tanggapan kontraproduktif. Dalam konteks komunikasi, dampak atas fatwa tersebut ternyata cukup luas. Dari sisi psikologis, apalagi dikemukakan saat kampanye pilpres berlangsung, hal tersebut jelas dapat dikategorikan bertendensi politis sehingga dapat menyinggung posisi Megawati Soekarnoputri, yang merupakan satu-satunya capres perempuan. Pada sisi lain, dampak fisik atas publikasi fatwa itu, di antaranya mendorong spontanitas para pendukung dan simpatisan capres Megawati Soekarnoputri untuk reaktif seperti melakukan “cap jempol darah,” sebagai tanda kesetiaan dan pembelaan. Belum lagi dampak fisik lainnya yang kemungkinan juga terjadi.

Nampak dalam kampanye pilpres kali ini masih ditemui gray propaganda, bahkan jika dibiarkan berlanjut bisa mendatangkan suatu permusuhan. Pertanyaannya, apakah persoalan politik di negeri ini cenderung memanfaatkan agama sebagai dasar pijakan? Inikah sebuah pertanda bahwa politik aliran masih tak enyah di negeri ini? Atau sekaligus membuktikan bahwa ternyata kondisi pluralisme masyarakat kita belum kondusif terhadap toleransi dalam rangka menumbuhkan demokrasi !

Tentunya semua pihak menyadari, bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana segala aktivitas dipayungi aturan yuridis formal yang mengikat. Jika ini diabaikan, bukan tidak mungkin hanya akan mengundang persoalan baru. Yang jelas, fatwa sejumlah ulama itu nampak hanyalah sebagai wacana yang berkembang, tidak perlu terpengaruh serta ditanggapi, karena bernuansa politis. Untuk memenuhi kepentingan bersama dan berjangka panjang, sudah saatnya setiap parpol peserta pemilu legislatif maupun eksekutif berkampanye melalui cara-cara yang berbudaya, mengangkat dan memilih isu-isu yang edukatif rasional. Walaupun satu sama lain berbeda, baik dalam garis kepartaian dan ideologi yang dianut, namun tidak harus dipertentangkan, tetapi justru dapat dipadukan dalam sebuah langkah sinkretis sehingga semakin memperkokoh tali persatuan dan kesatuan yang telah terbangun selama ini.**
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vol.8 No.1/Juni 2004).
____________________________________________________________________________

Medium Televisi Hanya Sebatas Hiburan
Oleh: Joko Martono dan Ediwan W


HINGGA saat ini medium televisi (TV) dengan kelebihan audio-visualnya ternyata masih digemari khalayak luas. Dari beberapa amatan penulis ditemui bahwa pada kenyataannya sebagaian besar tujuan utama khalayak menonton TV atau “kotak hidup” ini adalah untuk mencari hiburan. Jika ada yang mengatakan tujuan utama orang menonton TV bermaksud memberi informasi pendidikan/ilmu pengetahuan, misalnya dengan indikator siaran berita, wawancara atau sejenisnya merupakan acara paling disenangi (dalam persentase besar) perlu dipertanyakan atau dikaji ulang. Sangat boleh jadi hasil amatan itu hanya sebatas laporan asal bapak senang (ABS), laporan pesanan, proyek atau merupakan kesimpulan dari hasil korelasi data variabel yang bias, diperoleh melalui kuesioner tertutup yang dipaksakan. Kalau pun ada yang menyebut bahwa menonton acara TV untuk sarana pendidikan dan penambah ilmu pengetahun, jumlahnya sangat kecil.

Semakin maraknya stasiun TN bermunculan di tanah air, ditambah semakin mudahnya penerimaan siaran TV luar negeri (berkat kemajuan teknologi komunikasi) maka telah menjadikan khalayak penonton/pemirsa semakin sering diterpa bius-bius hiburan yang cenderung tidak menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gejala ini menarik untuk dicermati bahkan layak diangkat ke dalam forum diskusi lebih mendalam. Dulu, ketika siaran TVRI sebagai satu-satunya medium tanpa kompetitor (siaran TV luar negeri belum meluber ke Indonesia) maka pesan-pesan atau materi siaran cukup efektif mencapai khalayak pendengar yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dalam rangka menebarkan pesan pembangunan, penyebaran program dan paket-paket khusus, termasuk masalah insidental yang mendesak disebarluaskan untuk segera diketahui khalayak. Pendek kata, monopolo siaran ada pada pihak TVRI, termasuk kebijakan pemerintah dapat tersebarluas melalui medium pandang-dengar ini. Dalam keadaan demikian setiap isi pesan mudah dideteksi bilamana kurang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, mudah dikontrol bila pesan yang disampaikan tidak berkesesuian dengan kebijakan yang telah digariskan. Ini berarti pula bahwa keberadaan TVRI sangat mudah diarahkan guna mendukung aktivitas pembangunan, setiap acara yang disiarkan relatif tidak terlalu banyak kendala teknis dalam rangka turut mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kondisi ini selanjutnya banyak membuahkan cara pandang linier yang menyebutkan bahwa kehadiran medium TV berdampak positif karena sangat berpotensi mengajak khalayak untuk berbuat seperti apa yang diharapkan dalam pesan-pesan yang disampaikan.

Namun susana sekarang sudah berubah, seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dinamika sosial dan akselerasi pembangunan yang berorientasi pada bidang ekonomi (baca: padat modal) telah menjadikan semakin maraknya dunia pertelevisian yang ditandai dengan berdirinya stasiun TV swasta seperti RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Indosiar, ditambah stasiun-stasiun TV luar negeri yang mengarahkan siarannya ke Indonesia, lantas menjadikan materi siaran disajikan lebih bervariasi, dalam arti pilihan-pilihan terhadap mata acara lebih leluasa disaksikan. Bahkan siaran TVRI cenderung mulai ditinggalkan alias tidak dilirik khalayak pemirsa. Dari jajak pendapat yang pernah penulis lakukan, di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan, sejumlah 200 responden (sampel representatif) menyatakan paling sering nonton stasiun RCTI (32,5%), SCTV (30,5%), Indosiar (24,5%), TVRI (7,5%), TV luar negeri/asing (2,5%), ANTV (1,5%) dan TPI (1,0%), dengan catatan: TPI dan ANTV bisa ditonton penuh hanya lewat antena parabola.

Gambaran di atas cukup memberikan suatu indikasi bahwa siaran-siaran dari stasiun TV swasta ternyata cenderung menarik perhatian khalayak. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana kualitas pesan yang telah disebarluaskan atau disajikan TV swasta tersebut dapat dikatakan atau diharapkan mampu men-support dan mampu menjelaskan upaya-upaya yang perlu ditempuh khalayak dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya? Atau apakah kehadiran medium TV yang sering ditonton khalayak itu telah banyak memberikan kontribusi dalam pelayanan informasi guna membantu masalah yang dihadapi, sehingga pada gilirannya dapat menumbuhkan harapan baru. Dalam jajak pendapat dapat diketahui bahwa tujuan utama responden menonton siaran dari berbagai stasiun TV yaitu pilihan terhadap acara sinetron atau sandiwara dan telenovela (41,5%), film Indonesia/asing (28,5%), kuis (13,0%), olah raga (7,0%), komedi/humor (6,0%), warta berita/ulasan (2,5%) dan lainnya/tidak menjawab (1.5%). Sudah barang tentu gambaran tersebut memberi jawaban bahwa acara yang bersifat hiburan sangat dominan ditonton. Secara keseluruhan acara-acara yang berfungsi entertainment ini menjadi sasaran utama untuk dikonsumsi sejak pesawat TV mereka dihidupkan. Jika dibandingkan dengan pilihan siaran warta berita/ulasan yang ditemui dalam persentase kecil, menunjukkan bahwa sebagian besar khalayak hanya memperlakukan medium TV sebagai sarana hiburan.

