JOKWEB MARTONO

Name:
Location: Yogyakarta, DIY, Indonesia

Friday, June 30, 2006

SELAMAT DATANG DI GERBANGKU

Salam hangat,
Hey kawan, selamat jumpa di situs JOKWEB MARTONO, (dengan alamat http://jok-website.blogspot.com). Bagi yang sudah kenal, selamat pagi/siang/sore/petang, sedangkan yang baru kenal kuanggap kawan/saudara baru (dengan catatan kalau mau, kalau tidak - silakan minggir saja). Perlu dipahami, bahwa: (1) situs ini dibuat bukan untuk iseng atau sekadar mainan. Jauh dari itu kehadirannya diniatkan untuk menunjang interaksi pemilik dengan relasi berkompeten, terutama dalam pengembangan wawasan, berbagi knowledge dan science berkait bidang komunikasi-informatika, (2) situs ini juga diharap berisikan informasi yang bersifat nonpartisan sehingga dalam memandang sesuatu tetap dalam kerangka obyektif dan universal. Itu sebabnya, bagi mereka yang bersikap modern, ilmiah dan profesional, silakan bergabung dan disambut dengan salam penuh kehangatan serta kemitraan.

Yogyakarta, 14 Juni 2006
jk-mrt

INFO TERKINI

Ketika situs pribadi (weblog) ini dibuat, Yogyakarta dan sekitarnya masih dalam suasana dirundung dua bencana alam. Gejala aktivitas Gunung Merapi di wilayah utara (Kabupaten Sleman dan sekitar) serta pascagempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter berpusat di wilayah selatan (Kota Yoyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul dan daerah Jawa Tengah seputarnya) telah membawa kabar duka mendalam. Luncuran lava pijar dan awan panas dari kubah Merapi telah menelan dua korban tewas di dalam bungker serta meluluh lantakkan kawasan Kinahrejo, Kaliadem karena diterjang muntahan material dari Merapi. Sedangkan gempa bumi tektonik telah mengakibatkan 5.000-an lebih orang dinyatakan tewas, puluhan ribu pasien dirawat di beberapa rumahsakit serta rumah penduduk rusak, roboh, porak poranda tak terhitung secara pasti jumlahnya.

Di tengah keperihatinan, kegelisahan, kecemasan serta kepanikan dan trauma semua pihak, tak terkecuali masyarakat yang menjadi korban bencana, saya tergugah dan berusaha untuk bangkit. Mencoba ingin berbuat sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan semua pihak sebatas kemampuan optimal.

Melalui kemasan informasi sepintas yang tercakup di-weblog inilah selanjutnya segala peristiwa penting dapat direkam atau diolah sehingga layak dipublikasikan untuk segera diketahui, dipahami, dimengerti serta dapat berperan to support dan memberikan solusi berperspektif komunikasi-informatika dalam rangka memecahkan persoalan yang sedang dihadapi guna memenuhi kepentingan bersama.

Diharapkan pula, kelak di kemudian hari kehadiran situs JOKWEB MARTONO, dengan alamat: http://jok-website.blogspot.com ini dapat menjadi wadah untuk berinteraksi antarkawan seprofesi dan pihak lain yang berkompeten sehingga akan mendinamiskan hubungan, mengetahui atau menganalisis persoalan-persoalan urgen di bidang komunikasi-informatika sekaligus untuk memberdayakan kalangan lebih luas seiring upaya mendorong pengembangan hidup dan kehidupan menuju masyarakat sejahtera batin-lahir yang bermartabat.

Berikut di bawah ini secara berkelanjutan akan disajikan berbagai peristiwa maupun isu krusial terkini yang pantas untuk dikonsumsi bersama, sebagai tambahan wawasan pengetahuan (knowledge) maupun bahan kajian/analisis strategis menyongsong masa depan komunikasi dan informatika yang semakin penuh tantangan.

(1) Aktivitas Gunung Merapi
Awal April 2006, tepatnya (8/4) Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta, Dr A Ratdomopurbo mengharap magma keluar melalui rekahan permukaan disertai munculnya lava pijar tanpa menimbulkan letusan besar. Namun kenyataannya magma masih tertahan, belum keluar karena tidak ada celah di permukaan puncak Gunung Merapi. Adanya gempa vulkanik B (dangkal) menunjukkan pergerakan magma dari dalam ke arah permukaan puncak. Jumlah gempa vulkanik B masih fluktuatif, 6 April terjadi 1 kali gempa, 7 April terjadi 12 kali gempa dan status Merapi dinyatakan waspada. Informasi dari Pos Pengamatan di Deles, Babadan dan Kaliurang menunjukkan bahwa meningkatnya deformasi yang terpantau melalui reflektor, sehingga posisi desakan magma dicermati lebih intensif.

Peningkatan aktivitas yang signifikan ditandai semakin besarnya kekuatan gempa vulkanik dangkal serta pergerakan magma walau sudah mendekati puncak tetapi masih tertahan, maka sejak 12 April 2006 pukul 13.00 wib, BPPTK Yogyakarta menaikkan status aktivitas Merapi dari waspada ke siaga. Masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana dan aparat yang berkait dengan pengamanan bencana alam Merapi diminta meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi aktivitas Merapi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Wisatawan yang akan melakukan pendakian ke puncak Gunung Merapi dilarang.

Gempa vulkanik dangkal terus menerus terjadi di bawah permukaan puncak Gunung Merapi dan membuat permukaan tersebut semakin membengkak, mulai merekah ke berbagai arah. Berdasar laporan kegiatan kegunungapian (13-14 April 2006) pukul 06.00 wib, telah terjadi gempa vulkanik dangkal (VTB) 5 kali, gempa multi fase (MP) 116 kali, guguran lava tercatat 10 kali dan gempa tektonik 1 kali. Terjadinya gempa vulkanik diikuti rontoknya bebatuan menjadi guguran, semakin terdengar hingga ke daerah permukiman penduduk setempat menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Merapi semakin mengancam. Sejumlah warga sekitar lereng gunung bersiaga dan bersiap untuk melakukan pengungsian, early warning system juga sudah disiapkan, segenap instansi (Tim SAR Darat, Linmas, Satkorlak PBA, Pemkab Sleman, Polsek Pakem serta pihak lain terkait) telah berkoordinasi menghadapi kemungkinan terburuk.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (16/4) meminta pihak-pihak terkait untuk menyiapkan secara matang rencana evakuasi guna mengantisipasi kemungkinn terjadinya letusan Gunung Merapi di perbatasan DIY- Jawa Tengah (Jateng). Ia berharap tidak sampai terjadi korban jiwa atau harta benda. Kepada masyarakat sekitar Gunung Merapi, presiden berharap agar mereka tidak panik namun tetap waspada jika sewaktu-waktu letusan terjadi. Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (18/4) merasa yakin Gunung Merapi akan meletus dalam waktu dekat (walaupun tidak bisa diprediksi secara tepat kapan meletusnya), dikarenakan ketinggian magma sudah mencapai maksimum. Sebagai langkah antisipasi, 4.000 warga di daerah rawan bencana (Cangkringan) harus dievakuasi sesegera mungkin. Wakil Gubernur Jateng, H Ali Mufiz (21/4) telah mengunjungi kesiapan evakuasi dan penyediaan logistik di wilayah Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang juga merupakan daerah rawan bencana. Bahkan secara tegas, Sekda Jateng, Mardjijono mengatakan, Pemprov Jateng akan mengambil langkah strategis bagi warganya di beberapa daerah rawan bencana bila status bahaya Merapi telah dinyatakan awas. Persiapan Pemprov Jateng dalam menghadapi meningkatnya eskalasi Gunung Merapi sudah optimal, telah disiapkan untuk menyebarkan 100 megaphone sebagai alat komunikasi darurat, penyediaan logistik serta dapur umum dan fasilitas kesehatan.

Staf ahli BPPTK Yogyakarta, Ir Dewi Sri Sayudi (29/4) menyebutkan, gerakan magma dari dalam terus mendesak ke arah permukaan puncak Gunung Merapi. Gerakan tersebut menyebabkan perubahan morfologis atau pergeseran posisi dan perubahan susunan batuan di puncak Gunung Merapi. Perubahan ini bersamaan dengan keluarnya kepulan asap panas tebal (solfatara) yang membubung berasal dari panas magma yang menerobos melalui rekahan lava menandai dimulainya fase erupsi atau proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Laporan pos pengamatan Kaliurang menyatakan, luncuran lava pijar menuju arah pelataran Gendol (sisi tenggara puncak Merapi), Kamis (4/5) mulai pukul 02.00 wib, selain itu titik api diam di puncak Merapi semakin terlihat dari Deles Klaten pada pukul 04.15 wib. Kepala BPPTK Yogyakarta, Dr A Ratdomopurbo menjelaskan, jarak luncur guguran lava pijar bisa sejauh 150 meter dari puncak dan masih tertahan di pelataran Gendol, jika jumlah longsoran volumenya besar meluap dan meruntuhkan kubah maka akan membahayakan sehingga terjadi luncuran awan panas atau sering diistilahkan wedhus gembel.

Guguran lava pijar yang muntah dari kubah lava baru di puncak Gunung Merapi meningkat pesat. Sepanjang hari Minggu (7/5) jumlah guguran lava pijar yang teramati sebanyak 47 kali, meningkat dari dua hari sebelumnya yaitu sebanyak 14 dan 18 kali. Sedangkan Senin (8/5) antara pukul 00.00-06.00 wib guguran lava pijar tercatat sebanyak 20 kali. Kepala Seksi Gunung Merapi BPPTK Yogyakarta, Drs Subandriyo MSi menjelaskan, arah guguran lava pijar masih didominasi ke pelataran Gendol dengan jarak luncur 150 meter. Volume material yang dimuntahkan dari erupsi Merapi tersebut juga meningkat pesat mencapai 200 meter kubik perhari. Guguran lava pijar, Kamis (11/5) terus bertambah jumlahnya, bahkan mulai meluncur ke lereng dengan jarak tempuh mencapai 1500 meter ke arah Kali Krasak, sisi barat daya Gunung Merapi. Bersamaan dengan peristiwa itu, terdapat perkembangan di puncak Merapi yaitu adanya gundukan bundar yang melingkupi semua seperti kubah, pertumbuhannya sangat cepat, 150 ribu meter kubik perhari kenaikannya dan tinggi mencapai 5 meter perhari. Dengan pertumbuhan ini, ancaman utama berupa longsornya kubah lava yang dapat menimbulkan awan panas. Inilah dimulai masa kritis ke II Merapi, setelah masa kritis pertama (ke I) terlewati yaitu ketika magma akan keluar ke permukaan.

Bersamaan gejala keluarnya awan panas bergulung-gulung, masuk ke celah antara kubah lava 1997 dan Geger Buaya ke arah alur Kali Boyong dan Krasak, selanjutnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menaikkan status Gunung Merapi dari siaga menjadi awas, terhitung mulai Sabtu (13/5) pukul 08.30 wib. Penetapan status ini ditandatangani oleh Pimpinannya, Ir Yosuana OP Siagian. Berkait kondisi tersebut, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X langsung menegaskan, kini tak ada pilihan lain bagi warga yang tinggal di daerah bahaya bencana selain mengungsi. Semua warga tanpa kecuali harus bersedia dievakuasi di barak-barak pengungsian, “kalau beberapa waktu lalu kami masih memberikan toleransi, namun sekarang tidak. Semua harus mau dievakuasi, jangan pikirkan harta benda, kalau ada ternak yang tak sempat dievakuasi terkena imbas Merapi akan diganti,” tegasnya. Ditekankan pula oleh Bupati Sleman, Drs Ibnu Subiyanto Akt bahwa ancaman bahaya Merapi sekarang meluas dan evakuasi penduduk harus dilakukan. Masih banyaknya warga yang menolak mengungsi, membuat Wapres RI Yusuf Kalla turun tangan dan mengatakan, “masyarakat harus memenuhi aturan serta petunjuk yang diberikan pemerintah daerah, kalau diminta turun harus turun,” ujarnya di kediaman, Jakarta (15/5). Kalla yang merupakan Ketua Badan Koordinasi Bencana dan Pengungsi mendesak Pemprov DIY dan Jawa Tengah untuk memaksa warga sekitar Merapi yang belum turun gunung untuk segera mengungsi.

Memasuki masa-masa kritis aktivitas Merapi, sang juru kunci Gunung Merapi, Mbah Maridjan tidak bergeming dengan sentuhan informasi dari berbagai pihak agar dirinya ikut mengungsi. Mbah Maridjan, abdi dalem yang diberi gelar Keraton bernama Mas Ngabehi Suraksohargo ini enggan beranjak dari rumahnya, untuk pergi ke barak pengungsian. Meskipun Kapolsek Cangkringan AKP Munawar dan Anggota Satlantas Polres Sleman, Briptu Ari Kus berusaha merayunya untuk mengungsi di tempat aman. Ia tetap bersikukuh tinggal di rumah dan menolak dievakuasi, meski dijanjikan villa untuk tempat tinggal. “Kenapa semua bingung, Gunung Merapi itu kan ciptaan Tuhan, jika sakitpun lumrah. Namun hal itu biasa saja, Merapi tak akan membahayakan manusia, karena memang saat ini tak apa-apa. Kalau yang lain mau ngungsi, silakan saja dan jangan ikut-ikutan saya yang bodoh ini,” kata Mbah Maridjan. “Saya matur ya, kalau diizinkan saya akan melakukan laku prihatin dengan puasa putih. Karena laku tersebut harus di rumah, sehingga kalau berada di tempat pengungsian, namanya bukan laku prihatin, tetapi senang-senang. Karena semuanya sudah tersedia, baik dari makan serta semua kebutuhan. Tetapi kalau di rumah, kan saya bisa tenang dan bisa khusuk dalam melakukan laku,” katanya.

Awan panas yang terus dikeluarkan Gunung Merapi, Senin (15/5) membuat panik berbagai pihak, sejak pukul 05.55 wib mencapai jarak luncur hingga 4 kilometer, tergolong paling besar sejak hari-hari sebelumnya. Gelombang awan panas yang cukup besar sempat menakutkan hampir semua orang yang melihat, termasuk petugas yang sedang berjaga ketakutan, lari tunggang langgang setelah melihat awan panas yang datang terus semakin membesar. Seiring dengan munculnya awan panas yang bergulung-gulung membubung ke udara membuat hujan abu vulkanik sampai melanda daerah Kabupaten Magelang, Sleman dan Boyolali, bahkan sampai ke wilayah Temanggung. Akibatnya, rumah-rumah warga setempat, terutama di sekitar Gunung Merapi serta tanaman dan lahan sawah tertutup abu, juga membuat sebagian warga mengalami sesak nafas. Mereka terpaksa menggunakan masker untuk menghindari akibat buruk menghirup abu vulkanik.

Dalam kunjungan ke daerah rawan bencana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (16/5) turun langsung menemui pengungsi. Presiden juga didampingi sejumlah Menteri antara lain Menteri Kesehatan Siti Fadhilah Supari, Menteri Sosial Baghtiar Chamsyah, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Pol. Sutanto, juru bicara Presiden, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Jalal. Presiden beserta rombongan singgah di Provinsi DIY, tepatnya di lokasi pengungsian Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Presiden yang disambut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyempatkan diri berdialog dengan para pengungsi dan meninjau Pos Induk di Pakem. Kepada para pengungsi dimohon bisa kerjasama, pengertian, kesabaran dan kepada Mbah Maridjan Presiden SBY merasa perlu meminta pemerintah setempat untuk menyampaikan salam pada sosok yang dianut masyarakat sekitar. Presiden beserta rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, di sana Presiden berharap para pengungsi bersabar tinggal di tenda sampai keadaan di sekitar lereng Merapi dinyatakan aman. Tidak tanggung-tanggung, Presiden RI bersama isteri Ny Ani dan rombongan menginap semalam di tenda pengungsian Tempat Penampungan Sementara (TPS) II, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Presiden juga berjanji akan menyediakan kebutuhan logistik dan obat-obatan bagi pengungsi.

Di balik aktivitas Gunung Merapi yang kian hari semakin kritis dan mencemaskan, dikabarkan bahwa juru kunci Gunung Merapi Keraton Yogyakarta, Mbah Maridjan sudah “menghilang.” Ia semakin menjadi buah bibir, keberadaannya semakin menarik seiring penolakannya untuk mengungsi. Sebagai tokoh Desa Kinahrejo, penolakan Mbah Maridjan ini diikuti warga sekitar. Meski yang meminta mengungsi Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur DIY, tapi ia tetap bersikukuh tinggal di rumah. Ia merasa menjalankan amanah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Bahkan ketika awan panas mulai menerjang ke arah Kali Krasak, Boyong dan Gendol, Mbah Maridjan “menghilang,” pergi ke puncak Gunung Merapi, tak perduli bahaya untuk melakukan laku spiritual di Kendit, lokasi yang sering dipakai untuk labuhan dari Kraton Yogyakarta. Menurut penuturan anaknya, Ny Panut, sang bapak sudah biasa menjalankan laku, biasanya sehari semalam karena menyangkut keselamatan orang banyak, atau bisa lebih lama lagi.

Berkait aktivitas Gunung Merapi, Kepala Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) UGM, Dr Sunarto, Kamis (20/5) mengemukakan, hingga hari ini belum ada perkembangan lebih lanjut tentang Merapi. Karena sifat Gunung Merapi yang fluktuatif, bisa saja berhenti seminggu kemudian ada aktivitas lagi atau dengan kata lain, ada masa reda. Yang menyedihkan, hal ini diakuinya tidak bisa diprediksi jangka waktunya. Sunarto mengakui, selama ini pihaknya justru sedang memperhatikan kondisi Gunung Krakatau. Apalagi menurut prediksi PSBA UGM, jelas Sunarto, dengan prediksi 7 tahunan, Gunung Merapi baru akan berulah pada tahun 2008 mendatang. Sedangkan kalau dilihat kondisinya sekarang, status Gunung Merapi dari normal dengan kegempaan-kegempaan yang terjadi, menjadi waspada pada 7 Juli 2005. Kemudian 12 April 2006 baru menjadi siaga, tapi dari siaga menjadi awas mulai 13 Mei 2006, maka bisa jadi aktif sekali sekitar 1 bulan, reda dan kemudian aktif lagi 3 bulan berikut.

