Name:
Location: Yogyakarta, DIY, Indonesia

Friday, June 30, 2006

ANALISIS ISU KRUSIAL

Menyikapi Bahaya Merapi melalui Komunikasi Kultural
Meningkatnya aktivitas Gunung Merapi secara signifikan ditandai semakin besarnya kekuatan gempa vulkanik dangkal serta pergerakan magma mendekati puncak terus mengundang perhatian berbagai pihak . Kekhawatiran akan bahaya guguran lava pijar dan awan panas (wedhus gembel) yang belum dapat diprediksi kapan dan ke arah/lokasi mana akan melanda, telah menggugah sekaligus menggugat kalangan berkompeten untuk bertindak menyikapi fenomena gunung api terunik di dunia ini. Liputan media massa, terutama tayangan televisi telah pula semakin menambah riuhnya pemberitaan seputar bahaya yang kemungkinan timbul atas ulah Gunung Merapi yang diperkirakan dapat merusak kawasan sekitarnya.

Gunung Merapi yang berada di bagian utara wilayah Kabupaten Sleman (Provinsi DIY), juga berlereng di beberapa kabupaten termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ditengarai akan menyemburkan lava dan awan panasnya. Daerah-daerah yang diperhitungkan akan diguyur material muntahan Merapi ini antara lain di arah selatan aliran sungai Boyong yang meliputi Dusun Kaliurang, Boyong, Kalirejo, Sumberan, Turgo, Ngepring, Kemiri serta Desa Girikerto, Wonokerto, Kepuharjo, Purwobinangun, Hargobinangun, Umbulharjo, dan Glagaharjo (Kabupaten Sleman ), sedang di sisi barat daya melalui Sungai Blongkeng, Batang dan Krasak (Kabupaten Magelang), ke arah utara yaitu Desa Jrakah, Klakah, Tlogolele Suroteleng, Cepogo, Wonodoyo, Cluntang Sangup dan Mriyan (Kabupaten Boyolali), sedangkan ke arah tenggara meliputi Desa Balerante, Sidorejo, Tegalmulyo (Kabupaten Klaten).

Melihat aktivitas Gunung Merapi yang terus meningkat sejak awal 2005 dan perubahan status Merapi yang terus berfluktuasi dari normal dengan kegempaan-kegempaan yang terjadi, menjadi waspada pada 7 Juli 2005. Kemudian 12 April 2006 baru menjadi siaga, dari siaga menjadi awas mulai 13 Mei 2006, maka sejak itu pula perhatian publik mengarah ke gunung yang memiliki ketinggian 2.875 meter yang masih aktif ini diprediksi bisa meletus dalam waktu dekat. Jika perkiraan ini terjadi, tentu akan menimbulkan kerugian besar, baik nyawa maupun benda, seperti yang terjadi tahun 2002 lalu sekitar 300 hektar kelestariannya terancam dan 1,2 juta meter kubik sumber air diwilayah tersebut terancam. Padahal sumber air dikawasan tersebut sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Kepanikan akhirnya pun menyeruak ke permukaan, tak terkecuali para eksekutif di pemerintahan daerah maupun pusat segera bergegas menyikapi “bahaya Merapi” di antaranya berupaya melakukan langkah pengamanan, khususnya terfokus pada rencana evakuasi penduduk sekitar daerah rawan bencana. Melalui persipan matang mulai penyediaan barak bagi pengungsi hingga sarana yang dibutuhkan telah direncana, bahkan lebih dari cukup, sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban manusia. Namun sejalan dengan langkah tersebut nampaknya ada persoalan yang masih mengganjal, sebagian penduduk atau warga di sekitar lereng Gunung Merapi masih enggan untuk dipindahkan (dievakuasi), sementara kondisi Merapi semakin kritis dan keluarnya lava pijar serta awan panas mulai menunjukkan gejalanya.

Adalah seorang tokoh bernama Mbah Maridjan, yang sejak awalnya tetap bertahan sambil menjalankan tugasnya sebagai orang yang dipercaya menjadi juru kunci di kawasan setempat. Ia nampak tenang-tenang saja menjalani aktivitasnya sehari-hari. Langkah abdi dalem yang mendapat gelar dari Keraton Yogyakarta bernama Mas Ngabehi Suraksohargo bukannya bersikap melakukan penentangan/perlawanan atas instruksi formal yang secara simultan dikumandangkan para eksekutif di jajaran pemerintahan daerah. Pendekatan tatap muka yang sudah dilakukan dengan menyediakan tempat (vila) bagi dirinya pun ditolak secara halus. Mbah Maridjan juga tidak selalu menganjurkan warga sekitar lereng Merapi untuk tetap tinggal, bagi yang hendak mengungsi toh dipersilakan. Bahkan saat-saat Merapi mulai mendekati kondisi kritis, sang tokoh ini malahan pergi ke arah puncak untuk menjalani “laku” yang tidak semua orang bisa memahami maksudnya.