Alhasil, kini terus dipacu produksi mata acara yang banyak digemari atau digandrungi khalayak tersebut. Ini bisa dipahami, sebab semakin tinggi rating yang dimiliki suatu mata acara maka berarti pula banyak mendatangkan keuntungan dari iklan (fungsi ekonomi) bagi penyelenggara siaran. Jika hal demikian berjalan terus – maka tidaklah keliru untuk mengatakan bahwa fungsi dominan dari kehadiran medium TV di negeri ini cenderung sebatas hiburan (entertainment) dan pemenuhan fungsi ekonomi bagi pengelolanya, sedangkan fungsi-fungsi lain seperti informasi dan pendidikan semakin sedikit demi sedikit terkikis oleh hantaman kebudayaan massa yang penuh nuansa pragmatisme-hedonis dan hampir saban hari terus menerpa pemirsa.

Mungkin terlalu jauh untuk mengatakan (minimal pada saat ini) bahwa medium TV telah banyak berfungsi dan berperan memberikan informasi yang bersifat mendidik khalayak. Walau pun untuk hal ini masih perlu dilakukan penelitian secara mendalam, tetapi di sini penulis tak hendak mengatakan “dosa komunikasi” telah diperbuat oleh para penyelenggara siaran televisi. Kita pun tak perlu terjebak pada paranoia kultural. Hanya alangkah baiknya atau seyogyanya pihak yang bersangkutan tanggap terhadap situasi dan kondisi di mana masyarakat yang sebagian besar sedang dilanda krisis moneter dengan segala dampak berkepanjangan. Sudah saatnya atau mungkin perlu dipikirkan bersama adanya sajian informasi khusus yang dikemas sedemikian rupa dengan muatan pesan yang dapat memberikan layanan untuk membantu memberi informasi yang lebih layak saji, misalnya: informasi tentang langkah-langkah efisiensi, terobosan baru untuk memperoleh penghasilan, perihal sembilan bahan pokok dan lainnya yang terkait. Sehingga mampu menumbuhkan harapan-harapan baru serta mampu memberi petunjuk untuk memperolehnya. Saran ini boleh dikata idealis, akan tetapi mungkin menjadi pantas direnungkan. Daripada saban hari, stasiun-stasiun TV hanya mendifusikan siaran-siaran yang bersifat hiburan dan kurang mendorong manusia menjadi lebih produktif**
(Artikel ini pernah dimuat Harian Pedoman Rakyat, 26/8/1998).
____________________________________________________________________________

Perlindungan Hukum bagi Wartawan dari Kekerasan
Oleh: Joko Martono dan Ediwan W

SEBAGAI bidang pekerjaan, pers saban hari disibukkan kegiatan redaksional berurusan informasi di segala bidang dan sektor kehidupan. Pekerjaan ini tentu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia pengelola di antaranya membutuhkan ability (kemampuan), skill (keahlian) maupun general education (wawasan pengetahuan luas) sehingga produk yang disuguhkan berupa pemberitaan yang dikonsumsi khalayak pembaca akan banyak bermakna.

Harus diakui bahwa kontrol sosial akan selalu diperlukan dalam setiap langkah kehidupan, apalagi di era keterbukaan dan reformasi seperti sekarang. Hal ini penting, mengingat munculnya kecenderungan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin saja terjadi sehingga tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara tidak akan berjalan sepihak pada gilirannya akan bisa mendorong akselerasi kehidupan ke arah yang lebih mapan.

Tumbuhnya kontrol sosial juga mencerminkan telah dilaksanakan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang sosial dan politik di mana segala kegiatan pembangunan yang sedang atau hendak berlangsung akan mengajak seluruh lapisan masyarakat tergerak dan berperan serta sekaligus menumbuhkan adanya sense of belonging atas upaya memajukan bangsanya. Melalui aspirasi-aspirasi yang terwakili/tersalur itulah diharapkan akan mendorong gairah untuk mendinamisasikan perubahan kehidupan yang lebih baik.

Tuntutan kebebasan
Dalam kerangka kontrol sosial ini pers sebagai institusi komunikasi akan bertitik tolak atau bahkan tidak terlepas dari masalah yang dihadapi, di antaranya menyangkut hak yang terlebih dahulu harus dipenuhi dan merupakan esensi pokok yaitu kebebasan untuk menyampaikan informasi (freedom of information). Tuntutan kebebasan ini sebenarnya berakar pada kebodohan dan keterbelakangan di samping juga hasrat manusia untuk mencari kebenaran dan perjuangan menentang kesembronoan maupun kecerobohan. Sebab itu, pemenuhan terhadap tuntutan kebebasan tersebut amatlah wajar serta logis, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, di sana-sini masih saja ditemui batu sandungan yakni berupa respons negatif dalam bentuk tegoran/ancaman via telepon terhadap redaktur suratkabar, pelecehan serta penganiayaan ringan sampai berat, yang hampir semuanya itu pernah dialami insan pers.

Seperti halnya Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin wartawan Bernas Yogyakarta (kasusnya belum tuntas) dan Naimullah, koresponden Sinar Pagi Jakarta yang bertugas di Pontianak, tampaknya dapat dicontohkan di antara jurnalis yang beberapa waktu silam telah berupaya melakukan tugas-tugasnya untuk melaksanakan fungsi kontrol sebagaimana telah dibahas di atas, misalnya mengungkap ketidak beresan/penyimpangan dana IDT, masalah pertanahan, kejanggalan-kejanggalan masalah proyek dan sebagainya. Upaya insan pers dalam meliput dan menyebarluaskan informasi-informasi yang bernilai kontrol sosial kini cenderung banyak dilakukan. Ini merupakan sebuah kemajuan seiring kran keterbukaan dalam kancah reformasi yang terus berdengung dan bergulir menapaki prosesnya.

Sebagaimana layaknya di negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi, termasuk Indonesia, masalah-masalah pelaksanaan kontrol sosial yang tercakup dalam kebebasan pers di jamin undang-undang. Landasan pokok yaitu Pasal 28 UUD 1945 serta UU Pokok Pers Pasal 3, 4, 5 serta dibarengi Kode Etik Jurnalistik telah memberikan jaminan bahwa pers boleh melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi, termasuk yang bernilai kontrol sosial, kritik dan koreksi yang konstruktif. Dan memang perlu ditambahkan di sini, bahkan telah disadari bahwa kebebasan pers bukanlah merupakan kebebasan yang tak terbatas. Sebagai bidang profesi, para pekerja pers juga terikat norma atau aturan tercakup dalam Kode Etik yang selalu menyertainya sehingga kebebasan yang dimiliki sudah barang tentu akan dipertanggung jawabkan. Ini perlu dihayati sekaligus dimengerti semua pihak dalam rangka membentuk persepsi dan pola pikir yang sama.

Mengingat pada zaman kebebasan pers tersebut lantas yang menjadi persoalan sejauhmana pers menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial, kritik dan koreksi yang konstruktif? Kalau saja seorang pekerja pers (wartawan/koresponden) dalam melaksanakan tugasnya ternyata masih banyak terbentur pada kenyataan pahit (kalau memang benar dugaan bahwa Udin dan Naimullah dianiaya hingga akhirnya tewas, disebabkan oleh suatu pemberitaan yang diliput) maka alangkah naifnya jika demikian adanya. Ternyata harga sebuah kontrol sosial, kritik dan koreksi sangat mahal, nyawa yang menjadi taruhannya!