Aktivitas Gunung Merapi masih tergolong tinggi, wilayah yang dikategorikan rawan terhadap ancaman awan panas semakin dipersempit. Kepala Seksi Gunung Merapi, Drs Subandriyo Msi, Rabu (24/5) mengatakan, status awas masih diberlakukan untuk Gunung Merapi. “Wilayah yang rawan terkena awan panas bisa dipersempit yaitu yang berada 300 meter dari tepi sungai. Aliran sungai yang masih rawan adalah Kali Krasak, Boyong dan Gendol. Penduduk yang berada lebih dari 300 meter dari tepi sungai tersebut masih dibolehkan melakukan aktivitas,” ungkapnya. Namun sejak terjadi gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter yang berpusat di wilayah Yogyakarta selatan (Bantul), Sabtu (27/5) aktivitas Gunung Merapi kembali mengkhawatirkan, hal ini ditandai oleh munculnya awan panas dan lava pijar dari kubah baru dalam ukuran terus membesar. Menurut Kepala BPPTK Yogyakarta, Dr A Ratdomopurbo, muntahan lava pijar sejak terjadi gempa tektonik tersebut terus meningkat dari 50 ribu meter kubik perhari menjadi 150 ribu meter kubik perhari. Ini disebabkan kondisi morfologis di puncak kubah yang baru mengalami perubahan oleh pengaruh gempa tektonik, sehingga bisa berakibat rawan terjadinya luncuran awan panas dalam jumlah maupun ukuran besar.

Usai terjadi longsoran material 1,3 juta meter kubik perhari dan meluncurkan awan panas (wedhus gembel), sejauh 5 kilometer secara beruntun selama 4 jam, aktivitas Merapi menurun drastis dan status Merapi yang masih dalam tingkat awas, akan segera dievaluasi. Sejak status awas yang berlaku 13 Mei 2006, BPPTK Yogyakarta setiap hari mengirimkan laporan kegiatan kepada Pusat Vulaknologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung sebagai pihak yang berwenang menentukan status tersebut. Evaluasi yang disampaikan Senin (12/6) ini terbilang sangat menentukan, karena berkait dengan penurunan aktivitas yang sangat tajam dibanding hari-hari sebelumnya. Dan akhirnya diputuskan oleh pihak berwenang, bahwa sejak 13 Juni 2006 berlaku mulai pukul 11.00 wib, status Merapi diturunkan menjadi siaga. Penurunan status yang ditandatangani Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Ir Yosuana OP Siagian ini selanjutnya disertai rekomendasi kepada pemerintah daerah yang memiliki wilayah di lereng Merapi, salah satu rekomendasi tersebut adalah mengembalikan para pengungsi ke tempat tinggalnya.

Setelah status Merapi yang semula awas menjadi siaga berlaku sejak Selasa (13/6) pukul 11.00 wib, pada hari berikutnya, Rabu (14/6) Gunung Merapi kembali berulah. Sejak pukul 12.05 wib Gunung Merapi tiba-tiba mengeluarkan semburan awan panas cukup besar secara beruntun. Awan panas kemudian meluncur bergulung-gulung sejauh 6 kilometer menuju arah hulu Kali Gendol (lereng selatan) wilayah Kabupaten Sleman. Melihat kondisi ini, selanjutnya Kepala BPPTK Yogyakarta, Dr A Ratdomopurbo mengembalikan status Merapi menjadi awas, terhitung sejak Rabu (14/6) pukul 14.00 wib. “Karena kondisi darurat, maka BPPTK mengubah status Merapi dari siaga menjadi awas, sebab yang terpenting dan terutama adalah melindungi warga
dari bahaya. Soal keputusan resmi dari Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tentang perubahan status ini bisa menyusul,” katanya.

Awan panas yang terus meluncur dari puncak Gunung Merapi (14/6) hingga pukul 15.04 wib akhirnya menerjang beberapa wilayah sekitar. Kawasan obyek wisata Bebeng luluh-lantak setelah dihantam awan panas dan lahar Gunung Merapi, bangunan-bangunan lenyap, pepohonan terbakar dan tumbang. Kawasan wisata Kaliadem, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan yang selama ini biasa dikunjungi wisatawan dan menjadi areal perkemahan kini tertimbun pasir dan batu. Pendapa, wisma dan mushola terkubur pasir dan batu yang longsor bersamaan turunnya awan panas. Luncuran awan panas ini sempat membuat panik warga sekitar, setelah mereka baru saja dipulangkan ke rumah masing-masing dari lokasi pengungsian. Dua relawan, masing-masing Warjono (32) dan Sudarwanto (22) yang terjebak dan berlindung di dalam bungker Kaliadem akhirnya ditemukan tewas terpanggang dan telah berhasil dievakuasi dua hari kemudian (16/6). Diperkirakan mereka tidak kuat menahan suhu udara sampai 300 derajat celcius di dalam bungker atau suhu material 500 derajat celcius. Bungker juga ditimbuni pasir setebal 2 meter dan pintunya terhalang batu ukuran raksasa.

Sampai dengan INFO TERKINI terakhir disusun, masa erupsi Gunung Merapi tahun 2006 diperkirakan bakal berlangsung lama. Hal ini ditandai luncuran lava pijar yang maupun awan panas (wedhus gembel) dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda terjadi penurunan aktivitas, statusnya juga masih pada tingkat awas. Demikian penjelasan Kepala Seksi Gunung Merapi, Balai Penyelidikan dan Pengenbangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta Drs Subandriyo Msi, Rabu (21/6) di Ruang Informasi BPPTK Yogyakarta. (jk-dari berbagai sumber)
_________________________________________________________________________________


(2) Bencana Gempa Tektonik
Gempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter, Sabtu 27 Mei 2006 pukul 05.53 wib telah meluluh lantakkan wilayah Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Data dari Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam di Yogyakarta, hingga pukul 22.15 wib, di hari pertama tercatat 2.986 orang dinyatakan tewas, puluhan ribu pasien dirawat di beberapa rumah sakit serta rumah penduduk/bangunan rusak berat, roboh rata-tanah dan porak poranda, belum dapat terhitung secara pasti. Jumlah korban tewas diperkirakan masih akan bertambah, mengingat para korban yang luka berat, patah tulang akibat reruntuhan bangunan masih dirawat di rumah sakit- rumah sakit. Sementara pihak rumah sakit yang berada di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman kewalahan dan tidak mampu lagi menampung pasien korban gempa. Tidak sedikit pasien menempati lorong-lorong, bahkan dirawat di halaman-halaman rumah sakit, menyusul didirikan berbagai tenda darurat telah dijadikan tempat pasien korban gempa mendapat pertolongan.

Beberapa saat setelah gempa, listrik di semua tempat padam seketika, sambungan telepon terputus, termasuk penggunaan telepon selular macet total, tak berfungsi sehingga kontak ke luar daerah bencana sulit dilakukan. Komunikasi berhenti, sementara upaya pertolongan terhadap para korban terus berlangsung. Di tengah para warga yang bersedih dan duka merenungi nasib keluarga yang menjadi korban, serta hancurnya harta benda, secara tiba-tiba muncul isu/rumor atau desas-desus bahwa segera datang tsunami. Datangnya sebuah informasi yang tidak jelas sumbernya dan menyebar serentak dari mulut ke mulut, semakin membuat masyarakat menjadi panik, cemas serta bingung, sebagian besar mengajak sanak saudaranya mengungsi ke arah utara atau mencari tempat berlindung yang lebih tinggi dan aman. Kontan, jalan-jalan dari Bantul ke arah utara yaitu Kota Yogyakarta, ke arah Sleman, Magelang macet dipenuhi kendaraan roda dua dan roda empat maupun pejalan kaki.

Beruntung bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitar yang masih berpola pikir rasional, mereka tidak goyah atas hembusan informasi tak bertanggung jawab tersebut. Para warga yang tetap bertahan ini memilih mencari tahu lewat sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya. Satu-satunya jalan di tengah perasaan cemas dan gelisah, banyak pihak yang sedang dirundung duka mendalam, medium radio menjadi sarana komunikasi paling handal saat itu. Adalah stasiun Radio Sonora FM, yang bermarkas di nDalem Tejokusuman Yogyakarta ternyata tetap on air dan secara simultan melakukan siaran sepanjang hari, melaporkan peristiwa gempa serta apa yang terjadi. Di saat yang sama, RRI sebenarnya juga sedang melakukan siaran, hanya saja mengingat stasiun radio siaran ini kurang komprehensif dalam meliput dan menyiarkan segala peristiwa tentang gempa bumi, selanjutnya cenderung ditinggalkan pendengar. Dengan demikian, kehandalan siaran yang dipancarluaskan Radio Sonora FM menjadi pilihan utama, bahkan lewat stasiun radio siaran ini persoalan berkait rumor/desas-desus tentang datangnya tsunami dapat ditepis sehingga membuat masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya lega. Tersebarnya reporter Radio Sonora FM di hampir semua lokasi strategis wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitar, ditampilkannya informan serta tokoh-tokoh kunci (key person) baik tokoh formal maupun non-formal yang berhasil diwawancari dan disiarkan secara live, juga laporan langsung dari masyarakat semakin menambah kepercayaan pendengar untuk mengikuti siaran radio ini tanpa henti. Malam pertama sesudah gempa, di tengah gelap gulita dan guyuran hujan deras malam hari, rasa panik masih mencekam karena gempa-gempa susulan, medium radio menjadi satu-satunya sarana untuk mengakses informasi yang dibutuhkan masyarakat di lokasi gempa.

Yogyakarta bersedih dan berduka ! Demikian inti liputan yang diungkap media massa. Belum lagi aktivitas Gunung Merapi di wilayah utara mereda, disusul gempa tektonik di wilayah selatan yang justru membawa ribuan korban jiwa. Daerah yang paling parah akibat gempa tektonik adalah Kabupaten Bantul, karena berdekatan dengan episentrum (pusat gempa) yang berada di Samudera Indonesia. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter berpusat di 8,2 LU, 110 BT, berada 37 kilometer selatan Yogyakarta di kedalaman 33 kilometer. Namun sumber lain menyebutkan gempa berkekuatan 6,2 skala Richter. Akibat gempa yang mengguncang Yogyakarta dan sekitar, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengemukakan, Provinsi DIY kini dinyatakan dalam keadaan darurat selama lima hingga tujuh hari ke depan, prioritas difokuskan pada penanganan para korban gempa dengan baik. “Ini keadaan darurat. Dalam kondisi darurat agar masyarakat hilang dari traumatik, menolong pasien terluka itu adalah prioritas . Mereka perlu disuplai melalui sistem distribusi makanan dan sebagainya yang perlu dikonsolidasikan,” ujarnya. Ditegaskan Sultan, penanganan pasien korban gempa harus didahulukan. Setelah itu baru memikirkan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kunjungan di Yogyakarta bersama beberapa menteri, Sabtu (27/5) petang langsung menemui para pejabat DIY di Rumah Dinas Bupati Bantul, HM Idham Samawi. Presiden menaruh perhatian serius dan mengingatkan kepada Gubernur DIY dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) serta para bupati dan walikota yang daerahnya terkena bencana gempa, agar menggunakan sumber dana yang ada untuk membantu korban bencana. Dikatakan SBY, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam sudah bekerja dan harus siap bertindak melakukan penanganan dan memberikan yang diperlukan, merawat korban yang luka-luka dan memakamkan yang meninggal, serta mengevakuasi yang belum tertolong. Kebutuhan medis diprioritaskan pengadaan obat-obatan dan tenaga paramedis. Untuk tanggap darurat, Presiden meminta Gubernur DIY, walikota dan bupati yang daerahnya terkena bencana alam agar membantu sepenuhnya. “Besok (28/5) beberapa rumah sakit lapangan akan segera datang dari Jakarta,” kata SBY. Presiden berpesan kepada masyarakat agar tenang dan jangan panik. Sesuai informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), tidak bakal terjadi lagi gempa susulan yang kuat seperti terjadi Sabtu pukul 05.53 wib lalu. Gempa susulan terjadi dalam skala kecil. SBY pun meminta kepada wartawan untuk menyebarluaskan informasi sebenar-benarnya kepada masyarakat supaya tetap tenang. Dalam kunjungannya, Presiden SBY sempat meninjau pasien korban gempa di rumah sakit serta mendatangi tenda-tenda pengungsi. Ikut dalam rombongan SBY sejumlah menteri, antara lain Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensos Bachtiar Chamsyah, Seskab Sudi Silalahi, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menkes Siti Fadilah Supari, Mendagri Ma’ruf, Menko Polkam Widodo AS, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, serta KASAD Jenderal TNI Djoko Santoso. Menurut juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, Presiden bersama sejumlah menteri untuk sementara waktu berkantor di Istana Presiden, Gedung Agung Yogyakarta guna memantau langsung penanganan korban gempa.

Dari amatan langsung, bangunan yang tampak mengalami kerusakan adalah Kampus STIE Kerja Sama di Jalan Parangtritis Yogyakarta, tembok/gedungnya rontok, Gedung BPKP yang letaknya juga di Jalan Parangtritis bangunan menjadi miring, rusak berat. Bandara Adisutjipto lumpuh setelah terminal penumpang domestik ambruk. Selanjutnya diberitakan media bahwa gempa tektonik telah merusak benda cagar budaya (heritage) di antaranya Tembok Situs Tamansari, Bangsal Trajumas Keraton Yogyakarta, Kediaman GKR Pembayun- puteri sulung Sri Sultan Hamengku Buwono X, beberapa rumah pangeran dari Keraton Yogyakarta, Pojok Beteng Wetan, Pojok Beteng Kulon, Puro Pakualaman (Bangsal Sewotomo), Benteng Makam Panembahan Senopati, Monumen Jumenengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (Pacak Suji, Kotagede), Candi Prambanan, Stasiun Prambanan, Masjid Pathok Negari, tak terkecuali makam raja-raja di Imogiri. Di wilayah Klaten juga diwartakan kerusakan dialami Matahari Plaza berlantai 4 yang sebagian tembok retak dan jebol, Stadion Trikoyo temboknya roboh menutup bahu jalan. Di lokasi Candi Prambanan, empat candi yang mengalami kerusakan yaitu Candi Plaosan, Sojiwan, Brahma dan Siwa. Arca dan stupa yang berada di empat candi tersebut roboh. Candi Brahma yang berada di bagian barat mengalami rusak paling berat, pagar dan gapura candi juga mengalami kerusakan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta rombongan telah menyempatkan waktu untuk meninjau kompleks Candi Prambanan yang rusak akibat diguncang gempa.

Hingga hari kedua (28/5) setelah gempa, korban tewas mencapai 4.374 orang, jumlah ini diperkirakan bertambah mengingat evakuasi masih terus dilakukan. Korban tewas dari Bantul ternyata paling besar yaitu 3.080 orang, Klaten 844 orang, Yogyakarta 317 orang, Sleman 76 orang, Gunungkidul 46 orang, Kulonprogo 7 orang, Boyolali 4 orang. Sementara korban luka berat dan ringan di seluruh lokasi gempa diperkirakan lebih 20 ribu orang. Di Bantul tercatat luka berat 2.700 orang dan luka ringan 3.100 orang. Sedangkan di Klaten luka berat 552 orang, luka ringan 1.800 orang, semua korban luka berat dan ringan kini mendapat perawatan di rumah sakit terdekat, bahkan mengingat daya tampung rumah sakit terbatas maka sebagian pasien ada yang dikirim ke rumah sakit di Solo, Boyolali, Semarang, Magelang, Purworejo, Kebumen, Purwokerto serta daerah lain. Jumlah kerugian materi di seluruh lokasi gempa belum bisa dipastikan, diperkirakan mencapai trilyunan rupiah.

Dari on the spot saya di lokasi gempa di Bantul (28-29 Juni 2006), khususnya di Kecamatan Sewon, Jetis, Pleret, Imogiri, Pundong, Kretek hampir semua korban gempa mulai mendapat pertolongan, kecuali yang berada di pelosok masih ditangani secara sederhana. Setidaknya, itu semua berkat gotong royong antarwarga untuk menemukenali sanak saudara di kampung masing-masing. Di Karangtalun (Imogiri) seorang dinyatakan masih belum ditemukan dan diperkirakan masih berada di antara reruntuhan tembok/bangunan rumah yang roboh-rata dengan tanah. Masalah penanganan korban gempa serta bantuan pangan dan obat-obatan selanjutnya mulai dipusatkan di masing-masing lokasi dengan didirikannya posko induk. Demikian halnya jumlah bantuan dari pihak-pihak yang perduli korban, nampak terus berlangsung. Bantuan sandang-pangan yang bersifat personal serta bantuan dari lembaga-lembaga swasta (LSM) lebih cepat diterima dan dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Sedangkan bantuan lewat jalur birokrasi seperti dikatakan seorang korban luka ringan yang rumahnya roboh di Dusun Ponggok I, Jetis, Bantul ketika mengurus permintaan tenda harus pulang dengan tangan hampa, ia ditolak karena tidak membawa kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dalam amatan saya, distribusi bantuan akomodasi serta logistik melalui jalur formal nampak belum berjalan optimal, belum merata memenuhi kebutuhan para korban seperti diharapkan. Khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau kendaraan roda empat dan berada di pelosok dusun, hanya memperoleh bantuan dalam jumlah sangat terbatas. Kebutuhan tenda, selimut, pakaian layak hingga lampu senter serta lampu penerangan untuk setiap tenda pengungsi di malam hari belum juga tercukupi. Sejak hari pertama setelah gempa, di mana jalur-jalur komunikasi terputus, semua telepon seluler belum berfungsi optimal sehingga untuk mengetahui lokasi mana yang sangat membutuhkan bantuan menjadi sulit dipetakan. Terlebih setiap malam selalu diguyur hujan deras, kondisi lokasi korban gempa cukup gelap, masyarakat korban gempa yang masih diselimuti rasa panik/trauma dituntut untuk survival, sebagian warga yang rumahnya hancur berantakan, terpaksa tidur berkelompok di tempat-tempat pengungsian ala kadarnya sambil menjaga lingkungan dan berdekatan dengan puing-puing atau reruntuhan rumah masing-masing.