Bersamaan peristiwa yang cukup “menegangkan” ini, ekspos media massa semakin gencar dan marak, menjadikan fokus pemberitaannya ke arah Mbah Maridjan. Persoalan yang nampaknya mengundang kontroversial lebih menjadikan bahan berita yang bernilai extra ordinary, terus dikupas serta dipublikasikan secara lebih mendalam berkelanjutan. Bukan tidak mungkin, dampak atas pemberitaan peristiwa aktivitas Gunung Merapi menggugah kalangan luas untuk terus mengikuti perkembangan lebih lanjut. Di satu sisi, anjuran mengungsi bagi warga yang daerahnya merupakan rawan bencana segera mengungsi ke lokasi aman yang sudah dipersiapkan. Namun pada sisi lain, Mbah Maridjan beserta sejumlah pengikutnya nampak biasa-biasa, tak enyah dari tempat tinggalnya.

Ada hal penting yang patut diperhatikan berkait persoalan ungsi-mengungsi di kawasan lereng Gunung Merapi ini. Pertama, pola-pola komunikasi yang dilakukan pihak berkompeten (pemerintah) terkesan cenderung bersifat instruksional. Pola komunikasi demikian tidak lebih sebagai bagian dari pengaluran informasi linier sehingga kurang menyentuh atau kurang sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat (komunikan). Maksud baik pemerintah untuk mengamankan warga di sekitar/lereng Gunung Merapi memang dapat dipahami dalam rangka penyelamatan/pengamanan sekaligus merupakan bagian dari pertanggung jawaban dalam memikul tugas yang diembankannya. Langkah demikian sesungguhnya akan lebih persuasif dan mencapai efektivitasnya bilamana dibarengi pendekatan sosio-kultural. Artinya, terlebih dahulu belajar memahami aktivitas Gunung Merapi, memahami kondisi alam dan lingkungan setempat sekaligus kultur masyarakat sekitar, serta mengkomunikasikan dan memfasilitasi akan kebutuhan setempat kiranya lebih bijak daripada mengungkapkan panik yang telah dikonstruksi untuk “dipaksakan” diterima masyarakat di lereng Merapi.Demikian halnya perlakuan terhadap sosok tokoh non-formal seperti Mbah Maridjan, yang sudah berpuluh tahun malang melintang ikut menyikapi aktivitas Gunung Merapi melalui “lakunya” tidaklah bisa diabaikan. Memahami Mbah Maridjan dari sisi logika formal memang seringkali “tak nyambung” karena mind-set yang terbangun memang tidak sama. Sebab itu pula tidak perlu dipertentangkan atau bahkan dibenturkan perbedaan maupun cara pandang masing-masing dalam menyikapi aktivitas dan bahaya Merapi. Antara pemerintah dan Mbah Maridjan toh sama-sama ingin menyelamatkan warga dalam kapasitas masing-masing yang proporsional. Pendekatan komunikasi kultural merupakan alternatif yang pantas dilakukan, karena pertukaran informasi melalui cara ini memang tidak harus terjebak pada keseragaman (uniformity). Menyikapi aktivitas bahaya Gunung Merapi berkait lingkungan, termasuk menganjurkan warga di daerah rawan bencana untuk mengamankan diri (baca: mengungsi) perlu memahami pranata sosial-budaya setempat. Melalui pendekatan komunikasi kultural selanjutnya akan menumbuhkan keberagaman dan lebih persuasif. Jika ini dilangsungkan maka dapat dipetik kearifan lokal tanpa harus ada pihak yang merasa dipakasa atau memaksakan kehendak.(jk)

5 Comments:

Anonymous umi ajja said...

emang para birokrat kita dan yg sok birokrat uda 32 tahun sukanya pake model komunikasi instruksional, blom demokratis seh dlm berkomunikasi dg rakyatnya..! Menghilangkan kebiasaan bgt ndak gampang loh..

Thursday, January 10, 2008 8:33:00 AM  
Anonymous totok m said...

ner tuh, tiap2 aparat di negri ini perlu blajar kebudayaan (daerah) spy pendekatan yg dilakukan kpd rakyat tak brjalan sepihak !

Monday, January 14, 2008 4:14:00 PM  
Anonymous yanies said...

"kearifan lokal" mmg sangat diprlukan dlm setiap aktivitas yg berkait dg kpntingan rakyat donk..

Tuesday, January 15, 2008 5:10:00 PM  
Anonymous andi said...

makanya, stiap pejabat formal di negri ini hrs belajar ttg kebudayaan (daerah), biar ga semau gue dlm mengambil keputusan.
Thanks for Martono, hidup Mbah Marijan !

Thursday, January 24, 2008 8:53:00 PM  
Anonymous dede said...

di negri ini pejabatnya terlalu arogan, ga mau tau ttg kebudayaan/adat/tradisi dlm masyarakat yg rawan musibah, shg keputusan yg dikeluarkan masih bersifat top down, mirip orba.

Sunday, May 18, 2008 10:17:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home