Organisasi profesi kewartawanan tentu tidak akan rela atas kejadian yang menimpa para anggotanya, bahkan para pejabat yang punya kaitan kerja serta aparat hukum (yang konsekuen, bersih dan berwibawa) selalu menentang tindak kekerasan itu. Sungguh amat memprihatinkan bila kasus serupa masih terjadi, tampaknya malang melintang dalam dunia jurnalistik masih harus banyak menantang risiko.

Harus konsisten
Fenomena ini sudah selayaknya menggugah hati nurani kita semua, seorang pekerja yang menekuni profesinya tewas akibat tindakan aniaya masih saja terjadi. Kalau saja tindakan penganiayaan ini terhadap Udin dan Naimullah itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan, mestinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Tugas aparat berwajib untuk menuntaskan sesegera mungkin agar tidak muncul berbagai pertanyaan atau kecemasan dari berbagai kalangan secara berkelanjutan. Di samping itu, kasus-kasus tersebut kiranya amat menggugah pemikiran kita, di antaranya sudah saatnya kini diperhatikan atau ditegakkan hak-hak yang seharusnya dimiliki wartawan/koresponden, khususnya hak perlindungan hukum seioring dengan pelaksanaan tugasnya dalam meliput serta menyebarluaskan pemberitaan kepada khalayak.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat tampaknya sudah menangkap sinyal perlunya diberikan perlindungan bagi wartawan dari tindak kekerasan ketika mereka menjalankan tugas jurnalistik, seperti halnya telah dibahas dalam seminar tentang masalah penganiayaan dan kekerasan terhadap wartawan di Yogyakarta pada akhir Agustus 1998. Bahkan, PWI Lampung telah pula membentuk lembaga perlindungan hukum bagi wartawan yang pelantikan pengurusnya dilakukan oleh Sofyan Lubis.

Perlindungan hukum terhadap wartawan dari kekerasan sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 maupun dalam Declaration of Human Rights, Pasal 7 dan Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 28 serta UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 tahun 1970, Pasal 5 (Miriam Budiardjo, 1985:131). Hak-hak yang menyangkut perlindungan tampaknya kini semakin tidak bisa disepelekan, mengingat pelaksanaan kontrol sosial, kritik dan koreksi dirasakan masih mengundang mara bahaya.

Udin dan Naimullah mungkin telah menjadikan tumbal ke arah pemikiran dan perjuangan untuk menegakkan hak-hak perlindungan itu. Kapan lagi kalau tidak dimulai atau disemangati dari sekarang? Sebab jangan sampai terulang peristiwa serupa. Bukankah para pekerja pers sebagai bagian dari komponen bangsa yang telah tidak sedikit menyumbangkan andil terhadap proses kemajuan bersama?

Dalam konteks ini seyogyanya kita konsisten menegakkan hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap wartawan/koresponden atau pekerja pers lainnya. Terutama menyangkut aspek hukum sehingga dalam menjalankan tugas profesi jurnalistiknya tidak selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan ataupun kewas-wasan yang setiap saat dapat mengancam jiwanya. Ini menempati level amat penting dan merupakan masalah krusial yang memerlukan perhatian.**
(Artikel ini pernah dimuat Harian Banjarmasin Post, 1/9/1998).
____________________________________________________________________________

Mengenal Pola Pikir Manusia
Oleh: Joko Martono

HIDUP itu tidak terlepas dari masalah (problem) sedangkan setiap masalah perlu dipecahkan untuk kemudian menyelesaikan masalah kehidupan lainnya. Manusia punya banyak cara bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupannya. Bagi pegawai atau karyawan kantor misalnya bagaimana pekerjaan bisa selesai dan teratur, bagi usahawan bagaimana memasarkan produk untuk mendapatkan laba. Dalam organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan bagaimana mengambil keputusan yang mewakili seluruh anggotanya (representatif). Demikian pula pemerintah, bagaimana menentukan kebijakan secara baik dari berbagai gejala peristiwa yang sangat kompleks. Banyak lagi contoh lain yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Masalah yang dihadapi tentu saja tidak sama, dari masalah pribadi hingga masalah kelompok (problem dalam masyarakat). Dan setiap orang berusaha dapat memecahkan dengan pola sesuai taraf serta proses berpikirnya. Akal atau otak manusia selalu berkembang seirama dengan lingkungan yang banyak mempengaruhinya. Seperti halnya penulis sendiri sejak disekolah lanjutan atas (SMA), oleh sang guru telah diajarkan cara-cara membahas suatu masalah untuk memperoleh kebenaran. Tentu saja hal ini merupakan bekal yang tinggi nilainya, tak bisa ditebus dengan harta benda apa pun bentuknya. Ditambah lagi dengan bekal pengalaman proses pengembangan diri dalam menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi maka lebih menjadikan seseorang menjadi semakin dewasa dalam berpikir untuk mengatasi masalah. Pada kesempatan ini penulis berkeinginan mengamalkan bekal pengetahuan yang telah didapat dan kiranya bisa dipaparkan melalui tulisan singkat berikut.

Berpikir Authoritas
Dimaksudkan penulis adalah suatu cara berpikir seseorang di dalam memecahkan masalah (problem) dengan menggunakan proses berpikir didasarkan pada authoritas (kewibawaan). Wibawa menjadi pokok penentu dalam pengambilan keputusan untuk kemudian dilakukan oleh khalayak. Dalam lingkungan kantor, organisasi-organisasi, perusahaan, sekolah, kelompok tani, perkumpulan-perkumpulan atau rapat RK, RT, lingkungan pengajian, lingkungan masyarakat perdesaan dan sebagainya. Biasanya ada satu dari beberapa orang yang mempunyai status sosial (karena pangkat, kedudukan yang lebih tinggi, kaya, lebih berpendidikan, keturunan bangsawan) dan entah karena apalagi sehingga disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Ini sering dianggap sebagai tokoh di lingkungannya, kadang pula disebut sebagai opinion leader (pemuka pendapat) baik formal maupun non-formal. Orang semacam ini biasanya cukup ambil bagian dalam forum-forum rapat, diskusi, pertemuan/perkumpulan untuk membahas banyak masalah. Maka kebanyakan keputusan-keputusan didominir olehnya. Katakanlah sangat berpengaruh sekali sehingga setiap keputusan dalam pemecahan masalah tergantung kepada pendapat-pendapatnya. Dengan rasa segan atau mungkin takut pada wibawa yang dimiliki, akhirnya keputusan diterima oleh khalayak untuk dijalankan. Jadi dalam proses berfikir authoritas, wibawa (kharisma) dan status sangat turut menentukan dalam pemecahan masalah. Maka kebenaran yang diperoleh tentu tergantung pada subyektivitas si pemilik kharisma atau pemilik wibawa tersebut.

Berpikir Tenasitas
Tenasitas diartikan sebagai kebiasaan, berpikir tenasitas merupakan cara berpikir manusia dalam memecahkan masalah (problem) selalu mendasarkan diri pada kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat atau tradisi. Pada banyak orang jika mendirikan bangunan, jembatan-jembatan dengan menggunakan selamatan-selamatan sesaji dan penanaman kepala kerbau atau sapi dan sebagainya. Tentu saja dengan maksud pekerjaan dapat beres. Penanaman kepala kerbau biasanya dilakukan secara simbolis oleh pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat. Bendera dan beberapa buah-buahan juga terlihat di bagian atas kerangka rumah. Tanggal penempatan juga diperhitungkan, sebelum tanam padi dimulai dengan selamatan-selamatan agar Dewi Sri tetap mendampingi, tanaman tidak terganggu oleh hama dan hasil panen dapat melimpah ruah. Juga pada beberapa tempat keramat, dukun-dukun dan sejenisnya terlihat masyarakat, usahawan bahkan mungkin pejabat-pejabat yang mempercayai dan juga dapat turut memecahkan masalah mereka. Misalnya, minta agar cepat kaya, agar usaha maju, cepat kenaikan tingkat/jabatan, pekerjaan/test bisa lulus, minta disembuhkan dari penyakit dan sebagainya. Hampir semunya diserahkan pada hal-hal tersebut. Pakai jimat, keris dan benda-benda lain yang diyakini dapat membantu memecahkan problem dengan tujuan tertentu. Singkatnya, pola pemikiran seperti ini tentu tak gampang dinalar, tapi kadang pula bisa nyata. Memang agak aneh, oleh karenanya suatu pemecahan problem/masalah atau kebenaran yang diperoleh pada dasarnya diserahkan saja pada kebiasaan, adat, tradisi yang di anggap lebih mampu.