Hari ketiga (29/5) pascagempa, korban tewas di DIY dan Jateng terus bertambah. Hingga pukul 23.00 wib tercatat korban tewas sebanyak 5.162 orang. Berdasarkan sumber Pemprov dan Satkorlak DIY, korban tewas berasal dari Bantul 3.082 orang, Sleman 184 orang, Kota Yogyakarta 151 orang, Gunungkidul 58 orang, Kulonprogo 15 orang, sedangkan sebanyak 1.672 orang berasal dari berbagai kota di Jateng (Klaten, Boyolali, Sokoharjo dan sekitarnya). Sedangkan jumlah kerugian material yang berhasil dirilis Pemprov DIY yaitu mencapai Rp 2,8 triyun. Ini masih dalam jumlah sementara, diperkirakan kerugian akan bertambah karena data yang masuk masih sebagian, belum semua daerah korban gempa melaporkan data kerusakan seperti tempat ibadah, sekolah, serta bangunan pemerintah. Kerugian paling besar akibat gempa tektonik adalah di Kabupaten Bantul. Berdasarkan laporan dari Satkorlak DIY (29/5) tercatat sebanyak 33.616 rumah penduduk yang rusak parah, sebanyak 19.593 ada di DIY, sedangkan sisanya yaitu 14.023 berada di wilayah sebagian Jateng. Sampai hari ketiga, Tim SAR RI dan relawan berbagai lembaga serta tim dari negara-negara asing masih terus melakukan evakuasi. Sampai hari ketiga pascagempa, hilir-mudik mobil ambulan dari berbagai lembaga terus menelusuri daerah korban gempa menolong korban, termasuk helikopter Badan SAR Nasional (Basarnas) mengangkut korban sebagai langkah evakuasi ke Mini Hospital, yang sudah dipersiapkan di kompleks Gedung Olahraga UNY, Kampus Karangmalang, Yogyakarta.

Lambatnya distribusi bantuan kepada para pengungsi korban gempa segera disikapi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Gubernur mengambil langkah taktis dengan memutuskan jalur distribusi tidak lagi melalui Satuan Pelaksana (Satlak) yang berpusat di Pemkab Bantul. Bantuan langsung didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Dari kecamatan, bantuan tersebut didistribusikan ke desa dan dusun-dusun korban bencana. “Kita putuskan bantuan tidak lagi melalui Satlak. Semua bantuan dari provinsi langsung ke kecamatan-kecamatan,” jelasnya. Gubernur yang juga sebagai Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) DIY mengatakan, dalam kondisi tanggap darurat, pihaknya sangat berharap agar para camat dan lurah yang daerahnya terkena bencana bertindak proaktif. Sebab merekalah yang paham dan tahu detail lokasi yang menjadi korban bencana. Kepada media massa atau wartawan, Sultan minta untuk menginformasikan jika memang masih ada wilayah yang belum tersentuh penanganan atau bantuan, atau masih sangat minim bantuan yang diterima agar segera disampaikan ke Satkorlak Penanggulangan Bencana DIY. Gubernur juga mengeluarkan pengumuman dan seruan yang meminta seluruh PNS segera kembali bekerja agar pelayanan masyarakat bisa berjalan optimal. Mereka yang mengurus keluarga karena rumahnya rusak atau ada anggota keluarga yang hilang/meninggal atau dirawat di rumah sakit diimbau segera melapor kepada atasan langsung.

Menanggapi munculnya isu-isu yang bisa menyesatkan pascagempa, seperti bakal segera datang gempa yang lebih besar lagi, menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hanyalah isu/rumor yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sebab kata Sultan, berdasarkan kajian teknis yang dilakukan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) , meski masih ada gempa kecil susulan, namun keadaan sudah akan kembali normal. Seperti dikatakan Kepala BMG Yogyakarta, Jaya Murjaya bahwa menurut prediksinya, dalam 11 hari lagi akan mendekati stabil meski intensitasnya terus mengalami penurunan namun belum bisa mencapai o (nol). Masyarakat tidak perlu khawatir, berdasarkan data masih ada gempa susulan skala kecil. Atas dasar itu, Sri Sultan meminta kepada masyarakat untuk tidak lagi tidur di luar rumah, karena dikhawatirkan justru mudah terkena serangan penyakit. Sementara kepada para pedagang eceran/grosir dan pedagang di pasar-pasar serta penyedia jasa lain yang masih layak buka, sedapat mungkin supaya mengusahakan untuk bisa beroperasi atau bekerja kembali, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan. Diharapkan pula kepada seluruh warga juga dapat menerima musibah sebagai cobaan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar semua eling lan waspada, juga agar mampu bangkit kembali menunaikan tugas dan kewajiban masing-masing. Kegiatan masyarakat yang bersifat keramaian agar menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang penuh keperihatinan.

Empat hari pascagempa, berdasarkan laporan Satlak Bantul, Satkorlak DIY dan Jateng serta berbagai rumah sakit tercatat korban tewas mencapai 5.737 orang. Jumlah itu terdiri atas korban dari Bantul 3.481 orang, Sleman 326 0rang, Kota Yogyakarta 163 orang, Gunungkidul 69 orang, Kulonprogo 26 orang. Selebihnya yakni 1.672 korban tewas berasal dari daerah Jawa Tengah. Di Kabupaten Klaten, korban tewas hingga hari ke-empat tercatat 1.044 orang dan korban luka sebanyak 8.904 orang. Tiga kecamatan paling parah dan banyak menderita akibat gempa tektonik di Kabupaten Klaten adalah Kecamatan Gantiwarno, Wedi dan Prambanan. Dalam kunjungannya di Posko Kecamatan Gantiwarno dan Wedi, Klaten (30/5), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, pemerintah terlebih dulu mengutamakan pemulihan kesehatan, pendidikan, dan mengobati warga yang masih mengalami luka-luka. Kebutuhan logistik harus terpenuhi, jika memang masih ada kekurangan akan dikerahkan bantuan. Diharapkan bantuan logistik sebaiknya langsung diserahkan ke desa atau kelurahan, berlanjut ke RW/RT dan jangan dibelokkan.

Di hari keempat itu pula, Bandara Adisumarmo mulai dipenuhi pesawat-pesawat asing silih berganti mendarat, siap memberikan pertolongan terhadap korban gempa. Demikian halnya sejak Selasa (30/5) bantuan asing di Yogyakarta terus berdatangan, bantuan personel militer Amerika Serikat tiba di Bandara Adisutjipto (30/5) pukul 10.00 wib dengan menggunakan 7 pesawat Hercules. Selain personel, juga membantu sejumlah peralatan untuk melakukan evakuasi dan pertolongan lain kepada pengungsi. Bantuan yang dikoordinasikan oleh Deplu dan Departemen Pertahanan AS (PACOM) melalui Deplu AS ini membawa 100 personel yang dikerahkan dari unit Angkatan Udara AS di Guam, membawa peralatan bedah, perawatan gigi, X-ray, peralatan laboratorium dan kebutuhan medis lainnya. Direktur PACOM, Brigjen Dana Atkins menyebutkan, tujuan utama kedatangan PACOM adalah mengurangi angka kematian dan meringankan penderitaan para korban gempa.
Sedangkan dari World Food Programm (WFP), melalui juru bicara Barry Came mengatakan, pihaknya mencadangkan bantuan pangan paling tidak untuk jangka waktu dua bulan bagi korban gempa di Yogyakarta. Untuk bulan pertama, bantuan pangan akan diberikan kepada 80.000 korban gempa dan bulan kedua akan menjangkau 50.000 korban. Sesudah itu program akan ditinjau dan tahap selanjutnya tergantung kebutuhan. WFP mengakui bahwa masih banyak ketimpangan dalam upaya pemberian bantuan untuk menolong korban gempa. Karena itu pihaknya mengisi bidang-bidang yang perlu penanganan segera, termasuk pangan, kesehatan, shelter dan perlindungan anak. WFP prihatin masih banyak korban gempa yang tidak mendapatkan makanan selama berhari-hari dan tidak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pada bagian lain, Manager Administrasi dan Keuangan Angkasa Pura I Yogyakarta, Aryadi menyebutkan, tim medis dari negara-negara sahabat terus berdatangan, tim medis dari Jepang beranggotakan 25 orang langsung diterjunkan di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Bantul dilengkapi peralatan kesehatan ultrasonografi dan X-ray, tim medis dari Cina tiba di Yogyakarta (30/5) terdiri dari 40 dokter. Sejak Senin (29/5) juga sudah mendarat 5 pesawat Hercules yang datang dari Singapura dan satu Hercules PBB dari Amerika Serikat yang berangkat dari pangkalannya, satu Hercules dari Malaysia. Pesawat-pesawat Hercules tersebut membawa sejumlah bantuan, berupa tim medis, obat-obatan dan makanan. Di samping juga membawa tim penjejak bersama puluhan anjing pelacak, ambulan, alat-alat berat juga kendaraan operasional seperti truk dan kendaraan lain.

Rabu (31/5), hari kelima pascagempa, para korban mulai frustrasi. Terutama kebutuhan pangan yang mulai menipis dan tersendatnya bantuan logistik, bahkan ada daerah yang belum mendapat bantuan, wakil mereka segera mendatangi Posko Satkorlak Provinsi DIY. Jumlahnya sekitar ratusan orang berasal dari Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta, dengan penuh emosi meminta segera dikirim logistik. “Jangan kami diminta untuk terus bersabar. Kami sudah terancam kelaparan. Semua sudah ludes terkena gempa,” kata Warsono dari Sleman. Tak lama berselang, begitu puluhan truk pengangkut beras datang di Posko Satkorlak di Kompleks Kepatihan, massa tersebut langsung berlomba naik ke bak-bak truk untuk berebut mengambil beras. Para petugas Satkorlak kewalahan menghadapi warga yang emosional tersebut. Hingga hari kelima (31/5), Pemprov DIY terus melakukan pendataan korban dan kerugian akibat gempa. Tidak ada perubahan yang signifikan mengenai jumlah korban yang meninggal, sampai dengan pukul 23.00 wib, di wilayah DIY tercatat korban tewas bertambah 4 orang berdasar data Satkorlak Provinsi DIY.

Sejak hari Rabu, tanggal 31 Mei 2006, bantuan dana bagi keluarga korban gempa tektonik sudah mulai cair. Pemerintah merealisasikan bantuan uang tunai kepada para korban di Kabupaten Bantul. Kali pertama bantuan uang tunai tersebut diberikan kepada warga yang bertempat tinggal di Kelurahan Sabdodadi dan Trirenggo. Para warga menerima uang makan Rp 3.000/jiwa perhari, uang pakaian Rp 100.000/jiwa (sekali diberikan), uang perabot rumah tangga Rp 100.000/kepala keluarga. Penyerahan bantuan senilai Rp 1 milyar secara simbolis dilakukan Menko Kesra Aburizal Bakrie kepada Bupati Bantul HM Idham Samawi di Balai Desa Sabdodadi. “Bantuan uang makan itu kita berikan selama dalam pengungsian, uang perabot dan pakaian kita berikan sekali,” ujar Bakrie. Ditambahkan pula, uang bantuan dari pemerintah pusat sudah ada di Yogyakarta. Kini tinggal kecepatan para kepala desa untuk mendata jumlah warga yang menjadi korban bencana gempa. Menko Kesra juga meminta seluruh aparatur yang menangani bencana jangan mempersulit birokrasi, jangan ada yang menyunat uang bantuan, rakyat sangat membutuhkan. Selain bantuan uang, pemerintah juga menyediakan dana rekonstruksi rumah dan bangunan. Setiap rumah yang rusak berat mendapat jatah maksimal Rp 30 juta, rusak sedang/ringan Rp 10 juta, bantuan ini akan diberikan setelah selama satu bulan (Juni) dilakukan verifikasi pendataan atas rumah yang terkena gempa oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Satlak. Pemerintah juga akan menyantuni pembangunan sarana MCK sebesar Rp 500 ribu untuk 50 orang. Dana bantuan untuk rumah itu dihitung berdasarkan swakelola dengan tingkat kerusakannya. Sementara untuk bangunan umum seperti sekolah, tempat ibadah dan lainnya belum ditentukan.

Hingga 1 Juni 2006, data sementara yang dilansir Departemen Sosial RI, tercatat korban tewas akibat gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya mencapai 6.234 orang, sedangkan korban luka berat mencapai 33.231 orang, luka ringan 12.917 orang. Rincian korban tewas di Bantul berjumlah 3.968 orang, Sleman 326 orang, Yogyakarta 165 orang, Gunungkidul 69 orang, Kulonprogo 26 orang. Total jumlah korban tewas di DIY adalah 4.554 orang. Sedangkan di Jawa Tengah tercatat korban tewas 1.680 orang, dengan rincian Klaten 1.668 orang, Purworejo 5 orang, Boyolali 3 orang, Magelang 3 orang, Sukoharjo 1 orang.
Korban luka berat di Bantul berjumlah 13.989 orang, Sleman 1.146 orang, Gunungkidul 1034 orang, Kulonprogo 252 orang, Kota Yogyakarta 224 orang. Total jumlah korban luka berat di DIY yakni 16.645 orang. Sedangkan di Kalaten korban luka berat mencapai 16.496 orang, Sukoharjo 67 orang, Boyolali 23 orang, Magelang dan Purworejo data belum masuk. Total jumlah korban luka berat untuk sementara di Jateng ini mencapai 16.586.
Korban luka ringan di Bantul sebanyak 8.612 orang, Sleman 4.075 orang, Kulonprogo 171 orang, Kota Yogyakarta 59 orang, Gunungkidul data belum masuk. Total korban luka ringan di DIY mencapai 12.917 orang. Untuk korban luka ringan di Jateng masih dalam pendataan.
Mengenai jumlah kerusakan rumah/bangunan dipaparkan jumlahnya mencapai 233.237 unit. Dari jumlah itu dapat dirinci melalui tiga kategori yaitu kategori rata dengan tanah berjumlah 67.505 unit, rumah rusak ringan sejumlah 93.599 unit, dan rusak berat/roboh mencapai 72.133 unit. Dibeberkan pula, rumah rusak rata dengan tanah di Bantul ada 22.123 unit, di Sleman 4.972 unit, Gunungkidul 1.404 unit, Kota Yogyakarta 2.016 unit dan Kulonprogo 1.470 unit. Total rumah yang rusak rata-tanah di DIY mencapai 31.985 unit.
Rumah rusak berat atau roboh di Bantul sebanyak 15.403 unit, Sleman 14.765 unit, Gunungkidul 6.640 unit, Kota Yogyakarta 3.727 unit, Kulonprogo 3.024 unit. Total jumlah rumah/bangunan roboh di DIY sementara berjumlah 43.559 unit. Sedangkan rumah rusak ringan jumlah totalnya mencapai 61.691 unit, terinci yakni di Bantul 12.965 unit, Sleman 29.278 unit, Gunungkidul 13.685 unit, Kota Yogyakarta 1.108 unit, Kulonprogo 4.655 unit.
Di wilayah Jateng, rumah rata-tanah mencapai 35.520 unit, terinci di Klaten 33.916 unit, Sukoharjo 1.604 unit, Boyolali, Purworejo dan Magelang data belum masuk. Untuk rumah rusak berat/roboh di Klaten berjumlah 28.554 unit, data dari kota lainnya belum masuk. Rumah yang mengalami rusak ringan di Klaten sebanyak 31.908 unit, data dari kota lainnya belum masuk. Tercatat pula, rumah ibadah di DIY dan Jateng yang mengalami kerusakan sebanyak 36 unit, kerusakan bangunan sekolah tercatat 23 unit, serta bangunan pemerintah mencapai 294 unit.

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan kantornya di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta dan kembali ke Jakarta, Wakil Presiden Jusuf Kalla (1/6) menyusul menggantikannya. Dalam kunjungan ke Provinsi DIY dan Jateng mengingatkan, jangan sekali-sekali mempersulit warga yang sedang meminta bantuan, apalagi gara-gara tidak membawa KTP. “Nanti kalau ada yang minta bantuan, tidak perlu menunjukkan KTP lagi. Orang kesusahan jangan dipersulit,” tegasnya di Rumah Dinas Bupati Bantul. Menindaklanjuti program rekonstruksi pascagempa di wilayah Provinsi DIY dan sebagian wilayah Jateng, pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 30 juta untuk korban gempa yang rumahnya roboh atau rusak berat. Tanggal 10 Juni semua data lengkap kerusakan rumah harus disampaikan ke Satkorlak.
Menurut Wakil Koordinator Operasi II Bakornas Penanganan Bencana, Budi Atmadji (3/6) di Kompleks Kepatihan, bahwa keputusan itu belum final dan akan dimatangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dijelaskan pula, bantuan sebesar Rp 30 juta hanya untuk rumah rusak berat atau roboh dengan hitungan Rp 750.000/m3 termasuk kontribusi kepada lingkungan Rp 1 juta. Rumah rusak sedang dalam arti dinding dan rangka masih ada dibantu Rp 20 juta/rumah dengan hitungan Rp 500.000/m3 sudah termasuk Rp 500.000/rumah untuk kontribusi lingkungan. Sedangkan untuk rumah rusak ringan dibantu Rp 10 juta/rumah dengan hitungan Rp 250.000/m3 termasuk kontribusi lingkungan Rp 500.000. Pelaksanaan pembangunan rumah warga korban gempa sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan bimbingan teknis dari Departemen PU atau pemerintah desa setempat. Selain itu, para korban gempa meninggal dunia juga akan mendapatkan santunan Rp 2 juta/ahli waris sebagai tanda duka dari pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan beras 10 kg/orang perbulan, lauk pauk Rp 3000/orang perhari, Rp 100.000/orang untuk beli pakaian dan Rp 100.000/keluarga untuk beli peralatan rumah tangga. Bantuan beli pakaian dan alat rumah tangga diberikan satu kali. Semua program tersebut sedang digodok dan akan difinalkan Senin (5/6) mendatang oleh Wapres Jusuf Kalla agar secara teknis aman dan dapat diterima masyarakat serta mampu menggerakkan roda ekonomi di daerah bencana.
Berkait hal itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, detail rekonstruksi pascagempa akan dibahas minggu ketiga. Yang pasti rekonstruksi rumah korban warga dikerjakan masyarakat sendiri. “Pemerintah membantu dana. Harga maksimum sekian, tapi tolong dikerjakan masyarakat sendiri. Tidak ada pemborong dengan harapan ekonomi setempat tumbuh. Kalau ada pemborong, sing untung pemborong ning ekonomi setempat tidak tumbuh,” tegasnya.