Berpikir Intuitif
Diartikan bahwa manusia didalam memecahkan masalah (problem) banyak didasarkan pada perasaan (halus) semata-mata, sehingga cara pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh subyek pelakunya. Perasaan-perasaan itu selalu muncul pada setiap masalah yang dihadapi. Misalnya, sebagian besar perasaan orang wanita selalu berperan di dalam tingkah lakunya, sehingga dalam menghadapi problem maka perasaan banyak turut ambil bagian. Karenanya keputusan yang diambil biasanya tergantung pada tingkat intuitif pelakunya. Tetapi tidak hanya pada wanita saja. Pada pria pun banyak bahkan sering terjadi. Dalam rapat, diskusi, seminar, pertemuan antarkelompok, organisasi politik, kampanye-kampanye partai dan sebagainya. Disini sering emosi-emosi bermunculan, biasanya karena tidak saling toleransi atau tidak menerima pendapat orang lain. Kemudian terjadi benturan-benturan pendapat sehingga mengakibatkan sulit untuk menarik kesimpulan bersama. Umumnya bukan kebenaran yang diperoleh, melainkan “kemenangan sepihak” yang akhirnya mengundang permusuhan, kekerasan dan perkelahian. Bagi orang yang tingkat intuitif-nya tinggi, akan mudah tersinggung, tidak senang terhadap kritik, fanatik dan tidak toleran, sedang cara pengambilan keputusan terlalu berbelit-belit. Jadi proses berpikir intuitif, segala problem akan terselesaikan oleh emosi-emosi. Pola berpikir demikian biasanya dilakukan secara tidak sadar (unconscious). Sehingga keputusan yang dihasilkan sulit dipertanggungjawabkan. Akan tetapi bisa jadi hasil keputusan pola pikir ini diterima oleh kelompok orang tertentu.

Berpikir Ilmiah
Proses berpikir manusia yang didasarkan pada akal sehat dalam mencari kebenaran atau pemecahan masalah (problem). Penyelesaian masalah dalam hal ini bersifat ilmiah. Pelakunya disebut ilmuwan (scientist). Pada proses berpikir ilmiah biasa dilakukan pengamatan terhadap gejala peristiwa terlebih dahulu. Kemudian baru membahas problem. Jadi, berpikir ilmiah adalah proses berpikir manusia untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan, keputusan-keputusan, peraturan atau kebenaran lainnya selalu menggunakan akal sehat, logika dan dilakukan secara sistematis, metodologis serta konsepsional.

Mendirikan gedung atau bangunan tidak harus dengan selamatan, sesaji atau sejenisnya, melainkan berdasarkan pada disiplin ilmu bangunan. Sukses pertanian dan penyembuhan orang sakit segera diselesaikan oleh para ahli bidang pertanian dan oleh para dokter. Sistem suatu organisasi, sistem perusahaan, sistem pemerintahan dan semua mekanisme aktivitas selalu didasarkan pada disiplin ilmu masing-masing. Hal- hal berbau mistik dan magis kurang dipakai dalam pola pikir ini. Pemecahan masalah tidak mengandalkan wibawa, tidak berdasarkan perasaan pada subyek pelakunya. Scientist atau ilmuwan tidak bisa berpihak dan selalu terbuka, demokratis, semua pendapat dihargai. Apabila keputusan atau kesimpulan ternyata salah maka scientist atau ilmuwan mengakuinya. Kemudian mencari jalan lain melalui metode tertentu untuk mendapatkan kebenaran baru. Uji publik atas sebuah pemikiran menjadi kebutuhan, sehingga di sinilah lantas ilmu pengetahuan (science) akan berkembang.

Obyek, metodologi, konsepsi-konsepsi, sistimatika, sifat universal, selalu terdapat pada pola pikir ilmiah, sehingga kebenaran yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan, dibuktikan dan bisa dilakukan orang lain. Pada prinsipnya metode berpikir ilmiah dimulai dari perumusan masalah (perumusan problem), pengajuan hipotesis, pengumpulan data, melakukan analisis data, kemudian menarik kesimpulan/konklusi guna mendapatkan kebenaran.

Maksud perumusan masalah adalah untuk membatasi ruang lingkup agar jangan sampai masalah atau problem yang hendak dipecahkan menjadi kabur. Jadi perlu ditegaskan dan dirumuskan faktor-faktor yang perlu dipelajari dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Contoh: demonstrasi/pemogokan. Demonstrasi dan pemogokan buruh merupakan gejala peristiwa yang tidak berdiri sendiri, tetapi ditunjang oleh banyak faktor (politis, sosiologis, antropologis, ekonomis, demografis dan sebagainya). Hipotesis dimaksudkan untuk memberi tuntunan terhadap data yang akan dikumpulkan agar relevansinya tetap ada bagi penyelesaian masalah/problem. Contoh: Jika terdapat masalah demonstrasi dan pemogokan-pemogokan, maka untuk memecahkan masalah tersebut diajukan hipotesis “bahwa demonstrasi dan pemogokan muncul karena kesejahteraan pekerja/buruh kurang terjamin”. Oleh karenanya data yang dikumpulkan nantinya hanya yang relevan dengan hipotesis tersebut. Data perlu dikumpulkan sehubungan dengan pengujian hipotesis dan agar pemecahan problem bersifat obyektif. Analisis data dimaksudkan untuk mengkategorikan secara tegas apakah hipotesis yang diajukan itu benar atau salah. Menarik kesimpulan (konklusi) merupakan proses terakhir dari pemecahan masalah. Jika hipotesis ternyata benar (setelah dilakukan analisis data) maka hasil kebenarannya dapat diterima. Tetapi jika hipotesis tidak terbukti dan salah maka harus diajukan hipotesis lagi yang akhirnya nanti dicapai suatu kebenaran ilmiah (scientific truth).

Dengan demikian semua problem atau masalah yang dihadapi manusia seperti masalah sistem kerja kantor, masalah perusahaan, masalah organisasi partai, organisasi pelajar/mahasiswa, masalah pertanian, masalah kesehatan, pengangguran, pembangunan gedung/perumahan, masalah kebijakan dalam pemerintahan dan banyak lainnya, bahkan sampai masalah rumahtangga pun metode berpikir ilmiah sanggup atau mampu memecahkannya. Proses berpikir ilmiah memang membutuhkan waktu lebih cermat, berlangsung dalam proses yang relatif memakan waktu, akan tetapi tingkat kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Kalau otak manusia sudah terbiasa berpikir demikian, maka dalam perilakunya akan tampak selalu bersikap ilmiah (scientific attitude). Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku kesehariannya dalam menjalankan profesinya yang cenderung bersikap obyektif, jujur, cermat, tidak gegabah, teliti, berpikiran kritis, mengakui kesalahan/memperbaikinya, terbuka terhadap kritik sehingga setiap keputusan yang diambil bisa diterima bahkan dapat diuji dan dibuktikan orang lain sesuai standar kelaziman yang bersifat universal.

Penutup
Dari beberapa bahasan di atas, penulis belum bisa mengatakan mana pola pikir yang paling baik, mana pola pikir yang paling tinggi kedudukannya. Perkembangan peradaban disertai akselerasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya turut memperkaya khasanah pola pikir manusia. Sementara itu pola pikir yang diuraikan di atas mempunyai kedudukan yang sama dan tidak menutup kemungkinan berkembang sesuai zamannya. Sebagaimana manusia di dunia juga sama hak dan kewajibannya, punya kebebasan untuk berupaya dalam memecahkan problem/masalah yang dihadapinya. Hanya yang membedakan manusia satu dengan lainnya yaitu pola pikir (mind-set) dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi. Dan Kalau ada pertanyaan, termasuk pada pola pikir manakah anda? Tentu yang bisa menjawab adalah anda-anda sendiri …!
(Artikel ini pernah dimuat Harian Banjarmasin Post, 8/9/1983).

Bahan bacaan:
- Hunt, Morton; The Universe Within; A New Science Explores The Human Mind, New York: Simon & Schuster, 1982.
- Ratnam, KJ; The Social Scientist in Southeast Asia, ASAIHL Lecture of the Year, 1976, Center for Policy Research University Sains, Malaysia.
____; Falsafah Ilmu Pengetahuan, Depdikbud, Jakarta, 1979.
__________________________________________________________________________

Sikap Kritis dalam Demokrasi
Oleh: Joko Martono

MEMANG Pak Kiai yang sekaligus sebagai Presiden RI, KH Abdurrahman Wachid alias Gus Dur cukup komprehensif dalam menyorot suatu masalah. Bahkan dalam pandangan. Bahkan dalam pandangan analisisnya yang tajam seringkali menganalogikan persoalan dengan maksud mempermudah upaya pemecahan masalah untuk dipikirkan bersama. Sikapnya yang demokratis, pluralis disertai kemampuan intelektual yang cerdas serta perspektif kritisnya diharapkan dapat membedah kebekuan kita selama ini. Pada pembukaan Muktamar ke-30 Nahdatul Ulama (NU) di Lirboyo Kediri, di antaranya menegaskan bahwa sikap kritis seseorang atau lembaga tidak boleh ditinggalkan. Sebab dengan sikap kritis itulah akan terbentuk iklim demokrasi. “Bukan dengan cara mencari muka untuk tetap berkuasa” (Kompas, 22/12/1999).

Banyak tentunya makna tersirat dalam penegasan itu, terutama bagi aktivitas di segala lini dalam rangka membangun negeri tercinta Indonesia. Niatan untuk menyosialisasikan demokrasi terkesan sangat kental, bahkan presiden dalam hal ini mempersilakan semua pihak untuk berbuat baik padanya, tetapi sikap kritis harus tetap berlangsung. Kritis terhadap siapa saja, termasuk kepada presiden atau pemerintah dengan maksud mengontrol kekeliruan/kesalahan bilamana ditemui. Diketengahkan sikap “mencari muka” yang tidak lebih sebagai cara mengambil hati supaya diperhatikan oleh mereka yang berkedudukan lebih tinggi (baca: atasan) tampaknya merupakan sindiran yang cukup berarti yang ditengarai masih menggejala di mana-mana. Dan sikap itulah yang hendak dikikis pada era pemerintahan Gus Dur sekarang. Betapa tidak, warisan budaya politik yang bersifat feodal dan sistem otoriter telah banyak mengahsilkan kebuntuan berpikir kritis dan kreatif. Sikap manut atau membebek telah menjalar dan merasuki hampir semua dimensi kehidupan, mengakar serta beranak-pinak. Kondisi demikian yang selanjutnya banyak memberikan dorongan terhadap kecenderungan manusia berjalan memakai “kacamata kuda,” bersikap dan berperilaku monoton dan harus tunduk pada penghelanya.

Akibat lebih lanjut dengan merasuknya cara-cara mencari muka untuk mencapai tujuan kekuasaan maupun kedudukan terbukti telah banyak merugikan kehidupan bersama. Kancah kehidupan tanpa dibarengi kontrol yang kuat, sangat boleh jadi hanya akan membiarkan kebohongan-kebohongan tetap berlalu. Iklim ini yang kerapkali menumbuhsuburkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti dalam kurun waktu tiga dasawarsa pemerintahan yang dinahkodai rezim orde baru. Orde yang penuh dengan rekayasa politik akal-akalan, penuh kepongahan guna memenuhi kepentingan sepihak sehingga proses pembodohan terhadap rakyat terjadi.

Kondisi tersebut dipahami benar oleh Gus Dur, kini mulai diberlakukan pembenahan secara bertahap. Langkah untuk membersihkan dan mewibawakan kabinet, termasuk kerelaan pengumuman kepada publik perihal kekayaan beliau maupun Wapres Megawati Soekarnoputri lebih menjadikan indikasi kuat bahwa komitmen pemerintah terhadap keterbukaan dan pembaruan mulai digelar. Seperti halnya, sesaat setelah pelantikan kabinet dan pejabat setingkat menetri, beliau memerintahkan seluruh menteri Kabinet Persatuan Nasional, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Sekretaris Negara untuk hidup sederhana, jujur, dan mampu melaksanakan tugas agar bisa diterima dan mendapat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri maupun dunia usaha. Ini jelas merupakan suatu kemauan Gus Dur untuk tetap konsisten memberantas tindak KKN dan menginginkan kabinet benar-benar memiliki kredibilitas. Demikian kesungguhan penanganan kasus dugaan KKN mantan presiden soeharto dan penuntasan skandal Bank Bali sebagai langkah nyata bahwa pemerintah tidak main-main lagi dengan perilaku yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Ditunjuknya menteri yang diserahi urusan kelautan juga mengisaratkan kepada kita bahwa budaya agraris, yang seringkali membuahkan feodalisme layak dialihkan pada budaya bernuansa maritim, yang kompetitif atas dasar prestasi dan perjuangan keras. Alih strategi sektoral ini tidak lain dimaksudkan bahwa dalam masyarakat agraris ditemui para buruh tani jarang memiliki bargaining power untuk memperjuangkan nasibnya. Selain sikap pasrah dan nrimo (pasif) serta tunduk pada aturan sang tuan tanah, mereka tidak akan berani membantah sedikit pun melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Iklim ini yang mungkin menurut Gus Dur perlu juga ditinggalkan bilamana alam demokrasi hendak dikembangkan ke segenap lini kehidupan. Banyak lagi tentunya hal-hal yang dikemukakan Pak Kiai yang juga sebagai penggagas berdirinya Forum Demokrasi (Fordem) di bumi ini. Pendek kata, iklim demokrasi diharapkan segera tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman dan demi kesejahteraan lahir-batin masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan segelintir orang.

Menciptakan kondisi politik yang demokratis tentu bukanlah merupakan urusan orang perorang, bukan pula alam demokrasi berkat keberanian Gus Dur beserta kelompoknya belaka. Kebersamaan tekad seluruh elemen masyarakat (politisi, mahasiswa, pers, media massa serta para wakil rakyat) justru sangat diharapkan kontribusi dan konsistensinya jika demokrasi ingin ditegakkan. Upaya mengkondisikan demokrasi memang memerlukan langkah bersama, walaupun tidak seketika seperti membalik telapak tangan. Mengubah perilaku dan sikap manusia yang telah puluhan tahun dijejali cara pandang atau pola piker sepihak dan dipaksakan untuk melegitimasikan kekuasaan sangatlah tidak mudah. Namun bukan berarti upaya demikian harus berhenti di tengah jalan. Itu sebabnya niatan bulat yang sekaligus merupakan prinsip seperti telah digulirkan Gus Dur kiranya layak ditindaklanjuti. Rintisan awal yang telah dicontohkan seperti suksesi kepemimpinan nasional, rekrutmen petinggi negara, penyusunan strategi pembangunan dibarengi visi dan misi yang jelas serta dibukanya ruang kepada siapa pun untuk melakukan kritik dalam rangka check and balance lebih menjadikan suasana kondusif menuju terciptanya demokrasi yang sesungguhnya.