Di tengah trauma dan perasaan panik yang masih melekat pada sebagian besar warga di Provinsi DIY dan Jateng, serta masih munculnya gempa-gempa susulan, kemudian kembali santer diisukan/rumor akan terjadi gempa dahsyat, berkekuatan lebih besar yaitu pada tanggal 07 Juni 2006. Isu/rumor yang telah beberapa hari beredar melalui pesan pendek (sms) atau media online dan telah menyebarluas dari mulut ke mulut tanpa diketahui secara pasti sumbernya, bisa semakin meresahkan warga. Sebagai salah satu contoh isu/rumor dapat dipetik dari e-mail massal beranting yang juga pernah ditujukan kepada alamat saya berbunyi sebagai berikut:

From: Oky
To:
HRD
Sent: Monday, June 05, 2006 2:36 PM
Subject: bsk akan terjadi tsunami
Menurut CNN,disiarkan 3 hari yang lalu bahwa lempeng bumi di australia sedang bergerak ke utara menuju asia.diperkirakan bisa bertubrukan dengan lempeng bumi di selatan pulau jawa.Diperkirakan 11 hari setelah gempa jogja, atau rabu besok(7 juni) akan ada gempa dahsyat dan memungkinkan terjadinya tsunami. Mohon doanya n plis forward ke temen-temen laen, jangan sampai putus di tangan kamu

Menanggapi menyebarluasnya isu/rumor tersebut, Tim Tanggap Darurat, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) mengatakan, gempa susulan yang terjadi sampai Kamis (2/6) pukul 23.45 wib dengan intensitas III Skala MMI magnitudo atau kekuatan gempa 3,5 skala Richter (SR) dan dirasakan sebagian warga di Provinsi DIY, merupakan gempa yang tidak berbahaya. “Gempa ini tidak berbahaya,” kata Dr Surono dari Tim Posko DESDM di Kepatihan, Yogyakarta. Sebab berdasar pengamatan sudah terjadi penurunan jumlah dan intensitas gempa bumi susulan setelah terjadi gempa utama (27/5) lalu. Menurutnya, kecil kemungkinan terjadi gempa bumi susulan dengan magnitudo yang sama atau lebih besar dari gempa 27 Mei 2006 silam yang berkekuatan 5,9 SR. “Oleh karena itu, masyarakat harap tenang, tidak mempercayai isu-isu/rumor yang menyebutkan akan terjadi gempa bumi dengan magnitudo lebih besar. Masyarakat dapat menghuni kembali rumah masing-masing yang tidak mengalami kerusakan.
Hal sama dikatakan ahli geologi UPN “Veteran” Yogyakarta, Dr Heru Sigit dalam menepis isu/rumor akan terjadi gempa lebih besar dalam waktu dekat ini. Menurutnya, gempa bumi dengan kekuatan lebih dari gempa yang terjadi Sabtu (27/5) lalu tidak akan terjadi lagi di wilayah DIY dalam kurun waktu satu hingga tiga tahun ke depan. Penduduk aman menempati kembali rumah-rumah yang masih utuh atau hanya mengalami kerusakan ringan. Heru yakin tidak akan terjadi gempa lebih besar lagi di Yogyakarta dalam waktu dekat. Posisi lempeng benua dan samudera yang aktif bergerak dan menyebabkan gempa, telah mencapai keadaan seimbang hingga satu sampai tiga tahun. Sebagian energi yang tersisa sudah dilepaskan di tempat lain dan trend-nya sudah menurun. Berdasarkan cacatan gempa yang pernah terjadi, gempa besar akan terjadi satu hingga tiga tahun ke depan tetapi tidak bisa dipastikan terjadi di Yogyakarta, melainkan bisa dimana pun di daerah patahan di seluruh dunia. Gempa berkekuatan 5,9 skala Richter biasanya tidak menimbulkan kerusakan sehebat dampak gempa Yogyakarta dan sebagian daerah Jateng seperti yang terjadi sekarang. Gempa Sabtu lalu itu dirembetkan sesar lama yang sebetulnya sudah tidak aktif. Sesar memanjang sesuai aliran Sungai Opak dan berlanjut ke arah timur laut sampai wilayah Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jateng.

Dalam mengatasi persoalan pendidikan pascagempa, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Drs Sugito Msi menyatakan, sekolah darurat dengan tenda direncana didirikan di setiap sekolah yang mengalami kerusakan. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah sekolah yang rusak, kapasitas sesuai jumlah siswa. Sedangkan sekolah yang berdekatan dengan sekolah lain yang masih bagus dan aman, digabung melaksanakan pendidikan bersama. Saat ini dicarikan tenda sesuai jumlah siswa. Langkah awal, akan menyembuhkan trauma guru dan siswa korban gempa. Menurutnya, mengenai rencana pembangunan sekolah ini sudah dibicarakan dengan UNICEF, Departemen Pendidikan Nasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Perencanaan sedang digodok sampai final, karena memang harus secepatnya diselesaikan. Begitu juga santunan guru dan siswa yang meninggal. Rencananya, pemerintah pusat, provinsi dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) siap membantu. Berdasarkan data Posko Gempa Bumi, Dinas Pendidikan DIY per 1 Juni 2006 pukul 09.00 wib, jumlah bangunan sekolah yang rusak mencapai 1.470 sekolah, baik SLB, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK termasuk Perguruan Tinggi. Sedangkan jumlah korban mencapai 222 orang terdiri dari 108 meninggal meliputi 24 guru, 2 karyawan, dan 82 siswa. Luka berat tercatat 82 siswa, dan 34 luka ringan.
Sementara itu di Klaten, kegiatan belajar mengajar di SMP 1 Prambanan dan SMP 2 Gantiwarno Klaten, mulai Kamis (1/6) telah dimulai kelas-kelas tenda yang dibangun Yayasan Sampoerna Foundation (YSF). Meski dari 2 tenda hanya bisa dilaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk 4 kelas, itu pun tidak utuh diikuti peserta didik. Namun sekolah yang semula memiliki 18 kelas dengan 716 siswa itu diselenggarakan dalam 2 shift. Kegiatan belajar mengajar yang baru kali pertama dilaksanakan pascagempa dan dilangsungkan di tengah kekhawatiran gempa susulan, hanya diselenggarakan sekitar 2 jam. Sekitar pukul 11.00 wib, suasana kelas tenda di SMP 1 Prambanan tersebut sudah lengang, karena kelas telah bubar. Communication Director Sampoerna Foundation, Sapto Handoyo Sakti mengemukakan, pihaknya memberikan fokus perhatian pascabencana ini untuk jangka panjang, utamanya di bidang pendidikan. Kami memilih fokus pendidikan memang menjadi concern kegiatan selama ini. Karena itulah Sampoerna Foundation (SF) bekerjasama dengan NGO Internasional sedang mengupayakan penghilangan trauma dengan mengajak anak kembali ke sekolah. Diakui, hal ini bukan merupakan pekerjaan gampang. Bukan hanya karena sekolah yang rusak, namun juga kondisi psikologis siswa yang belum pulih. Kondisi SMP 1 Prambanan Klaten rusak berat, 30% papan tulis dan 50% meja kursi masih bisa dipergunakan sehingga dimanfaatkan untuk kelas tenda. Selain tambahan tenda besar untuk kelas, jelas Sapto Handoyo, siswa memerlukan buku pelajaran tahun ajaran 2006/2007 dan buku tulis bagi siswa dibutuhkan untuk belajar, sementara rumah mereka hancur.

Adanya duplikasi dalam laporan dan pencatatan menyebabkan data jumlah korban meninggal dan luka-luka akibat gempa tektonik di wilayah DIY dan sebagian wilayah Jateng simpang siur. Pemerintah, sejak Jum’at (2/6) akhirnya menghentikan sementara pencatatan korban dan melakukan verifikasi data untuk mendapatkan kepastian. Kahumas Departemen Sosial (Depsos), Heri Kris Sritanto menjelaskan, terjadi perbedaan jumlah korban antara data yang dikeluarkan Depsos dengan data yang dikeluarkan Satlak di tingkat kabupaten. Duplikasi ini dimungkinkan terjadi karena ada masyarakat yang telah melaporkan ke Posko tentang jumlah korban yang meninggal di suatu tempat. Setelah itu, kamar jenazah juga melaporkan korban yang sama. Berkait hal tersebut Depsos menghentikan hitungan dan akan berkoordinasi dengan Bakornas, sebagai satu-satunya sumber yang memiliki kewenangan untuk merilis jumlah korban. Data jumlah korban nantinya dikaitkan dengan pengaturan santunan yang akan diberikan kepada para korban.
Data sampai Jum’at (2/6) berdasarkan penghitungan Posko Satlak Penanggulangan Bencana dan Pengungsi Pemprov DIY, tercatat korban tewas di seluruh DIY sebanyak 4.039 orang. Di Kabupaten Bantul korban tewas sebanyak 3.561 orang, Kabupaten Sleman 215 orang, Kota Yogyakarta 163, Kabupaten Kulonprogo 21, dan Kabupaten Gunungkidul 79 orang. Sedangkan korban luka berat dan ringan di seluruh DIY sebanyak 15.181 orang. Sementara Posko Satlak Penanggulangan Bencana Pemkab Klaten menyebutkan jumlah korban meninggal akibat gempa di Kabupaten Klaten sebanyak 983 orang, sedangkan korban luka mencapai 18.286 orang. Sedangkan kerusakan rumah sebanyak 40.904 unit. Di Kabupaten Boyolali dilaporkan jumlah keseluruhan rumah rusak tercatat sebanyak 1.711 unit, terdiri rusak berat 696 unit, roboh 307 unit dan rusak ringan 708 unit.

Di tengah repotnya warga korban gempa mulai berbenah membersihkan puing-puing dan sisa reruntuhan rumahnya yang porak-poranda, sebagian besar penerangan listrik di lokasi-lokasi korban gempa belum menyala, lagi-lagi muncul isu/rumor penjarahan dan pencurian. Informasi yang menyebar dan terlanjur masuk ke telinga para korban gempa ini menggugah sikap resisten para warga korban gempa. Dari amatan langsung di beberapa lokasi, khususnya di beberapa dusun di wilayah Kecamatan Pleret, Imogiri, Jetis, Sewon, Kasihan, bahkan di Kota Yogyakarta di pintu-pintu masuk jalan utama/gang perkampungan dijaga ketat, jalan-jalan kampung yang diperkirakan menjadi jalur pintas “tamu tak diundang” segera ditutup menjelang petang. Setiap malam, banyak masyarakat yang berusia remaja dan dewasa berjaga-jaga untuk mengamankan kampung masing-masing, lengkap dengan senjata tradisionalnya. “Setiap malam kami sekarang melakukan pengamanan. Kampung-kampung lain juga begitu,” jelas Muchyidin di Desa Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Penjagaan dilakukan bersamaan sejak munculnya desas-desus akan terjadi gempa lebih dahsyat. “Biasanya muncul segerombolan penjarah. Ini sudah diakui oleh banyak desa,” tambahnya. Dikatakan pula, modus yang digunakan para penjarah itu, menurut banyak pihak, ada berbagai macam. Ada yang menggunakan mobil boks dengan spanduk bertuliskan “relawan.” Ada pula yang berlagak sebagai tim survei dari calon penyumbang. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Bantul, AKBP Drs Dedy Munazat Msi menegaskan, isu penjarahan dan pencurian tidak benar, berita itu dihembuskan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, saya minta masyarakat tetap tenang. Sementara warga Pandansimo, Srandakan, Busam, menuturkan penjarahan pernah terjadi saat warga meninggalkan rumah karena panik ketika beredar isu/rumor tsunami beberapa saat setelah terjadi gempa (27/5) lalu. Sebanyak 3 sepeda motor saat itu hilang dicuri.
Di Klaten, Kapolwil Surakarta Kombes Pol Drs Yotje Mende mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah dua kali menerima laporan adanya aksi pencurian dan penjarahan di lokasi bencana gempa. Dua laporan pencurian berasal dari Kragilan, Gantiwarno dan Wedi. “Data mengenai adanya pencurian dan penjarahan di lokasi bencana masih simpang siur. Selama ini kami dua kali menerima laporan dan langsung melakukan cek ke lapangan, ternyata tidak ada,” jelasnya. Selanjutnya guna meningkatkan pengamanan saat ini dilakukan penjagaan di setiap tenda pengungsi oleh Satlak dan Satkorlak, selain permintaan Kapolwil agar masyarakat menggiatkan kembali Siskamling. Yotje Mende mengimbau masyarakat tetap waspada karena disinyalir ada pihak tertentu sengaja mengambil kesempatan dalam situasi ini. Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Sunarso juga menegaskan, sampai saat ini tidak ada penjarahan terhadap harta benda milik korban gempa di DIY maupun Jateng, melainkan hanya pencegatan distribusi bantuan di jalan yang dilakukan sekelompok orang yang memang butuh bantuan terutama bahan makanan. Berkait dengan pengamanan pascagempa, Pangdam meminta agar TNI/Polri di wilayahnya terus melakukan patroli secara rutin.

Hingga hari keenam dan ketujuh pasca gempa, mengenai bantuan pangan dan obat-obatan serta layanan kesehatan hampir merata menjangkau seluruh wilayah korban gempa. Di titik-titik strategis telah didirikan rumah sakit lapangan atau pos-pos layanan kesehatan bantuan luar negeri, seperti tim medis dari Jepang telah mengambil lokasi kecamatan Prambanan dan Berbah. Tim beranggotakan 120 orang (dokter dan paramedis) yang dipimpin Hoyabuchi dibagi dalam tiga yaitu 1 tim stasioner di Daleman, Sumberharjo, Prambanan, 1 tim keliling melakukan penyisiran di kecamatan Prambanan, dan 1 tim lagi melakukan penyisiran terhadap korban gempa di wilayah kecamatan Berbah. Demikian halnya tim Red Crenzet of Iran (Palang Merah Iran) telah membuka klinik kesehatan di SD Kanisius Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul terdiri 40 personal untuk membantu pemulihan pascagempa berkait masalah kesehatan dan logistik. Di lapangan Pleret, tim medis dari Korea Selatan, Turki secara serius menangani setiap penderitaan korban gempa, mereka membantu kesehatan dan bantuan pangan. Tim medis Perancis, Medecins Sans Frontieres (MSF), sejak Senin (5/6) membangun tenda-tenda perawatan di Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta. Tenda-tenda diperuntukkan pasien korban gempa rujukan berbagai rumah sakit yang butuh perawatan lanjutan dan dialihkan karena daya tampung rumah sakit terbatas. Koordinator MSF, Fabrice Resorges mengatakan, timnya juga menyusuri wilayah Bantul untuk melihat kondisi korban gempa yang membutuhkan perawatan lanjutan. Demikian halnya tim-tim medis yang berasal dari mancanegara terus berdatangan, masing-masing secara proaktif mencari titik-titik strategis dan membangun rumah sakit lapangan khusus bagi para korban gempa yang belum terjangkau layanan kesehatan secara layak. Dari pengamatan saya di lapangan, persoalan yang sekarang dihadapi bersamaan musim kemarau sudah tiba, sementara para korban yang masih tidur di tenda-tenda pengungsian perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh. Hawa di malam hari yang begitu dingin menusuk mulai dirasakan, kebutuhan selimut atau pakaian tebal dan makanan bergizi serta pemantauan terhadap kondisi kesehatannya menjadikan hal mendesak untuk dipenuhi, terutama bagi mereka yang tergolong lanjut usia (lansia) dan anak-anak di bawah umur lima tahun (balita). Di samping telah dilakukan penanganan berupa bantuan fisik, ternyata dampak psikologis pascagempa menjadi hal yang juga tak dapat disepelekan. Dampak-dampak psikologis seperti trauma, panik serta beban mental lainnya layak mendapat perhatian karena pemulihan ini justru lebih mempunyai pengaruh positif berjangka panjang.

Sampai dengan Senin (5/6), berdasar sumber Media Center di DIY, jumlah korban gempa di seluruh wilayah DIY dan sebagian Jateng tercatat korban meninggal sebanyak 5.857 orang, luka-luka 37.229 orang. Rumah rusak rata tanah mencapai 84.643 unit, rusak berat 135.048, dan rusak ringan 188.234 unit. Jumlah tersebut dapat dirinci: di Kabupaten Bantul meninggal 4.280 orang, luka-luka 12.023 orang, rumah rata tanah 28.939 unit, rusak berat 40.038 unit, rusak ringan 30.906 unit. Di Kabupaten Sleman meninggal 235 orang, luka-luka 3.792 orang, rumah rata tanah 5.243 unit, rusak berat 16.003 unit, rusak ringan 33.233 unit. Di Kota Yogyakarta meninggal 185 orang, luka-luka 320 orang, rumah rata tanah 2.164 unit, rusak berat 4.577 unit, rusak ringan 2.617 unit. Di Kabupaten Kulonprogo meninggal 21 orang, luka-luka 1.508 orang, rumah rata tanah 3.872 unit, rusak berat 5.251 unit, rusak ringan 8.888 unit. Di Kabupaten Gunungkidul meninggal 84 orang, luka-luka 1.059 orang, rumah rata tanah 13.543 unit, rusak berat 4.718 unit, rusak ringan 16.742 unit. Di Kabupaten Klaten meninggal 1.036 orang, luka-luka 18.128 orang, rumah rata tanah 30.298 unit, rusak berat 61.224 unit, rusak ringan 93.628 unit. Di Kabupaten Magelang meninggal 10 orang, luka-luka 24 orang, rumah rata tanah 199 unit, rusak berat 507 unit, rusak ringan 658 unit. Di Kabupaten Boyolali meninggal 4 orang, luka-luka 300 orang, rumah rata tanah 307 unit, rusak berat 696 unit, rusak ringan 708 unit. Di Kabupaten Sukoharjo meninggal 1 orang, luka-luka 67 orang, rumah rata tanah 51 unit, rusak berat 1.808 unit, tidak ada/tidak tercatat rumah rusak ringan. Di Kabupaten Wonogiri meninggal tidak ada/tidak tercatat, luka-luka 4 orang, rumah rata tanah 17 unit, rusak berat 12 unit, rumah rusak ringan 74 unit. Di Kabupaten Purworejo meninggal 1 orang, luka-luka 4 orang, rumah rata tanah 10 unit, rusak berat 214 unit, rumah rusak ringan 780 unit. Sementara menurut Menneg PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, jumlah kerugian akibat gempa di DIY dan Jateng mencapai Rp 29,2 trilyun. Angka tersebut merupakan hasil kajian antara Bappenas dengan Koordinator Negara-negara Donor, yaitu Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi, persoalan data dan siapa yang layak memperoleh bantuan dana untuk membangun kembali rumahnya perlu mendapat perhatian seksama. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap masa tanggap darurat di DIY selesai Juni 2006. Menurutnya, bantuan biaya hidup (living cost) berupa uang lauk-pauk Rp 3.000/orang perhari, beras 10 kg/orang perbulan, uang pakaian Rp 100.000/orang sekali diberikan dan uang peralatan masak Rp 100.000/keluarga juga sekali diberikan, semuanya ini difasilitasi Bakornas Penanggulangan Bencana selaku wakil pemerintah dan selanjutnya mem-back up Satkorlak (provinsi) dan Satlak (kabupaten/kota). Berkait dengan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban, Wapres Jusuf Kalla memberikan waktu seminggu lagi (terhitung sejak tanggal 5 Juni 2006) untuk melakukan verifikasi ke lapangan, hal ini mengingat masih ditemui perbedaan data jumlah calon penerima dana bantuan. Dalam keputusan final yang telah diperhitungkan pemerintah pusat disebutkan bahwa bantuan rumah roboh ditetapkan Rp 30 juta/unit, rusak berat dibantu Rp 20 juta/unit, dan rusak sedang/ringan menerima Rp 10 juta/unit. Bantuan hanya diberikan kepada rumah-rumah warga yang berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan melalui kerjasama pemerintah daerah, perguruan tinggi dan forum masyarakat. Informasi mengenai bantuan biaya hidup dan bantuan untuk rumah dari sumber resmi ini mestinya perlu disosialisasikan secara luas dan benar oleh instansi atau lembaga berwenang, terutama disampaikan kepada mereka yang berhak sebagai calon penerima bantuan agar hidup layak dan membangun kembali rumahnya akibat gempa tektonik yang telah mengguncang wilayah Provinsi DIY dan sebagian wilayah Provinsi Jateng. Mencari model-model maupun bentuk komunikasi yang efektif, selanjutnya dapat ditepis kemungkinan munculnya distorsi informasi yang seringkali berakibat atau menimbulkan persoalan baru lebih rumit. (jk-on the spot ke lokasi gempa, berbagai sumber)

ANALISIS ISU KRUSIAL

Menyikapi Bahaya Merapi melalui Komunikasi Kultural
Meningkatnya aktivitas Gunung Merapi secara signifikan ditandai semakin besarnya kekuatan gempa vulkanik dangkal serta pergerakan magma mendekati puncak terus mengundang perhatian berbagai pihak . Kekhawatiran akan bahaya guguran lava pijar dan awan panas (wedhus gembel) yang belum dapat diprediksi kapan dan ke arah/lokasi mana akan melanda, telah menggugah sekaligus menggugat kalangan berkompeten untuk bertindak menyikapi fenomena gunung api terunik di dunia ini. Liputan media massa, terutama tayangan televisi telah pula semakin menambah riuhnya pemberitaan seputar bahaya yang kemungkinan timbul atas ulah Gunung Merapi yang diperkirakan dapat merusak kawasan sekitarnya.

Gunung Merapi yang berada di bagian utara wilayah Kabupaten Sleman (Provinsi DIY), juga berlereng di beberapa kabupaten termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ditengarai akan menyemburkan lava dan awan panasnya. Daerah-daerah yang diperhitungkan akan diguyur material muntahan Merapi ini antara lain di arah selatan aliran sungai Boyong yang meliputi Dusun Kaliurang, Boyong, Kalirejo, Sumberan, Turgo, Ngepring, Kemiri serta Desa Girikerto, Wonokerto, Kepuharjo, Purwobinangun, Hargobinangun, Umbulharjo, dan Glagaharjo (Kabupaten Sleman ), sedang di sisi barat daya melalui Sungai Blongkeng, Batang dan Krasak (Kabupaten Magelang), ke arah utara yaitu Desa Jrakah, Klakah, Tlogolele Suroteleng, Cepogo, Wonodoyo, Cluntang Sangup dan Mriyan (Kabupaten Boyolali), sedangkan ke arah tenggara meliputi Desa Balerante, Sidorejo, Tegalmulyo (Kabupaten Klaten).

Melihat aktivitas Gunung Merapi yang terus meningkat sejak awal 2005 dan perubahan status Merapi yang terus berfluktuasi dari normal dengan kegempaan-kegempaan yang terjadi, menjadi waspada pada 7 Juli 2005. Kemudian 12 April 2006 baru menjadi siaga, dari siaga menjadi awas mulai 13 Mei 2006, maka sejak itu pula perhatian publik mengarah ke gunung yang memiliki ketinggian 2.875 meter yang masih aktif ini diprediksi bisa meletus dalam waktu dekat. Jika perkiraan ini terjadi, tentu akan menimbulkan kerugian besar, baik nyawa maupun benda, seperti yang terjadi tahun 2002 lalu sekitar 300 hektar kelestariannya terancam dan 1,2 juta meter kubik sumber air diwilayah tersebut terancam. Padahal sumber air dikawasan tersebut sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Kepanikan akhirnya pun menyeruak ke permukaan, tak terkecuali para eksekutif di pemerintahan daerah maupun pusat segera bergegas menyikapi “bahaya Merapi” di antaranya berupaya melakukan langkah pengamanan, khususnya terfokus pada rencana evakuasi penduduk sekitar daerah rawan bencana. Melalui persipan matang mulai penyediaan barak bagi pengungsi hingga sarana yang dibutuhkan telah direncana, bahkan lebih dari cukup, sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban manusia. Namun sejalan dengan langkah tersebut nampaknya ada persoalan yang masih mengganjal, sebagian penduduk atau warga di sekitar lereng Gunung Merapi masih enggan untuk dipindahkan (dievakuasi), sementara kondisi Merapi semakin kritis dan keluarnya lava pijar serta awan panas mulai menunjukkan gejalanya.

Adalah seorang tokoh bernama Mbah Maridjan, yang sejak awalnya tetap bertahan sambil menjalankan tugasnya sebagai orang yang dipercaya menjadi juru kunci di kawasan setempat. Ia nampak tenang-tenang saja menjalani aktivitasnya sehari-hari. Langkah abdi dalem yang mendapat gelar dari Keraton Yogyakarta bernama Mas Ngabehi Suraksohargo bukannya bersikap melakukan penentangan/perlawanan atas instruksi formal yang secara simultan dikumandangkan para eksekutif di jajaran pemerintahan daerah. Pendekatan tatap muka yang sudah dilakukan dengan menyediakan tempat (vila) bagi dirinya pun ditolak secara halus. Mbah Maridjan juga tidak selalu menganjurkan warga sekitar lereng Merapi untuk tetap tinggal, bagi yang hendak mengungsi toh dipersilakan. Bahkan saat-saat Merapi mulai mendekati kondisi kritis, sang tokoh ini malahan pergi ke arah puncak untuk menjalani “laku” yang tidak semua orang bisa memahami maksudnya.

Bersamaan peristiwa yang cukup “menegangkan” ini, ekspos media massa semakin gencar dan marak, menjadikan fokus pemberitaannya ke arah Mbah Maridjan. Persoalan yang nampaknya mengundang kontroversial lebih menjadikan bahan berita yang bernilai extra ordinary, terus dikupas serta dipublikasikan secara lebih mendalam berkelanjutan. Bukan tidak mungkin, dampak atas pemberitaan peristiwa aktivitas Gunung Merapi menggugah kalangan luas untuk terus mengikuti perkembangan lebih lanjut. Di satu sisi, anjuran mengungsi bagi warga yang daerahnya merupakan rawan bencana segera mengungsi ke lokasi aman yang sudah dipersiapkan. Namun pada sisi lain, Mbah Maridjan beserta sejumlah pengikutnya nampak biasa-biasa, tak enyah dari tempat tinggalnya.

Ada hal penting yang patut diperhatikan berkait persoalan ungsi-mengungsi di kawasan lereng Gunung Merapi ini. Pertama, pola-pola komunikasi yang dilakukan pihak berkompeten (pemerintah) terkesan cenderung bersifat instruksional. Pola komunikasi demikian tidak lebih sebagai bagian dari pengaluran informasi linier sehingga kurang menyentuh atau kurang sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat (komunikan). Maksud baik pemerintah untuk mengamankan warga di sekitar/lereng Gunung Merapi memang dapat dipahami dalam rangka penyelamatan/pengamanan sekaligus merupakan bagian dari pertanggung jawaban dalam memikul tugas yang diembankannya. Langkah demikian sesungguhnya akan lebih persuasif dan mencapai efektivitasnya bilamana dibarengi pendekatan sosio-kultural. Artinya, terlebih dahulu belajar memahami aktivitas Gunung Merapi, memahami kondisi alam dan lingkungan setempat sekaligus kultur masyarakat sekitar, serta mengkomunikasikan dan memfasilitasi akan kebutuhan setempat kiranya lebih bijak daripada mengungkapkan panik yang telah dikonstruksi untuk “dipaksakan” diterima masyarakat di lereng Merapi.Demikian halnya perlakuan terhadap sosok tokoh non-formal seperti Mbah Maridjan, yang sudah berpuluh tahun malang melintang ikut menyikapi aktivitas Gunung Merapi melalui “lakunya” tidaklah bisa diabaikan. Memahami Mbah Maridjan dari sisi logika formal memang seringkali “tak nyambung” karena mind-set yang terbangun memang tidak sama. Sebab itu pula tidak perlu dipertentangkan atau bahkan dibenturkan perbedaan maupun cara pandang masing-masing dalam menyikapi aktivitas dan bahaya Merapi. Antara pemerintah dan Mbah Maridjan toh sama-sama ingin menyelamatkan warga dalam kapasitas masing-masing yang proporsional. Pendekatan komunikasi kultural merupakan alternatif yang pantas dilakukan, karena pertukaran informasi melalui cara ini memang tidak harus terjebak pada keseragaman (uniformity). Menyikapi aktivitas bahaya Gunung Merapi berkait lingkungan, termasuk menganjurkan warga di daerah rawan bencana untuk mengamankan diri (baca: mengungsi) perlu memahami pranata sosial-budaya setempat. Melalui pendekatan komunikasi kultural selanjutnya akan menumbuhkan keberagaman dan lebih persuasif. Jika ini dilangsungkan maka dapat dipetik kearifan lokal tanpa harus ada pihak yang merasa dipakasa atau memaksakan kehendak.(jk)

PRODUK PENELITIAN

Sumber dan Pemanfaatan Informasi Otonomi Daerah di Kalangan Birokrasi dan Masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
Oleh: Joko Martono, dkk


TELAH disahkannya Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan langkah maju yang telah dicapai oleh pemerintah di era reformasi. Kedua undang-undang tersebut pada dasarnya mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yang dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini sebenarnya juga dapat dilihat sebagai langkah kebijakan awal untuk mengubah paradigma pendekatan pembangunan di bidang ekonomi dan politik yaitu dari pendekatan “dari atas ke bawah” (top-down) menjadi “dari bawah ke atas” (bottom-up) sesuai jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, substansi dari penerapan undang-undang tersebut yaitu memberi kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola semua urusan yang menyangkut kepentingan nasional, kecuali urusan yang menyangkut kepentingan nasional (pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, dan agama).

Dalam perspektif ilmu komunikasi disebutkan bahwa tingkat partisipasi dapat dicapai di antaranya bilamana terlebih dahulu ditanamkan pengetahuan, pengertian, supaya suatu gagasan dapat dipersepsi secara benar sehingga pembaruan atau perubahan diterima dengan penuh kesadaran (conscious). Begitu pula otonomi daerah seyogyanya terlebih dahulu dapat dipahami oleh masyarakat termasuk aparatur pemerintah, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan tanpa banyak mengalami hambatan.

Penelitian ini akan mengungkap masalah-masalah sebagai berikut: (1) dari manakah sumber informasi tentang otonomi daerah yang diperoleh masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah, (2) bagaimanakah persepsi masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah terhadap otonomi daerah, (3) bagaimanakah masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah memanfaatkan informasi otonomi daerah. Tujuan penelitian ini untuk: (1) memperoleh gambaran obyektif tentang sumber-sumber informasi yang diperoleh masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah serta pemanfatannya, (2) untuk memperoleh gambaran obyektif tentang persepsi masyarakat dan aparatur pemerintah di daerah tentang otonomi daerah.

Penelitian bersifat deskriptif, dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan informasi yang berhasil dihimpun dalam penelitian selanjutnya menjadi acuan untuk melakukan analisis. Lokasi penelitian meliputi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta), Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah individu yang bertempat/berdomisili di lokasi penelitian dan telah berusia 17 s/d 65 tahun, selain itu juga aparatur pemeritah (birokrasi) di lokasi yang sama. Responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kuota (quota), yakni 50 responden setiap kabupaten/kota sehingga jumlah keseluruhan adalah 200 orang.

Penentuan lokasi penelitian berdasar dua kategori yaitu atas dasat aspek orbitasi (tingkat isolasi) dan aspek ekonomi (tingkat kemakmuran) yang diukur berdasar score kemajuan wilayah. Melalui cara ini selanjutnya di setiap wilayah kabupaten/kota akan dipilih 4 (empat) lokasi penelitian pada tingkat kelurahan. Pada setiap lokasi (kelurahan) diambil sebanyak 12-13 responden berdasarkan jenis pekerjaan dipilih secara acak berstratifikasi (Singarimbun dan Effendi, 1982). Sedangkan informan kunci yang diwawancarai secara khusus di tingkat kabupaten/kota, dipilih berdasarkan kriteria yang mewakili kalangan political society, civil society dan market society.
Political society terdiri kalangan birokrat, anggota dewan, kader partai politik. Civil society terdiri dari kalangan LSM (lembaga swadaya masyarakat) atau NGO (Non-Government Organization), tokoh masyarakat (non-formal) dari berbagai kelompok, masyarakat awam di wilayah masing-masing. Market society terdiri kalangan yang bergerak dalam bidang perekonomian/bisnis seperti sektor jasa, manufakturing, perdagangan dan sejenisnya.
Setiap lokasi penelitian ditentukan sebanyak 4 (empat) orang informan kunci (key person) yang diwawancarai secara mendalam (indepth interview) sehingga jumlahnya secara keseluruhan mencapai 16 orang. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung 7 (tujuh) bulan, dimulai Juni s/d Desember 2001.

Simpulan
1. Masalah otonomi daerah sebagai wacana yang masih berkembang, terbatas dipahami kalangan muda atau kalangan birokrat yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi. Masyarakat yang tergolong kalangan bawah cenderung cenderung berminat rendah untuk mengakes informasi tentang otonomi daerah. Kalangan ekonomi atas cenderung lebih menunjukkan minat tinggi terhadap informasi otonomi daerah dibanding mereka yang tergolong kalangan menengah ke bawah. Hal ini seiring dengan optimisme mereka terhadap kemajuan iklim usaha di daerah masing-masing.

2. Perbedaan usia ternyata sebanding dengan perbedaan pola pengemasan informasi. Ini terbukti dengan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara peminat sumber informasi yang berasal dari pemerintah dan sumber informasi dari kalangan swasta. Sumber informasi dari RRI dan TVRI lebih diminati kalangan tua (40 tahun ke atas), sedangkan sumber informasi dari medium radio dan dari stasiun TV swasta menjadi pilihan generasi muda.

3. Sosialisasi tentang otonomi daerah yang telah dilakukan memberi kesan kaku, belum ada strategi komunikasi yang baik menyangkut komunikator maupun materi informasinya. Hal ini mengakibatkan wacana yang berkembang tentang otonomi daerah di samping tidak merata, juga sangat diwarnai imbas konflik antarelit politik. Akibatnya, masyarakat tidak pernah memiliki pemahaman yang benar tentang otonomi daerah.

4. Di kalangan elit lokal yang menjadi fokus perhatian berkait dengan otonomi daerah yaitu terjadinya pergeseran kekuasaan, semula kekuasaan terkonsentrasi pada eksekutif, dalam era otonomi daerah kekuasaan ini cenderung menyebar. Kalangan eksekutif pada umumnya cenderung merasa terganggu dengan adanya “kekuasaan” baru yang dimiliki oleh elit politik yang berasal dari partai politik (parpol) yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keberadaan dewan atau lembaga legislatif dianggap sebagai hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan daripada sebagai partnership.

5. Ada kecenderungan DPRD telah bertindak terlalu jauh melebihi kewenangannya dalam menanggapi laporan pertanggung jawaban kepala daerah. Mereka lebih menonjolkan fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi dan penganggaran. Di samping itu, DPRD lebih mengalokasikan anggaran bagi dirinya sendiri ketimbang kepada masyarakat yang diwakilinya.
6. Kalangan dunia usaha cemas dengan berbagai macam Peraturan Daerah (Perda) yang sudah dan akan dijalankan di daerah masing-masing. Kecemasan ini disebabkan oleh harapan mereka yang terlalu besar akan adanya peluang bisnis, namun bersamaan dengan itu mencemaskan semakin meningkatnya pungutan dari pihak aparat.