Untuk memenuhi harapan dan tuntutan itu semua maka kini saatnya secara simultan rakyat mulai diajak/diberi kesempatan untuk menerapkan cara-cara berdemokrasi, melaksanakan hak-hak dan kewajibannya tanpa ada tekanan, terbebas dari rasa takut atau ditakut-takuti. Di samping faktor lain yang tak kalah mendesaknya yaitu pembenahan kepemimpinan hingga level bawah. Ini penting, mengingat dalam jiwa pemimpin terkandung bahaya kekuasaan, yang menurut Lord Acton disebut power tend to corrupt. Peringatan pakar politik itu patut direnungkan jika kita tak ingin terjebak pada kondisi carut marut dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Memilih pemimpin yang berjiwa demokrat sejati tampaknya kini menjadi suatu keharusan, guna menjawab tantangan zaman. Mengapa? Dalam jiwa seseorang yang disebut demokrat sejati di antaranya terkandung sikap terbuka terhadap kritik pada dirinya, fair dalam tindakan dan mau secara jujur mengakui kesalahan/kekeliruan serta memperbaikinya. Dengan demikian kukuasaan bukanlah sebagai upaya perburuan kerakusan untuk diraih dan dipertahankan, melainkan sebagai upaya untuk membangun karier dan prestasi dalam penyelenggaraan suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Dan rakyat yang dipimpin oleh mereka yang bersikap demokrat sejati akan terbiasa melakukan kontrol maupun kritik sebagai layaknya iklim dalam demokrasi yang sedang kita bangun.**
(Artikel ini pernah dimuat Harian Pedoman Rakyat, 7/1/2000).
____________________________________________________________________________

Fungsi Penerangan Layak Ditata Kembali
Oleh: Joko Martono

REZIM orde lama dan orde baru agaknya memiliki kesamaan dan sedikit perbedaan dalam mengimplementasikan penyebarluasan informasi kepada khalayak. Di masa orde lama, terutama di awal-awal kemerdekaan, penerangan diposisistrategiskan sebagai pengawal, penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, khususnya ditujukan kepada masyarakat di perdesaan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Bahkan ketika situasi dan kondisi politik sedikit goyah, akibat pertentangan pendapat antarelit politik, semakin tampak fungsi penerangan (di bawah Kementerian Penerangan) menampilkan perannya sebagai guidence politik agar masyarakat luas tidak terjebak pada polarisasi kekuatan yang amat krusial, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap bisa dipertahankan.

Demikian di masa orde baru, di mana fungsi penerangan (di bawah Departemen Penerangan) dtempatkan pada posisi yang tak kalah strategisnya, yaitu di samping menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, juga sebagai sarana penunjang pembangunan nasional meliputi berbagai dimensi permasalahan yang tercakup dalam bidang tugasnya. Sejak Pelita I (Pertama) hingga menjelang lengsernya orde baru, fungsi penerangan menjadi semakin kompleks sehingga berbagai kegiatan (tidak menutup kemungkinan direkayasa) untuk menyukseskan upaya-upaya pembangunan penerangan dan penerangan pembangunan. Begitu gencarnya difusi informasi, ditambah semakin kuatnya rezim yang berkuasa waktu itu, tanpa disadari atau blunder telah dilakukan sehingga penerangan sedikit demi sedikit bergeser fungsi menjadi “corong pemerintah” alias alat penguasa. Fenomena ini sangat tampak ketika Departemen Penerangan (Deppen) dikomandani seorang Menteri yang notabene merangkap Ketua Umum Golkar, sebagai orsospol peserta Pemilu yang dari tahun ke tahun selalu menempati posisi single majority. Di sinilah sekaligus yang sedikit membedakan keberadaan maupun fungsi penerangan di masa orde lama dan orde baru.

Ketika masa transisi berlangsung, yang didahului gerakan reformasi yang dimotori kalangan intelektual, maka Deppen di bawah kepemimpinan Yunus Yosfiah, tampak mulai berbenah paradigma dan segera melakukan reposisi. Namun sayang sekali niatan yang amat baik dan cerdas ini tidak diikuti secara gayung bersambut. Langkah reformis yang digulirkan dalam dalam lingkup departemen hanya hanya diadopsi segelintir pejabat eselon di bawahnya. Sebagian besar mereka masih bersikap ambigu, bahkan anomi dan terkesan “jalan di tempat” sehingga pola piker konvensional yang sudah melekat dari tahun ke tahun sulit menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kondisi ini selanjutnya menjadikan Deppen kehilangan momentum untuk menjalankan fungsi optimal yang seharusnya diemban.

Sementara itu proses perubahan sosial dan politik berjalan begitu cepat, sehingga rakyat lebih mengandalkan media massa dan teknologi komunikasi canggih (internet/media online: detik.com, Kompas Cyber Media dan lainnya) sebagai sarana mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Seperti misalnya ketika Pemilu 1999 hendak berlangsung hingga pelaksanaan Sidang Umum MPR berikut hasil-hasilnya, pengetahuan politik masyarakat (dalam perolehan data valid dan akurat) banyak didapat secara langsung dari media online tersebut, yang kepemilikannya semakin meluas, minimal mampu diakses oleh masing-masing elit politik. Gejala demikian cukup memberikan indikasi bahwa masyarakat ternyata sudah sanggup mencari, menghimpun, mengolah atau menganalisis sekaligus mendistribusikan sejumlah informasi yang memeng diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingannya. Demikian halnya di lingkungan perdesaan, masyarakat tidak bisa lagi dianggap bodoh, melalui onion leader maupun tokoh-tokoh nonformal yang menjadi panutan ternyata telah mampu secara aktif mencari informasi yang memang dibutuhkan. Information seeking bukanlah menjadi kegiatan baru sehingga upaya memilah dan memilih informasi yang bermanfaat bagi komunitasnya sudah seringkali berlangsung. Faktor-faktor ini yang barangkali melatarbelakangi dasar pemikiran Presiden KH Abdurrahman Wachid (Gus Dur) bahwa “penerangan adalah urusan masyarakat, bukan urusan pemerintah. Pemerintah hanya supporting system. Saya terus terang saja, ngomong apa adanya, pekerjaan penerangan itu dilakukan oleh pihak masyarakat. Pemerintah membantu, tetapi bukan dengan departemen,” jelasnya (Kompas, 29/10/1999).

Pernyataan yang disampaikan ketika menerima perwakilan unjukrasa pegawai Deppen di Istana Negara itu agaknya mengandung banyak makna. Betapa tidak, cara-cara yang bersifat sentralistik di mana intervensi pemerintah/penguasa masih dominan memaksakan kehendak – dinilai tidak lagi sesuai dengan zaman yang bernuansa demokrasi seperti sekarang. Segala sesuatu yang menyangkut aktivitas komunikasi dan informasi diserahkan saja pada kehendak rakyat sejalan dengan kebutuhannya. Prakarsa diharapkan tumbuh dari masyarakat itu sendiri (bottom-up), sedangkan pemerintah sebagai pelayan, penunjang atau fasilitator. Di sini nampak bahwa unsure keterbukaan (fairness) lebih ditekankan bagi pembangunan di segala bidang masa mendatang, sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rangka turut membangun daerahnya, yang pada akhirnya juga membangun bangsa dan negara kesatuan ini. Paradigma demikian cukup signifikan dalam kancah penerapan otonomi daerah sesuai UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana hampir semua departemen akan mengalami perubahan cara kerja demi efisiensi dan efektivitasnya.