7. Di kalangan birokrat, ada kegelisahan yang cukup besar, terutama menyangkut nasib mereka berkait pola struktur organisasi dan rekrutmen pejabat. Hal yang tidak pernah terjadi di kalangan PNS adalah kegelisahan aparat yang bukan asli daerah, mereka seolah masuk dalam kubangan lumpur. Daerahisme semakin menonjol dalam wujud (a) pejabat perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan harus putera daerah, tidak perduli pada kriteria kemampuan atau persyaratan pangkat, (b) tidak bersedia bekerjasama dengan daerah otonom tetangga, walaupun hal itu bisa menguntungkan bagi daerahnya.

8. Pemanfaatan informasi otonomi daerah, baik oleh masyarakat maupun birokrasi di seluruh lokasi penelitian belum optimal. Hal ini disebabkan pengertian otonomi daerah itu sendiri masih dimaknai sebatas wacana, belum ada konsep dan langkah yang sama, sehingga pelaksanaan otonomi daerah merupakan sebuah proses learning by doing yang masih terus dilakukan dalam rangka memberdayakan masyarakat di daerah.

Saran
1. Konsep otonomi daerah masih perlu disosialisasikan melalui berbagai saluran komunikasi. Media massa yang dikelola swasta sangat tepat digunakan karena diakses oleh kalangan yang lebih luas. Di samping itu, sosialisasi otonomi daerah yang bersifat propagandis terutama menggunakan jargon pembangunan yang sering disiarkan melalui media milik pemerintah perlu dikurangi. Perlu dihindari istilah-istilah klise yang sering digunakan semasa orde baru agar khalayak (komunikan) tidak jenuh.

2. Wacana yang dikembangkan dalam otonomi daerah, baik oleh pemerintah maupun media massa hendaknya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitas atau pelayanan publik seperti (a) pelayanan administrasi (identitas penduduk dan perizinan), (b) pelayanan infrastruktur (jalan raya, jaringan irigasi, transportasi dan saluran pembuangan), (c) pelayanan kebutuhan dasar (pangan, air minum, kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, rasa aman, lingkungan bersih dan hijau), (d) pelayanan penerimaan daerah.

3. Untuk mengurangi adanya distorsi pemahaman tentang otonomi daerah yang cenderung meluas, sudah saatnya pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pengawasan, menyusun strategi komunikasi dalam rangka menata kembali pemahaman yang benar dan obyektif tentang kebijakan otonomi. Badan/dinas yang memiliki tugas di bidang komunikasi dan informasi dapat dioptimalkan fungsinya sehingga masyarakat luas mengadopsi informasi tentang otonomi daerah secara komprehensif.**

KONSEP & PEMIKIRAN

Kajian Isu Publik
Apakah yang disebut Isu Publik? Membicarakan Isu Publik, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan yaitu: Isu Publik dalam artian teoritis, yaitu isu atau persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak (bebas nilai). Sedangkan Isu Publik sebagai bahan kajian, yaitu isu atau persoalan yang menjadi bahan pembicaraan orang banyak, di antaranya para pakar, praktisi, tokoh-tokoh formal maupun nonformal serta masyarakat luas terhadap suatu persoalan tertentu sehingga layak dikategorikan sebagai isu yang sesungguhnya memang menyangkut kepentingan orang banyak (tidak bebas nilai). Misalnya: tanggapan, opini, pendapat, komentar tentang isu yang menyangkut kepentingan banyak orang.

Memilih topik Isu Publik
Bagaimana mengetahui atau memahami bahwa apa yang akan dilaporkan itu termasuk Isu Publik atau bukan? Langkah praktis untuk mengategorikan persoalan dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: persoalan yang dikemukakan mengundang kontroversial, merupakan tuntutan masyarakat, persoalan itu mempunyai pengaruh pada stabilitas sosial, menyangkut citra dan kinerja pemerintah, memiliki nilai proksimitas (proximity), disampaikan atau dipublikasikan dalam frekuensi tinggi. Untuk mendeteksi adanya Isu Publik ini, setidaknya langkah paling awal biasanya dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan media massa.

Kontroversial, dimaksudkan bahwa pemberitaan memuat tanggapan pro-kontra dari sumber-sumber yang diliput. Kontroversial juga mengandung pengertian bahwa ada perbedaan pendapat terhadap masalah yang menjadi topik pemberitaan. Juga ada kesamaan pendapat terhadap masalah yang dibahas, namun ditinjau dari sudut pandang yang berbeda, sesuai kapasitas dan kompetensi narasumber.
Tuntutan masyarakat, dimaksudkan bahwa pemberitaan mengandung tuntutan masyarakat. Artinya, pemberitaan memuat tuntutan dan harapan masyarakat akan suatu permasalahan, juga sebagai wujud media massa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang membela kepentingan masyarakat.
Pengaruh pada stabilitas sosial, dimaksudkan bahwa pemberitaan memiliki bobot yang bisa mempengaruhi masyarakat dalam hal kestabilan kehidupan secara umum, yakni hal-hal yang bersifat umum tapi menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Berkait citra dan kinerja pemerintah, dimaksudkan bahwa media massa sebagai watchdog bagi pemerintah, pengontrol kinerja pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pelayan masyarakat yang kemudian menginformasikan kepada masyarakat, sehingga dapat ikut ambil bagian dalam proses penilaian dan penentuan kebijakan. Dampak atas pemberitaan ini bisa berkait dengan citra maupun kinerja pemerintah.
Proksimitas, dimaksudkan bahwa kedekatan sebuah informasi dengan lokasi di mana pemberitaan tersebut terjadi, perlu diperhatikan agar kajian tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat di mana kajian tersebut dikonsumsi.
Frekuensi, dimaksudkan bahwa keseringan (frekuensi) pemuatan sebuah topik pemberitaan mengindikasikan bilamana berita tersebut layak untuk ditindaklanjuti atau perlu dibahas pada tingkat yang lebih serius. Frekuensi pemberitaan yang tinggi menunjukkan pula bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian.

Beberapa point di atas merupakan pedoman penentuan topik kajian dan memiliki bobot atau nilai masing-masing menurut prioritas. Dalam penentuan topik, keenam point tersebut merupakan standard, tetapi sebuah obyek kajian Isu Publik dapat pula tidak memenuhi beberapa point di atas (bukan harga mati), sehingga topik bisa diangkat berdasarkan faktor urgensitasnya.

Menuliskan naskah kajian isu publik
Berbagai tahapan dalam proses penulisan Isu Publik sebagai laporan kajian, ada pun tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:
· Alasan pemilihan kasus (pilih lead yang cocok) – alinea pertama
· Menjelaskan kasus secara singkat, bagian terpenting – alinea kedua
· Hal-hal pokok diulas sesuai lokasi kejadian – alinea ketiga
· Masalah perlu mendapat penjelasan lengkap – alinea keempat
· Pemecahan masalah – alinea kelima
· Solusi atau rekomendasi – alinea keenam

Bagian Pembukaan
Alinea pertama (merangsang khalayak untuk membaca kajian isu publik)
Mengemukakan hal-hal paling menonjol dari kasus yang dikaji, dari segi kontroversi, dampak, keunikan atau keistimewaan yang dapat dilihat atau dirasakan, baik saat ini atau masa depan. Penggunaan bahasa sesuai nuansa yang dibangun.
Alinea kedua (penjelasan obyek kajian)
Mengurai singkat obyek kajian, pemaparan data obyektif, kalimat sederhana, mudah dipahami duduk perkaranya. Kemudian memberi penjelasan rinci pada bagian yang menjadi fokus kajian. Minimal menunjukkan: kapan kejadiannya, di mana dan melibatkan siapa. Untuk memperkuat obyektivitas dapat mengutip informasi dari data dokumentasi, suratkabar, media lain atau hasil observasi.

Bagian Tengah
Alinea ketiga (pemilihan obyek kajian)
Menjelaskan pokok pikiran, mengapa memilih topik kajian atau focus of interest dari masalah yang dikaji. Kemukakan: apa dan siapa saja terkait masalah tersebut. Meyakinkan pembaca bahwa kajian ini penting, terutama untuk kesejahteraan masyarakat yang perlu “dibela.” Yang perlu dibela: rakyat kecil, konsumen yang tidak berdaya atau kebenaran hakiki. Pemaparan ini menggunakan argumen rasional (teori, konsep atau konsep common sense), perlu juga mengemukakan bukti empiris.
Alinea keempat (masalah yang ditemukan)
Kemukakan masalah mendasar dari kajian. Masalah yang diangkat bukan sekadar permukaan, tetapi akar masalah dan masalah ikutan yang berimplikasi pada masalah teknis untuk memperkuat masalah yang dikemukakan. Pemaparan data empiris yang menunjukkan adanya kontradiksi, ketidak konsistenan, ketidak rasionalan dan kejanggalan atau kesalahan berpikir (fallacy), baik menyangkut kebijakan maupun implementasi kebijakan.

Bagian Akhir
Alinea kelima (menjawab masalah)
Menguraikan analisis berupa pemaparan premis-premis yang memperkuat kontradiksi yang diberikan. Premis dimaksud, berupa data empiris yang punya kaitan langsung atau tidak, bisa juga mengemukakan argumen rasional. Sudahi dengan uraian singkat, jelas.
Alinea keenam (solusi dan langkah-langkah kongkret yang perlu diambil)
Berikan solusi yang berperspektif komunikasi atas masalah yang dibangun. Solusi berupa strategi komunikasi, tanpa meninggalkan substansinya. Solusi perlu ditujukan kepada pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat dilakukan oleh instansi/organisasi/individu yang menjadi sasaran dalam kajian Isu Publik tersebut. Kemukakan keuntungan bila melakukan solusi yang ditawarkan. Yang penting solusi ini dapat menambah citra positif kinerja pemerintah, memberi kestabilan nasional, punya nilai keuntungan komunitas lokal/daerah dan tidak meninggalkan kepentingan nasional serta bertujuan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Catatan:
Demikian konsep ringkas yang dapat saya tuliskan secara sistematis. Mudah-mudahan konsep mengenai cara menyusun kajian Isu Publik ini memberi manfaat bagi yang membutuhkan. Pengembangan dari langkah-langkah pengkajian ini dapat menjadi pedoman penulisan artikel/opini untuk menelaah topik-topik aktual. Kalau masih ada yang belum jelas, dimohon menghubungi e-mail>
jok_martono@yahoo.co.id
__________________________________________________________________________

Menyusun Proposal Penelitian
(Usulan Penelitian)

Isi dan bentuk:
1. Usulan penelitian adalah gagasan penelitian yang dituangkan melalui unsur-unsur penelitian dan kegiatannya. Usulan penelitian berfungsi sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
2. Unsur-unsur dari kegiatan penelitian dapat berbeda antarlembaga yang satu dengan yang lain.

Komponen usulan penelitian:
1. Judul penelitian
2. Latar belakang masalah
3. Perumusan masalah
4. Tujuan penelitian
5. Kegunaan/manfaat penelitian
6. Tinjauan/telaah pustaka
7. Kerangka pemikiran/teori
8. Hipotesis
9. Metode penelitian
10. Jadwal kegiatan
11. Personalia
12. Rencana anggaran
13. Daftar pustaka
14. Instrumen

Keterangan:

Judul penelitian
Diformulasikan secara jelas, singkat dan operasional.

Latar belakang
- mulai dengan pernyataan sederhana mengenai suatu masalah
- diperkuat dengan sumber literatur/hasil penelitian yang relevan
- ada justifikasi, aturan untuk melakukan penelitian
- fokuskan perhatian pada aspek-aspek yang paling penting dari masalah tersebut.

Rumusan masalah
- dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang problematik, dapat bersifat deskriptif, eksplanatif (korelatif atau kausal), komparatif, evaluatif
- dalam rumusan harus ada konsep/konstruk
- harus padat dan jelas
- merupakan dasar dalam membentuk tujuan penelitian
- harus dijadikan dasar judul.

Sumber-sumber masalah penelitian
- teori, konsep, prinsip yang terdapat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
- laporan hasil penelitian
- data sosial dari berbagai sumber
- pengamatan
- pengalaman
- diskusi, seminar, pertemuan ilmiah
- wawancara dengan tokoh, ahli dan sebagainya
- media massa
- intuitif.

Tujuan penelitian
- harus mengacu pada rumusan masalah
- dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang kongkrit dan jelas tentang apa yang akan digambarkan, dikorelasikan, diuji dan lain-lain
- dapat dirinci lebih jauh.

Kegunaan/manfaat
Dijelaskan sumbangan/manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis (antara lain: sponsor, penulis). Ini cenderung subyektif.

Tinjauan pustaka
- uraian tentang hal-hal yang telah diteliti, ditulis tentang penelitian ini
- berupa penemuan maupun hal-hal yang perlu diteliti lebih lanjut
- bisa juga tentang teori-teori yang relevan
- penulisan harus bersifat essai.

Kerangka pemikiran
- merupakan alur pikir si peneliti dalam rangka memecahkan masalah
- dasar pembuatan adalah teori dan konsep
- merupakan pendekatan/strategi peneliti untuk memecahkan masalah
- agar nampak sederhana, kerangka pemikiran perlu dilengkapi dengan skema/bagan, model atau dalam bentuk simbolik/matematis.

Hipotesis
Merupakan dugaan/jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian.

Metode penelitian
- merupakan prosedur, langkah atau cara kerja yang akan ditempuh dalam rangka memecahkan masalah penelitian
- merupakan manifestasi prinsip keterbukaan sehingga semua orang tahu prosedur kerja
- komponen metode penelitian antara lain: tempat dan waktu, jenis penelitian, variabel-variabel (yang ditarik dari konsep penelitian), definisi formal dan operasional, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, pengolahan data dan analisis.

Jadwal kegiatan
Dibuat dalam bentuk ber-chart yang berisi jenis kegiatan dan target waktu.

Personalia
Nama peneliti, jabatan, disiplin ilmu.

Rencana anggaran
- peralatan
- perlengkapan
- honorarium peneliti
- perjalanan dan lain-lain.

Daftar pustaka
- berisi daftar sumber literatur
- disusun menurut pengarang, tahun, judul, tempat terbit.

Instrumen
- membuat kuesioner untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik dan tujuan penelitian (bertitik tolak variabel-variabel yang jelas)
- membuat kuesioner untuk memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas tinggi sehingga akan membantu analisis
- daftar pertanyaan berkait langsung dengan hipotesis atau tujuan penelitian.

Yogyakarta, Juli 1999
Disarikan oleh Joko Martono, dalam Temu Ilmiah, di Hotel Century Saphir, Yogyakarta 26-30 Juli 1999, Ceramah Ilmiah oleh Drs. Rusdi Muchtar, MA ( Ahli Peneliti Utama, LIPI).
__________________________________________________________________________


Pilkada Langsung:
Suksesi Kepemimpinan Daerah yang Demokratis?
Oleh: Joko Martono

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) secara langsung yang menurut rencana mulai dilaksanakan bulan Juni 2005 merupakan pengalaman pertama bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan suksesi kepemimpinan di daerah. Dalam konteks demokratisasi, sesungguhnya perhelatan politik bernama Pilkada ini memiliki makna strategis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan (governance reform). Bahkan apabila perhelatan politik ini dapat berlangsung dan berproses sesuai mekanisme demokrasi maka kemajuan-kemajuan politik sangat banyak memberikan prospek maupun kontribusi positif terhadap bangunan kekuasaan di daerah, paling tidak selama lima tahun mendatang.

Pilkada secara langsung dapat dikatakan berjalan demokratis jika (1) seluruh prosesnya menempatkan masyarakat sebagai pemilik otoritas yang utama untuk memilih. Proses internal dalam suatu partai politik atau antarpartai politik dalam merekrut para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak dikandidatkan tidak mengundang konflik berkelanjutan, sehingga akan berdampak pada pembentukan citra parpol itu sendiri, (2) Pilkada dikonstruksi dapat meningkatkan kesejahteraan bersama (bonum communae). Oleh sebab itu, bagi setiap kompetitor politik dalam meraih tampuk kekuasaan seyogyanya tidak terlepas dari maksud-maksud yang mulia yaitu berniat untuk mencapai tujuan politik dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat yang kelak dipimpinnya.

Mengingat pemilihan kepala daerah secara langsung yang hendak dilaksanakan ini merupakan “langkah baru” dalam menapak kehidupan politik lokal, agaknya ada sesuatu yang layak dilakukan semua pihak berkompeten. Tentu dengan harapan bahwa terselenggaranya Pilkada langsung juga mengandung makna politik dalam arti luas, bahkan banyak memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya. Betapa pun Pilkada yang kelak di kemudian hari telah dirancang secara demokratis, transparan, partisipatoris dan akuntabel akan kehilangan makna apabila dalam perjalanannya masih terkendala dengan munculnya konflik-konflik antarkelompok kepentingan. Mobilisasi massa yang selama ini menjadi trend guna meraup suara dukungan untuk memenangi pemilihan, seringkali mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan terutama di kalangan massa di tingkat grassroots. Terlebih kentalnya kedekatan jiwa antara mereka yang akan memilih dengan yang ditokohkan untuk dipilih telah menjadikan suasana mudah tergiring ke arah fanatisme serta pragmatisme politik di tingkat lokal. Jika kondisi demikian disalahmaknakan, bukan tidak mungkin dampaknya pun semakin meluas, suksesi kepemimpinan di daerah bisa menyebabkan konflik horizontal, yang kemudian tidak memperkuat bangunan demokrasi - tetapi justru cenderung terjadi “partaikrasi,” demikian pernah dilontarkan J. Kristiadi, seorang peneliti CSIS belum lama berselang.

Sejak tumbangnya rezim orde baru sekitar tujuh tahun lalu dan kini kita memasuki era transisi (baca: sampai sekarang masih berlangsung proses reformasi setengah hati) nampak demokrasi belum menunjukkan citranya. Ini bisa dipahami, mengingat kondisi pluralisme masyarakat di mana struktur sosialnya yang tidak kondusif terhadap toleransi maka demokrasi itu sendiri belum terbangun secara kokoh. Karakter kehidupan demokrasi dalam pluralisme sosial demikian, telah berdampak sangat rentan terhadap berbagai konflik, fragmentasi serta semakin menajamnya tingkat polarisasi sosial sehingga patut dipertanyakan apakah institusi-institusi sosial-politik yang ada sudah benar-benar siap melakukan perubahan paradigma dalam demokrasi internal masing-masing parpol? Ini persoalan mendasar yang patut diungkap sekaligus digugat bilamana diharapkan sebuah perubahan sistem demokrasi yang substansial.

Belum lepas dari ingatan, konflik internal yang dialami dua partai besar yakni PDI-Perjuangan ketika melangsungkan Kongres II di Bali dan Partai Kebangkitan Bangsa pada Muktamar II di Semarang tidaklah bisa dianggap sekadar peristiwa biasa. Perebutan kursi di tingkat kepengurusan yang tampak di “permukaan gunung es” tidak hanya dapat dimaknai sebagai dinamika internal partai. Rivalitas antarkubu yang masing-masing memiliki pendukung dalam jumlah cukup besar lebih menjadikan persoalan serius, bahkan jika tak ditemukan jalan tengahnya seperti telah dibentuknya organisasi tandingan, justru akan berimplikasi pada melemahnya konsolidasi maupun soliditas partai bersangkutan. Peristiwa tersebut dapat menjadi gambaran betapa kurang kondusifnya elemen-elemen pendukung demokrasi di negeri ini. Lantas, bagaimana perkembangan politik dalam perspektif demokrasi yang hendak dibangun dalam lepotan persoalan internal partai-partai berpengaruh itu?

Dalam konteks Pilkada, memang perebutan kekuasaan sah-sah saja dilakukan, proses suksesi kepemimpinan daerah tidak lebih merupakan pertarungan antarkekuatan politik di masyarakat. Artinya, melalui mekanisme Pilkada langsung maka suara rakyat lebih terartikulasi, kekuasaan yang terbentuk benar-benar terlahir dari bawah tanpa harus dimanipulasi sebagaimana pengalaman representasi politik yang diperankan parlemen. Kandidat kepala daerah/wakilnya dikondisikan untuk berinteraksi langsung dengan para pemilih sehingga kualifikasi atas dasar program yang ditawarkan, kesungguhan serta komitmen pada aspirasi rakyat bagi setiap pasangan calon pimpinan daerah benar-benar dipertaruhkan. Itu sebabnya, langkah-langkah strategis dalam memilih calon yang pantas dipercaya untuk memegang tampuk kekuasaan lima tahun mendatang menuntut pertimbangan ekstra cermat, berhati-hati dan pemilih cenderung lebih rasional.

Konsekuensi atas kondisi demikian, tidak lain harapan banyak bertumpu pada parpol atau gabungan parpol dan pasangan masing-masing kandidat untuk bermain cantik dalam kancah perpolitikan di daerah. Pantas pula disadari bahwa proses transisi politik yang kini terjadi harus dipahami sepenuhnya oleh seluruh komponen politik, termasuk para kandidat, sehingga melalui pemahaman dan pemaknaan yang pas – bisa mendorong proses transisi menuju terbentuknya struktur politik yang demokratis menjadi lebih cepat. Tetapi sebaliknya, proses transisi politik akan bergerak balik kearah sistem politik yang otoriter apabila ditemui politisi masih sibuk melakukan tekanan-tekanan kepada lawan politiknya. Golkar yang dulu dianggap berkuasa, atau Golkar yang merasa kehilangan kekuasaan berusaha menciptakan kesan mereka mewakili kepentingan real masyarakat, sehingga tidak bisa ditekan seenaknya. Ketidaksepahaman terhadap situasi transisional ini membuat partai-partai besar yang bertarung dalam Pilkada akan terjebak pada situasi groupism, yang pada gilirannya justru dapat memicu tumbuhnya polarisasi antarkelompok kepentingan menjadi semakin cenderung melebar, meluas dan tajam.

Fokus terpenting, sesungguhnya patut dan layak dipahami, dimengerti atau diimplementasikan di dalam kancah politik masa kini dan akan datang, bahwa suksesi kepemimpinan daerah yang diwujudkan dalam Pilkada bukanlah hanya sebatas terpilihnya pasangan kandidat menjadi kepala daerah dalam memenangi pemilihan yang ditunjukkan perolehan suara terbesar. Sukses Pilkada tidak lain dapat ditandai bilamana perhelatan politik ini dapat berjalan sesuai kaidah serta mekanisme demokrasi sebagaimana lazimnya. Sebab itu memaknai Pilkada sebagai sarana mewujudkan demokrasi di tingkat lokal akan lebih bijak, dari pada menjadikan perhelatan politik tersebut hanya sebagai tujuan semata. Hal mendesak yang harus dijadikan dasar pijakan semua politikus dan kader parpol maupun seluruh komponen politik, tak terkecuali para pemilih bahwa kemenangan parpol/gabungan parpol atas terpilihnya seorang kepala daerah bukanlah tolok ukur suksesnya Pilkada. Indikator suksesi kepemimpinan daerah justru terletak pada kemenangan rakyat yang ditandai dengan tingkat partisipasi, terjaganya rasa aman, nyaman dan tentunya tercipta stabilitas wilayah yang kondusif.

Untuk mencapai harapan itu semua, maka pada tataran praktis dan mengacu pada pengalaman masa lalu, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas Pilkada 2005 mendatang. Seperti dikemukakan pakar politik UGM, Arie Sujito, kendatipun angka partisipasi pemilih tergolong tinggi, namun kualitas partisipasi itu masih disangsikan. Berbagai pelanggaran selama pemilu dan pembelokan arah perubahan pasca pemilihan adalah merupakan bukti indikasi kemerosotan kualitas demokrasi di era transisional. Secara umum, hal ini terjadi karena gagalnya proses transformasi demokrasi prosedural formalis menuju demokrasi substantifis, yang menurunkan keyakinan rakyat mengenai perubahan melalui sistem elektoral. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada nanti, pengalaman serupa tak layak terulang.

Perlunya memperkuat bargaining position rakyat dalam proses politik di tingkat lokal, hal ini untuk mencegah terjadinya distorsi partisipasi. Dalam Pilkada langsung, partisipasi harus berorientasi lebih progresif dan terkonsolidasi. Dapat ditambahkan, bahwa partisipasi bukan hanya berpijak pada kesadaran individual warga, namun hendaknya ditransformasikan menjadi kekuatan kolektif dengan cara memperkuat organisasi-organisasi kewargaan (politisasi rakyat) menghadapi arena Pilkada langsung. Pilihan aktivitas seperti pemantauan pemilihan, mendorong dan memperkuat partisipasi kritis pemilih serta model kontrak politik barangkali perlu diupayakan melalui kualitas yang lebih maju.

Mencegah dan mengantisipasi kekerasan antarwarga sebagai pemilih, yakni melalui cara pengelolaan, resolusi dan transformasi segala potensi dan bentuk aktual konflik agar tidak mengarah menjadi tindak anarki. Berdasar pengalaman pemilu selama ini, potensi kekerasan di dalam masyarakat justru sebagian besar bersumber dari ulah elit politik dengan cara-cara mobilisasi dan manipulasi atas partisipasi dengan memanfaatkan pragmatisme serta ketidakberdayaan warga. Kerentanan warga atas manipulasi elit politik perlu segera diatasi dengan membangun sejak awal lintas komunitas atau lintas sektor dengan basis kepentingan dan program yang sama. Melalui cara ini warga dikondisikan membangun solidaritas bersama dan bersatu, dibanding sentimen kelompok.

Memastikan agar terjadinya perubahan menuju kondisi yang lebih baik pasca Pilkada. Selain memikirkan proses Pilkada, antisipasi pasca Pilkada juga harus dilakukan demi mencegah kecenderungan ingkar para tokoh terpilih kepada rakyatnya. Caranya, masyarakat sipil didorong untuk aktif melakukan kontrol atas jalannya kekuasaan secara berkelanjutan melalui model ekstra parlementer. Memperkuat kapasitas organisasi sipil sebagai bagian proses mengawal agenda kontrak politik yang telah dilakukan, bahkan juga membangun jembatan strategis antara masyarakat sipil dan parlemen lokal.

Mencermati pemahaman dari berbagai aspek di atas, nantinya dapat diharapkan Pilkada akan memberikan kontribusi pada kemajuan signifikan, sekaligus mampu menjawab problem politik representasi yang dapat dikatakan gagal pada waktu lalu. Melalui cara-cara elegan inilah pelaksanaan Pilkada semakin menebalkan kepercayaan rakyat pada tataran perubahan dan perkembangan sistem demokrasi di tingkat lokal. Bahkan dengan terselenggaranya Pilkada langsung yang berproses sesuai kelaziman demokrasi secara universal maka banyak diharap bahwa suksesi kepemimpinan daerah akan mampu mendongkrak atau melahirkan terobosan baru dalam upaya peningkatan kualitas civic education berjangka panjang. Bukan sebaliknya, Pilkada justru menjadikan keraguan rakyat dalam mengembangkan demokrasi di tingkat lokal.
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vo.9 No.1/April 2005).
____________________________________________________________________________

Playboy:
Majalah Pria Dewasa yang Dihebohkan

Oleh: Joko Martono

RENCANA kehadiran pendatang baru dalam belantika media massa di negeri ini terus mengundang sorotan kontroversial. “Spesies” baru bernama majalah Playboy yang di sananya sudah terbit sejak puluhan tahun lalu (Desember 1953), pada bulan Maret 2006 direncana merambah dan beredar dengan versi Indonesia. Fenomena ini bagi beberapa pihak nampak cukup mengejutkan, bahkan majalah yang berpusat di Amerika dan sengaja dirancang dengan bidikan pangsa pembaca pria dewasa dilengkapi tontonan syahwat itu sertamerta direspons berbagai pihak. Di kalangan moralis, rencana kehadiran majalah “panas” itu ditentang habis-habisan. Tak ada kata kompromi untuk menolak peredaran bacaan bersimbol kelinci ber-tuxedo di negeri penyandang budaya adiluhung ini. Bila memang perlu, kelompok tersebut dikabarkan segera melakukan unjukrasa atau demo kepada penerbit dan agen-agennya.

Sementara kelompok moderat lebih berhati-hati menyampaikan sorotan, mereka cenderung menanyakan formatnya karena belum ada bukti empiris sebagai acuan atau bahan analisis apakah majalah Playboy bisa dikategorikan cabul atau tidak. Dalam tinjauan etis, jika diasumsikan kehadiran bacaan dilengkapi gambar “syur” disamakan seperti yang beredar di negeri Paman Sam, sangatlah tak bersesuaian dengan kultur Indonesia. Namun tinjauan demikian tentu masih mengandai-andai, sebatas asumsi belaka. Ketua Dewan Pers, Ichlasul Amal pun masih belum bisa menyorot lebih dalam serta menilai secara final rencana kehadiran majalah “impor” yang terus dihebohkan itu. Ia enggan berkomentar lantaran belum mengetahui isi maupun formatnya secara pasti, wait and see tampaknya.

Sedangkan salah satu anggota Komisi VIII DPR, Yoyoh Yusroh berkomentar singkat, ia berharap agar desain majalah Playboy nantinya tidak seperti yang beredar di Amerika Serikat (AS). Jika persis seperti yang terbit di sana, pihaknya selaku wakil rakyat secara bersama-sama akan melakukan protes. Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan rencana penerbitan majalah itu, asalkan pihak perusahaan ikut memerhatikan nilai budaya bangsa dan adat ketimuran.

Lain halnya dengan pihak penyelenggara (baca: pengusaha majalah) seperti promotion Playboy di Indonesia, Avianto Nogroho (12/1) menyebutkan tak perlu takut. Kontroversi yang berkembang selama ini dapat ditepis dengan penekanan isi majalah yang berbeda dengan majalah pria lain. “Kita nggak hanya mengekplor perempuan saja, tapi meng-educate orang untuk membaca. Selama ini kan orang Indonesia mengakses Playboy cuma untuk lihat gambarnya. Selain itu, distribusi majalah dititikberatkan pada sistem berlangganan, juga hanya bisa diperoleh di toko-toko buku terkemuka,” jelasnya. Sedangkan Direktur PT Velvet Silver Media, M Ponti Carolus, yang mengurus peredaran majalah Playboy menyatakan pihaknya sudah mengantongi izin usaha (SIUP) dari Departemen Perdagangan sehingga majalah akan tetap terbit sesuai rencana. Untuk edisi pertama, Playboy tidak memuat foto bugil, hanya berupa foto selebritis Indonesia sesuai bidangnya.

Kontroversi dapat diprediksi tak hendak surut, dari hari ke hari perbincangan akan terus berlanjut, bahkan menjelang diterbitkannya majalah yang mempertontonkan syahwat ini sangat mungkin digencari protes dari kalangan yang kontra dan melihat bahwa dampak-dampak psikologis serta dampak fisik atas kehadiran bacaan “yang dapat merangsang birahi” tersebut dikhawatirkan terjadi. Lantas akankah majalah Playboy tetap ngotot terbit dengan sarat kecaman di sana-sini tanpa memperdulikan opini publik? Atau pihak manajemen majalah bersimbol kelinci ini berusaha mengakomodir opini yang berkembang melalui kebijakan editorialnya untuk tidak menampilkan gambar-gambar cabul, vulgar, nudis dan sejenisnya yang selalu dikhawatirkan beberapa kalangan?

Jawaban atas pertanyaan terakhir ini mestinya lebih bijak dalam menyikapi opini yang berlangsung belakangan. Hanya saja persoalannya sekarang berkait dengan apa yang menjadi orientasi diterbitkannya majalah Playboy itu sendiri. Berorientasi ideal ataukah lebih menitikberatkan pada orientasi bisnis, ini perlu dipahami sebelum kita melangkah lebih jauh dalam membahasnya.

Dilihat secara pintas dari pernyataan-pernyataan seperti terungkap lewat pemberitaan media, ada kesan bahwa kecenderungan diterbitkannya majalah Playboy edisi Indonesia ini tidak lebih sebagai langkah ekspansi marketing global dalam upaya pengembangan perusahaan media yang menekankan sajian gambar wanita. Pihak manajemen majalah Playboy cukup cermat dalam membaca peta “kebutuhan informasi” hiburan, bahkan mereka mampu menangkap peluang sehingga penetrasi usaha dalam bentuk peningkatan sirkulasi atau peredarannya semakin diperluas.

Dalam perspektif ekonomi-bisnis, khususnya di era pasar bebas dan globalisasi, apa yang dilakukan pengelola majalah Playboy mestinya bisa dipahami. Manajemen tangguh yang melekat, pengalaman yang tak diragukan dibarengi kepemilikan modal kuat benar-benar telah menjadikan perusahaan pers tersebut akan mudah mengembangkan sayap ke seluruh dunia, termasuk ke wilayah negara-negara Asia Tenggara. Berkait perihal prosedur dan mekanisme tata perdagangan internasional, majalah Playboy sebagai salah satu komoditi telah mendapat perizinan usaha (SIUP) secara legal-formal dari Departemen Perdagangan RI, yang berarti penerbitan ini akan siap beredar untuk diperjual-belikan di wilayah Indonesia.

Pada tinjauan aspek politik, majalah yang berpusat di negeri Paman Sam ini jelas dilihat dari garis kebijakan yang dianut redaktur cenderung berhaluan demokrasi ala USA, di mana teori pers libertarian akan banyak berperan mewarnai sebaran informasi (gambar dan tulisan) belandaskan freedom of the press, freedom of information yang selalu mewarnai perilakunya. Sangat dimungkinkan pihak manajemen Playboy telah mengkonstruksi bahwa konsumen Indonesia sebagai pangsa pembaca yang cukup potensial sehingga perlu digarap untuk mendapat kebebasan memperoleh haknya yaitu hak untuk mngetahui dan mengakses informasi sekaligus demi meraup profit.

Demi memenuhi ambisi tersebut, ekspos terhadap para selebritis maupun cewek-cewek seksi, sensual-menggoda serta penonjolan paha dan “nenen” (maaf: buah dada/payudara) seolah menjadikan nilai berita yang ditampilkan memenuhi unsur “un-usual” terutama bagi kalangan masyarakat beradat ketimuran, yang agaknya malu-malu tapi mungkin juga mau untuk melirik “barang haram” itu. Sayangnya terhadap penggemar gambar “panas” ini belum pernah dilakukan survai mendalam. Jangan-jangan jumlah yang menyukainya malahan termasuk kelompok silent majority?

Dari berbagai kasus serta pengalaman, tentunya berbicara kebebasan pers, kebebasan informasi, akan selalu berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana informasi itu disampaikan. Pengembangan jaminan penyelenggaraan transparansi dan kebebasan memperoleh informasi mestinya tidak dapat secara mentah-mentah diadopsi dari standar yang berlaku di negara lain, tanpa memperhatikan latar belakang sosial budaya, politik dan ekonomi. Artinya bahwa suatu sistem komunikasi dan informasi yang berlangsung di satu negara, belum tentu memberikan manfaat yang sama di negara yang lainnya termasuk di negeri ini.

Demikian halnya freedom of the press di kalangan pers barat (F. Siebert, 1986: pers libertarian) ternyata dalam perjalanannya telah membawa dampak bahwa masyarakat (publik) selalu berada pada posisi yang banyak dirugikan. Kebebeasan pers seringkali disalahgunakan atau tidak sedikit telah terjadi abuse of freedom. Atas dasar itulah pola libertarian mulai ditinggalkan dan kemudian muncul teori social responsibility. Gambaran tersebut sesungguhnya mengajak semua pihak menyadari bahwa di negara-negara yang menganut paham demokrasi dan seiring ditandatanganinya era pasar bebas, maka langkah pelarangan penerbitan sebuah media tidak bisa diberlakukan. Justru keberadaan regulasi menjadi penting untuk memberikan jaminan kebebasan serta akses informasi kepada rakyatnya. Hanya saja pengembangan demokratisasi dalam upaya mewujudkan transparasni dan kebebasan memperoleh informasi harus dilihat secara sistemik. Langkah-langkah dalam aktivitas komunikasi dan informasi yang dijalankan secara profesional masih juga harus didukung pranata internal dan persyaratan teknis yang terkait di dalamnya.