Langkah yang diambil pemerintah untuk “pembubaran Deppen” menjadi kurang tepat jika hanya diartikan secara sempit dan disalahtafsirkan untuk menghapus sama sekali seluruh fungsi penerangan berikut asset yang dimiliki. “Pembubaran” dalam hal ini akan lebih pas disebut sebagai “perubahan” terhadap lembaga (departemennya) saja. Sedangkan para pegawai masih tetap bekerja dan menekuni bidangnya, digaji sebagaimana lazimnya pegawau negeri sipil (PNS) di bawah naungan lembaga tertentu. Kecuali risiko yang tidak terelakkan yaitu penggusuran jabatan structural dan hanya dialami oleh sebagian kecil dari mereka.

Layak Ditata Kembali
Keputusan pemerintah baru di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wachid untuk membubarkan Deppen tampaknya sudah final, artinya sulit untuk dianulir, karena keputusan tersebut diakui secara terus terang merupakan prinsip. Sudah lama dipertimbangkan dan didahului rencana matang, tidak gegabah, apalagi asal-asalan. Hanya saja yang patut disayangkan, timing-nya yang terkesan tiba-tiba tanpa dilatarbelakangi argumentasi yang lengkap dan jelas. Wajar tentunya jika kemudian mengundang gelombang unjukrasa di kalanganpegawai departemen yang dilikuidasi tersebut.

Kalau saja pernyataan presiden itu dicermati atau dipahami melalui pikiran jernih dalam kerangka perspektif masa depan, tentunya banyak manfaat yang bisa dipetik. “Pembubaran Deppen” (bukan pembubaran fungsi penerangan) lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menata kembali fungsi-fungsi yang sudah amburadul, tidak proporsional. Kini penerangan tidak layak lagi dijadikan “corong pemerintah” atau hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik sepihak (baca: penguasa). Prakarsa terhadap kegiatan penerangan pun tidak lagi bisa dilakukan dalam pola sentralistik, yang seringkali membuahkan paket-paket yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Campurtangan pemerintah yang terlalu jauh juga seringkali justru menghasilkan distorsi informasi yang kurang sejalan dengan nuansa demokrasi dan hak asasi manusia di bumi ini. Kontrol terhadap media massa tidak menjadikan sesuatu yang mutlak dibebankan pada sebuah lembaga, tetapi cukup mengefektifkan undang-undang yang berlaku maupun kode etik profesi (kecuali hal-hal yang belum diatur). Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan paparan itulah yang kiranya patut dikaji ulang, dicermati secara seksama dan layak ditata kembali untuk selanjutnya disikapi bilamana fungsi penerangan inginh tetap eksis dan berjalan secara sinergis dengan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam rangka mengakselerasikan kemajuan demi masa depan yang telah ditetapkan bersama.

Sehubungan dengan upaya penataan kembali fungsi penerangan yang memang cukup mendesak dilakukan, adakalanya sejenak berpaling pada istilah “penerangan” itu sendiri. Dalam perspektif ilmu komunikasi dan menapak masa depan seiring perubahan zaman, agaknya istilah “penerangan” telah usang, tidak lagi up to date. Konotasi yang cenderung muncul ke permukaan bahwa kata “penerangan” itu mengandung arti ada pihak yang memberi informasi dan ada yang menerimanya, sehingga terkesan one way alias bersifat top-down. Mungkin jika masih dikehendaki suatu keberadaannya yang independen, ada baiknya istilah “penerangan” diganti dengan istilah komunikasi atau informasi, yang cenderung berkonotasi netral.**
(Artikel ini pernah dimuat Harian Pedoman Rakyat, 18/11/1999).
____________________________________________________________________________

Pernik-pernik Sidang Umum MPR 1999
Oleh: Joko Martono


AGENDA reformasi seperti tercermin dalam pelaksanaan Sidang Umum (SU) MPR 1999, menarik dicermati. Berbeda dengan pelaksanaan beberapa kali SU MPR yang pernah berlangsung, bahkan ketika Presiden Habibie memasuki ruang rapat pelantikan terdengar sebagian suara serentak huuu…(headline, Bernas, 2/10). Hal lain yang dapat diketahui dari perhelatan akbar kali ini adalah suasanan sidang yang cukup menegangkan, serius dan para wakil rakyat cenderung saling klaim serta ngotot. Hujan interupsi, mekanisme voting banyak mewarnai sidang pada hari berikutnya, baik ketika menyusun Tata Tertib MPR maupun dalam proses pemilihan ketua MPR (terpilih: Amien Rais) dan ketua DPR (terpilih: Akbar Tandjung).

Pernik-pernik tersebut seringkali muncul ke permukaan menjadi topik pergunjingan kalangan luar sidang (baca: pemerhati sekaligus masyarakat sebagai penonton) peristiwa politik yang sedang berlangsung di Senayan. Tak urung apa yang dilakukan oleh para elit politik beserta rekan-rekannya itu mengundang respons beragam. Bagi mereka yang telah terbius pola pikir orde baru agaknya sulit menerima perilaku anggota sidang yang tampak cenderung keras, tegas bahkan cenderung tajam dengan perkataannya. Ungkapan etis atau tidak etis lebih mengemuka untuk menilai peristiwa/kejadian yang jarang ditemui dalam kancah dinamika perpolitikan yang kini sedang dan terus berproses mencari bentuknya.

Maklumlah, dalam kurun waktu 32 tahun banyak manusia dicekoki harus tunduk dan patuh pada sang pemimpin yang notabene penguasa. Tidak hanya itu, berbeda pendapat maupun kritik yang dilontarkan terhadap suatu kebijakan yang sebenarnya tidak bijak pun harus menanggung risiko. Pemimpin dalam hal ini diasumsikan sebagai lambang kebenaran, walau pada kenyataannya sebatas subyetivitas yang menyelimutinya. Bahkan sistem pemerintahan kerajaan kuno di mana sang raja selalu paling benar tanpa reserve. Termasuk keberadaan pers kala itu secara normatif boleh melangsungkan kritik asalkan “yang membangun” (tidak mengganggu policy yang sedang berjalan) sehingga suasana favourable dapat dipelihara dan terbina.

Dalam paradigma demikian maka kecenderungan yang tampak adalah pola pikir maupun cara pandang dan perilaku manusia yang mekanik, monoton, “kebersamaan” yang disalahartikan menjadi keseragaman (uniformity) dalam arti sempit, ini terlihat dari paket-paket pembangunan hingga cara berpakaian (seragamisasi). Kreativitas jarang tumbuh, apalagi berkembang. Bagi siapa saja yang tidak manut atau mbalelo harus mau di-gebuk! Mekanisme konvensional ini yang selanjutnya ikut tercermin dalam pelaksanaan SU MPR beberapa tahun lalu, yang selalu berlangsung adem ayem, tertib, aman, lancar dan terkendali, riuh dengan tepuk tangan tanpa harus banyak interupsi dan voting.

Kini zaman sudah berubah, masyarakat yang dimotori kaum intelektual telah mampu mendobrak cara pandang serta pola pikir yang seringkali membelenggunya. Gerakan reformasi yang berjalan damai telah pula membuahkan agenda di antaranya telah dilaksanakan Pemilu 7 Juni secara bebas dan adil, sekarang berlangsung Sidang Umum MPR 1999 guna menyusun sistem pemerintahan baru. “Pertarungan” antarelit politik kian hari bertambah sengit dan sulit diprediksi, pemikiran kritis-kreatif dan cerdas namun visioner hampir saban hari mencuat terdengar dari gedung rakyat di Senayan.

Kembali pada kasus kecil atau sebagian suara serentak huuu… dalam gedung rakyat agaknya memang tidak lazim terjadi. Secara normatif pernik-pernik kecil ini boleh dibilang tidak etis (walaupun Habibie dalam menanggapinya lebih bersikap permisif). Namun demikian sisi kajian lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan di sini adalah makna tersirat atas fenomena itu. Seperti halnya, kalau tak ada api tentu tak ada sap, begitu kata pepatah.
Munculnya sebagian suara serentak atau bisa dianggap mengejek yang dilakukan oleh beberapa wakil rakyat merupakan fenomena dalam lingkup komunikasi antarelit politik, ada kecenderungan yang kuat bahwa hal itu dilakukan mengingat pelampiasan rasa kesal atas berbagai kasus dan skandal semasa pemerintahan Habibie yang hingga saat ini belum tuntas. Sangat tidak berlebihan bila peristiwa kecil ini menjadikan sebuah pengalaman bangsa kita dalam menapaki proses berdemokrasi, bahkan bisa dipetik hikmahnya. Dan jika kasus serupa jangan sampai terulang kelak di kemudian hari maka kunci terpenting yang harus diingat bagi setiap pemimpin di manapun hendaknya atau senantiasa mampu dan mau melaksanakan tugasnya dengan berpihak pada kebenaran (dalam artian universal) sehingga dihargai dan dihormati rakyatnya.

Komunikasi politik kini sedang berlangsung dalam pelaksanaan SU MPR, tidak sedikit suara lantang, tegas, keras (namun tidak kasar), kritis serta komitmen terhadap perubahan seringkali mewarnai sidang. Proses pengambilan keputusan ada kalanya berjalan alot, hujan interupsi tidak lagi diharamkan dan mekanisme voting yang melelahkan lebih menjadi hal yang sepertinya lumrah. Gambaran tersebut turut menandakan bahwa rakyat yang dijelmakan melalui wakil-wakilnya itu tidak lagi bodoh atau dibodohi. Itu sebabnya jangan terlalu heran bilamana SU MPR kali ini berlangsung marak ibarat pasar, banyak suara mencuat dari berbagai kepentingan. Termasuk pada saat nanti dalam proses pemilihan presiden, tampaknya akan lebih marak lagi.

Pernik-pernik demikian biarlah tumbuh berkembang dan itu memang bagian dari kehidupan demokrasi. Khalayak di luar sidang pun sebenarnya berhak untuk mengekspresikan opininya, menilai atau mungkin memberi input serta berpartisipasi dalam rangka turut menegakkan demokrasi menuju Indonesia Baru. Lengsernya rezim orde baru (orde statusquo) dan telah dibukanya kran kebebasan lebih memberikan tempat layak bagi tumbuhnya prakarsa-prakarsa segar yang bernuansa demokrasi. Berbeda pendapat, melakukan kritik demi kemaslahatan seluruh umat selama masih dalam bingkai visi reformasi adalah sah-sah saja. Mengapa takut?
(Artikel ini pernah dimuat Harian BERNAS, 15/10/1999).

12 Comments:

Anonymous lainnya said...

Bagus sih isi blognya tapi kenapa gak pernah diupdate ya....satu lagi nih, klo ada yg post comment kenapa mesti dihapus....gak adil kan???

Wednesday, September 27, 2006 4:33:00 PM  
Anonymous ardi's said...

lumayan, sy bisa tambah wawasan,minimal punya pedoman/resep tuk nulis artikel, sekaligus blajar gratis. He-he-he makaci ya

Wednesday, January 09, 2008 10:47:00 PM  
Anonymous arnold said...

kalo ada pelatihan nulis artikel/ opini, sy mo ikutan dech

Thursday, January 10, 2008 8:26:00 AM  
Anonymous bambung said...

allow bung Jack Martono, trims ya amalan ilmu dan pemikiran anda yg tertuang di blog ini. Saya salut deh dpet wawasan buanyaaak dan ingin belajar ma anda, leh kan?

Thursday, January 10, 2008 8:39:00 AM  
Anonymous tuttie sp said...

kalo konsultasi ttg dunia tulis menulis, bole ngga ya, skalian belajar nich, he 3x

Thursday, January 10, 2008 8:45:00 AM  
Anonymous nanang p said...

ajarin nulis artikel dunk..! thx before 'n have a nice..

Thursday, January 24, 2008 9:02:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

jok-website.blogspot.com is very informative. The article is very professionally written. I enjoy reading jok-website.blogspot.com every day.
payday loans alberta
canada payday loans

Thursday, November 26, 2009 8:58:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

On earth do you reason for amusing and trivial he may want to
say maybe accomplish? Within easy to understand names,
use of moisture products main nutrition at the blood circulation needed
in saving break-outs rid not to mention dry skin.
Glassware: It is not necessary to go on an arm in addition to
support through this food equipment, anyone wish to have right
specs for particular cold drinks. Equally, ensure having to do with decreasing goods in your which
do not feel happy. Every single indicating professional accolades for the interests
invested on the corporation, traditional are required to be over and over again luxuriant also pricey.


Also visit my web page - wmf coffee Machines price

Tuesday, May 28, 2013 10:19:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

Set up measure some sort of advance forward around the handheld Liquid crystal display.
Almost all possess digital climatic conditions tire in addition , electronic timers.
A cell phone picking up appliance who's got neo wall hanging.

A few a portion of the items you should acquaint that includes if you need to make your cooking food instructions Absolutely new Orleans a great deal understandable. Provide ones seasonings to get their quality to the broth. closer bedroom, window curtains, manuals or perhaps dresses.

It absolutely surely unhappy as well as one buddie seen that but if your Paleolithic period cave lions experienced to our lives at this time, you might be y gobble shifting upward those of you cookies! This type of formula is a diet that I formulated hybrid car in the assortment of quality from the internet. Microwaves have been being used for energy productiveness except very good boiling hot for properties not to mention advertising practices.

My web-site; oven manufacturers

Friday, May 31, 2013 9:25:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

What things can be done together with at all times paying for appliances?
Small tackle blenders can take out veggie juice anywhere from outcomes in in addition low herbage
may well generally blockage centrifugal high speed broadband juice machines, for this reason
all of them useful for equipment as an example entire
playing surface, oatmeal, parsley and the other for example.

To want a machine. PSP Food processor or blender is actually perfectly working with entirely copies of these
PSP. You simply need to skin boil your water from inside the frying pan just after which
you can put berry close to the holder.

Also visit my webpage ... general electric blenders

Monday, June 03, 2013 7:17:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

These 4 elements may a significant part of purchasing 1.
Without having a juice machine, it will take you major time in
produce each milk during numerous or perhaps even home grown
vegetables. The actual listings a powerful continuous motor willing to undertaking a
large amount you will have to food preparation online tasks.
The primary well-liked is considered the melon coffee.

Here is my webpage :: vitamix 750 blender reviews

Wednesday, June 05, 2013 12:41:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

What sort of juicing have you been working at?
All of the Obagi Nu-Derm Blender or food processor
is not just your own cosmetic dental lotion. During the
stormy weather and even organizing the challenging times money wise hand products have become the most reliable items an online business have.
Machines equipped with lagging and weaker motor should burn out when in front of they will get the job done.



Also visit my weblog ... cheap Cheap kitchenaid mixer

Thursday, June 06, 2013 9:26:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home