Wartawan kawakan Inggeris, North Chiffe dalam berbagai pengalamannya berkecimpung di dunia pers menyebutkan, dalam konteks jurnalistik bahwa pemberitaan berbau sex, crime dan vulgar merupakan topik-topik yang paling banyak disukai orang. Tiga topik itu selanjutnya menjadikan unsur utama bahkan dapat disebut sebagai selling topic sehingga jika hal demikian ditampilkan lewat media massa, tentu akan banyak dibaca, diburu alias laris manis. Bisa jadi majalah Playboy yang tingkatan sirkulasinya mendunia dan banyak meraup keuntungan itu berhasil mengadopsi pengalaman Chiffe dalam melangsungkan strategi pemasarannya, hingga ke wilayah Asia Tenggara dan berencana segera beredar dalam versi Indonesia.

Namun, muncul kemudian protes berkelanjutan. Di berbagai tempat terus berlangsung demo dan unjukrasa menentang kehadiran medium “pendatang baru” bernama Playboy. Dikhawatirkan kehadiran medium itu nantinya menonjolkan gambar-gambar “pengumbar syahwat” dan “jorok” yang akan meracuni generasi bangsa. Ini sesungguhnya dapat dimaknai sebagai bagian dari respons yang juga dapat diartikan merupakan reaksi awal atas terjadinya benturan nilai maupun kepentingan. Dengan mengatasnamakan moral, adat dan budaya, kelompok penentang ini mestinya patut juga dipertimbangkan. Mereka pun berhak untuk mengekspresikan pendapat dan opini sejalan dengan asas demokrasi yang kini terus berproses mencari bentuknya.

Di satu sisi, memang pers sering mendapat julukan sebagai kekuatan ke-empat setelah kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers dalam melangsungkan fungsi dasarnya to inform selanjutnya memiliki fungsi-fungsi tambahan yaitu sebagai pendidik, penghubung rakyat-pemerintah, pembentuk pendapat umum, kontrol sosial, dan penghibur. Itu sebabnya jika pers memiliki kebebasan untuk mencari, meliput, mengolah dan mempublikasikan informasi sebagaimana tercakup dalam freedom of the press adalah sah-sah saja dan ini merupakan konsep universal dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar yang patut diperjuangkan atau ditegakkan.

Di balik itu semua, pada sisi lain jika dilihat dari titik tolak kedudukannya sebagai institusi komunikasi di mana para pengelola pers yang terdiri atas kolektivitas manusia dalam memproduk suatu pemberitaan, maka pers merupakan sebuah social institution yang mempunyai tugas sebagai public service. Manusia yang tergabung dalam kelembagaan ini tentu saja merupakan suatu personifikasi yang mempunyai level sama dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsekuensinya pun seharusnya hak kebebasan yang dimiliki inhern dengan kewajiban-kewajiban normatif yang mengiringi setiap sepak terjang aktivitas pers itu sendiri.

Begitu halnya kehadiran majalah Playboy yang menurut rencana akan segera beredar dalam percaturan media massa di Indonesia, mestinya pihak manajemen perlu mendengar, melihat dan memahami kondisi sosial-budaya negeri ini. Memperketat kebijakan redaksional seperti melakukan self cencorship terhadap gambar-gambar seronok yang tidak pantas dipublikasikan berdasarkan hati nurani dan memegang teguh etika komunikasi merupakan sebuah strategi bisnis media yang profesional. Bukankah kebebasan di samping bermakna bebas memberitakan atau menyiarkan juga mengandung makna “bebas untuk tidak memberitakan atau menyiarkan” sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban/kepentingan umum?

Mengakomodir sekaligus menyikapi pendapat yang berkembang berkait kekhawatiran berbagai pihak terhadap publikasi gambar-gambar porno di majalah Playboy versi Indonesia adalah tindakan arif dan bijak, bahkan bisa mengeliminir keresahan tanpa harus mengundang persoalan baru yang memicu penentangan lebih keras dan semakin dihebohkan. Termasuk apa yang dilakukan pihak manajemen majalah Playboy dengan keputusan menunda penerbitannya karena masih mengundang pro-kontra adalah bagian dari sikap yang mengacu pada komunikasi konvergensional. Mencari alternatif lain yang lebih “pas” yaitu menerbitkan majalah baru tanpa diembel-embeli dengan label Playboy, sangat memungkinkan industri media ini lebih persuasif dalam menerobos pangsa pasar yang selama ini sudah dibidik sebagai target konsumennya.**
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vol.10 No.1/April 2006).
____________________________________________________________________________


Memahami Standar Jurnalisme Profesional
Oleh: Joko Martono

SUNNGUH peka dan jeli Pak Syamsu Nur, sebagai Ketua PWI Cabang Sulawesi Selatan dalam mengamati dunia yang digelutinya. Di depan peserta Lokakarya Pemantauan dan Liputan Pemilu 2004 di Makassar (11/8), beliau mengungkapkan, penyakit yang “diderita” wartawan yaitu kebiasaan membuat berita yang melanggar kode etik dan hanya bertujuan memikat agar media itu disukai banyak pembacanya. Dicontohkan, pemberitaan sebuah media di Jakarta yang menulis ratusan demonstran mendatangi kantor instansi tertentu, padahal faktanya hanya puluhan orang (Bernas,12/8).

Ungkapan jujur ini nampaknya merupakan bagian dari langkah kontrol internal, sebuah sinyalemen bahkan sebagai warning bahwa kecenderungan pembohongan publik dan pelanggaran kode etik jurnalistik belakangan ini masih ditengarai sering terjadi. Itu sebabnya diharapkan dan dituntutkan kepada para pekerja pers (wartawan) supaya melakukan koreksi diri dan selalu meningkatkan cara-cara menggali, mengolah dan menyebarluaskan suatu peristiwa atau kejadian berdasar pada fakta-fakta.

Demikian halnya, Presiden Megawati, ketika melangsungkan pertemuan dengan tokoh Serikat Pekerja Suratkabar (SPS) Jacob Oetama, Ny Roesilah Kasiyanto, Leo Batubara dan Amir Siregar di Istana Negara, Rabu (3/9), melontarkan kegerahannya atas pemberitaan media massa yang dinilainya tidak proporsional. Dikatakan, ada beberapa media yang tidak profesional dalam pemberitaannya. “Kalau medianya tidak profesional, biasanya juga tidak mampu membentuk opini publik.” Sementara dalam imbauannya kepada kalangan masyarakat yang merasa dirugikan pemberitaan pers, agar tidak ragu-ragu dalam menyampaikan keluhannya, karena itu menjadi hak dari mereka sebagai obyek pemberitaan (Bernas, 4/9).

Dari apa yang diungkapkan Pak Syamsu Nur, disusul kegerahan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut, selanjut nya ada dua sisi yang layak dikaji. Pertama, menyangkut fungsi serta orientasi institusi pers. Kedua, perlunya penerapan kode etik bagi para insan pers dalam rangka menyiarkan pesan berupa kebijakan publik. Dua dimensi permasalahan ini memang seringkali menjadikan persoalan klise dan cukup dilematis. Dari tahun ke tahun, sebelum era reformasi pun wacana tersebut berkali-kali mengemuka, namun fenomenanya masih saja berlangsung, seolah tanpa ditemukan diagnosa serta terapi yang pas. Kalau saja, kini persoalannya diangkat kembali ke permukaan maka “penyakit kronis” ini sudah mencapai stadium lanjut sehingga membutuhkan dosis tinggi untuk bisa menyembuhkannya.
Terakhir, terpetik pernyataan Presiden Megawati, ketika membuka Kongres Ke-21 PWI di Palangkaraya (2/10), meminta masyarakat segera menghentikan sikap suka mengolok-olok diri sendiri, menilai buruk bangsa sendiri sehingga menggerogoti semangat kebang gaan nasional. Selanjutnya presiden mengajak semua wartawan serta seluruh insan pers nasional untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, tanpa menutup-nutupi bahkan harus dilakukan koreksi terhadap kekurangan, kesalahan dan penyimpangan seberapa pun kecilnya (Kompas,3/10).

Fungsi dan orientasi
Dalam konteks umum, keberadaan penerbitan pers sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang komunikasi mempunyai fungsi untuk menyampaikan informasi. Pelaksanaan fungsi dasar ini lebih jauh akan membuahkan peran-peran sebagai penghubung massa, pendidik massa, penghibur massa, pembentuk pendapat umum (public opinion), pengontrol atau pengriktik terhadap segala persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Dari fungsi dasar dan peran inilah selanjutnya diharapkan keberadaan media penerbitan pers dapat dikatakan sebagai sebuah agen pembaharu, agen perubahan sosial sehingga membuat kehidupan di segala bidang maupun sektor menjadi lebih dinamis.

Pada proses perjalanannya, penerbitan pers sebagai suatu lembaga komunikasi nampaknya lebih mengindustri, bahkan sebagai sebuah organisasi yang pada wal mulanya dikelola atas dasar idealisme tinggi- kini sudah berkembang dan berbentuk perusahaan yang selalu berkait kepentingan ekonomi. Pada tataran ini sesuatu yang mustahil bilamana keuntungan di segi finansial tidak diperhitungkan. Apalagi setiap warga negara dijamin oleh undang-undang untuk mendirikan sebuah perusahaan pers, dan perusahaan pers dikelola sesuai prinsip ekonomi (dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya). Konsekuensinya, di era reformasi yang terus dan masih berproses ini menggugah pertumbuhan penerbitan pers baru tak terbilang jumlahnya, penerbitan lama yang sudah “kembang kempis” pun akhirnya bangkit kembali setelah mendapat kucuran permodalan. Implikasi dari itu semua, tidak sedikit dilakukan rekrutmen para pekerja pers yang notabene disebut sebagai wartawan.

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa hak setiap warga di negeri ini diberi kebebasan untuk boleh mendirikan media cetak, tentunya disertai kewajiban yang berlangsung secara beriringan dan saling melengkapi. Ini mungkin yang menjadi harapan bersama. Namun persoalan yang kemudian muncul ke permukaan, bagaimana untuk mengetahui secara obyektif apakah hak dan kewajiban tersebut telah dijalankan atau hanya berjalan sepihak/berat sebelah? Lebih mengutamakan hak dengan melalaikan kewajiban? Sebuah pertanyaan yang sulit dicari jawabnya, karena banyak menyentuh nurani pengelolanya. Dari sinilah sebenarnya dapat diketahui akan ke mana arah dan tujuan perusahaan pers didirikan, yang pada gilirannya ikut mewarnai keberlangsungannya.

Untuk memahami suatu penerbitan pers berkiprah dan bereksistensi, beberapa aspek layak ditelaah. Di antaranya dapat dilihat dari awal mula sebuah penerbitan pers itu didirikan. Apakah penerbitan dikonstruksikan pendirinya sebagai penyebar informasi dalam rangka memenuhi kepentingan (1) idealita, atau (2) bisnis. Kalau niatannya bermula dan bertujuan atas dasar sebuah idealita, maka pantas apabila segala informasi yang dikemas selalu diorientasikan untuk mengutamakan kepuasan pembaca dalam memperoleh pengetahuan, wawasan serta sorotan-sorotan berupa kritik dan solusi terhadap segala sesuatu demi perbaikan/pengembangan kepentingan umum. Penerbitan demikian biasanya menomersatukan fungsinya sebagai pencerah (sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial), kemudian disusul kepentingan perusahaan yang juga dipenuhi untuk menunjang kelangsungan hidup lembaga.

Sebaliknya, kalau niatan pendirian sebuah penerbitan pers atas dasar bisnis semata, maka mau tak mau ideologi yang melandasinya lebih mengutamakan profit. Orientasinya pun dirancang untuk memenuhi kepentingan bisnis sehingga informasi-informasi yang disajikan “dikemas sedemikian rupa” agar menarik perhatian khalayak. Kebijakan redaksionalnya pun “seringkali dimodifikasi” untuk meraih pangsa pembaca sebanyak-banyaknya, tampilan bahasanya seringkali bombastis, bahkan bisa juga tampilan pemberitaannya cenderung menyerempet-nyerempet hal sensasional. Bukan tidak mungkin jika hal ini berlangsung maka proses pembohongan publik pun akan terjadi, pemberitaan dengan “bumbu” yang berselera rendah dimunculkan untuk meraih penampilan yang beda.

Dalam orientasi demikian biasanya ditemui kecenderungan terhadap pelanggaran kode etik dan seringkali terjadi sehingga seperti dikatakan Ketua PWI Sulsel Syamsu Nur muncul penyakit yang “diderita” wartawan yaitu suka membuat berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini dilakukan untuk memikat dan disukai pembaca. Nampaknya sangat dikhawatirkan apabila cara-cara demikian dilakukan untuk meliput berita-berita politik menjelang Pemilu 2004. Bukan tidak mungkin berita-berita tendensius akan berlangsung, tidak berimbang dalam penyajian, tidak mempertimbangkan tanggungjawab sosial yang akhirnya mengundang pelanggaran etika dan ketentuan hukum. Ini persoalan yang dapat diprediksi akan selalu muncul ke permukaan, mestinya tidak dikehendaki bersama.

Jurnalisme profesional
Mengingat masalah pelanggaran etik diperkirakan atau selalu dan akan terus berlangsung, seiring pertumbuhan media berikut pengelolanya yang semakin bertambah maka pendekatan moral perlu diberlanjutkan secara simultan sehingga sudah saatnya jurnalisme profesional ditumbuhkembangkan secara intens. Hal ini cukup beralasan, khususnya di tengah era kebebasan, keterbukaan/transparansi nampaknya persoalan etika profesi lebih menjadikan isu penting dalam rangka memenuhi tuntutan profesi. Kebebasan (freedom) mestinya harus ekuivalen dengan tanggungjawab sosial (social responsible), apalagi mengingat kedudukan media massa sebagai lembaga publik maka dalam hal ini media harus konsekuen dan konsisten melaksanakan tanggungjawab yang diemban.

Seiring pesatnya pertumbuhan jumlah media akibat longgarnya politik perizinan atau bebas SIUPP, ditambah suasana transisi akibat peralihan rezim (dari orde otoritarian menuju demokrasi) telah menjadikan manusia maupun kelompok manusia dalam kondisi anomaly. Pada masa transisi ini menurut Turner, masyarakat menjadi liminality yaitu merupakan masa-masa krusial di mana masyarakat merasa tidak di sana dan tidak di sini. Media pun cenderung berperilaku kehilangan nilai-nilai social reponsibility, yang seharusnya disandang sebagai institusi publik. Implikasinya, muncul kemudian pemberitaan-pemberitaan yang cenderung tendensius. Bahkan mengingat tindakan represif terhadap media sudah jarang dilakukan penguasa, bukan tidak mungkin hal demikian semakin menjadikan suasana kondusif dan permisif bagi bertumbuhnya informasi-nformasi dalam kemasan tertentu yang isinya cenderung bombastis, spekulatif, asal kritik, asal tampil beda, asal sinis mengolok-olok, asal merangsang (birahi), baik dilakukan secara samar-samar maupun terang-terangan sehingga melanggar etika komunikasi dan etika jurnalistik pada lazimnya. Terlebih mengingat orientasi media kini cenderung menjadi komoditas, ingin laris terjual dan ingin menarik minat konsumennya maka tanpa berpikir panjang berlandaskan etika, lantas pengelola media menerabas rambu-rambu yang sebenarnya menjadi kewajiban untuk dihormati.

Berdasar fenomena demikian, amat logis bilamana Pak Syamsu Nur, sebagai Ketua PWI Cabang Sulawesi Selatan, juga Ibu Megawati Soekarnoputri belakangan ini “berkeluh” melihat perilaku insan media dan dengan kesabarannya terus-menerus mengharapkan perubahan perilaku ke arah yang lebih berkesantunan. Tentu saja upaya ini bukan berarti media massa harus dibungkam, tidak sama sekali! Tetapi justru mengingatkan agar pelanggaran etika sedapat mungkin dieliminir atau kalau bisa dihilangkan. Media massa di sini merupakan lembaga yang cukup strategis dan potensial dalam membentuk persepsi, punya powerful enough sehingga layak bila diperhatikan sekaligus disarankan untuk bertanggungjawab sesuai kedudukannya.

Guna mencapai harapan itu semua, atas dasar diagnosa permasalahan, maka salah satu terapi yang dapat dikemukakan adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pengelola media. Membangun SDM mestinya merupakan proses awal yang layak dipertimbangkan jika diinginkan suatu produk jurnalistik bermutu, berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mendorong masyarakat Indonesia ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya standar jurnalisme profesional menjadikan hal penting dan perlu dipahami, bahkan merupakan indikator yang tak dapat diabaikan. Memahami jurnalisme profesional nampaknya kini menjadi kebutuhan, insan media diharapkan untuk itu. Ada pun tenaga jurnalis profesional yang dimaksud, atributnya terdiri atas: (1) berkemampuan untuk melaksanakan tugas dan bekerja berlandaskan ilmu pengetahuan (science) sesuai bidang kerja yang dihadapi, (2) berkemampuan sekaligus menjiwai setiap pekerjaan untuk diselesaikan secara tuntas, tidak terikat waktu sehingga secara berkelanjutan akan menekuni pekerjaan hingga rampung. Di dalam implementasi pemberitaan, seoptimal mungkin penelusuran dan pengungkapan suatu peristiwa disajikan secara utuh dan lengkap, (3) berkemampuan untuk bekerja yang bermanfaat bagi kepentingan dan pelayanan umum (public service), hasil kerja dapat digunakan untuk kepentingan lebih luas dan bermanfaat dalam waktu berjangka panjang, (4) berkemampuan untuk tidak gegabah dalam bersikap dan bertindak, artinya: dalam meliput dan menyajikan berita memiliki sikap jujur, obyektif dan bertanggungjawab moral yang tinggi serta selalu mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang kemungkinan timbul atas pemberitaan yang disampaikan kepada khalayak.

Berkait paparan di atas, untuk mengantisipasi proses globalisasi dengan seperangkat nilai-nilai budayanya, institusi media massa sudah saatnya melakukan pembenahan human resources khususnya tenaga jurnalis/wartawan dalam rangka empowering, apabila tidak ingin digilas zaman dan tetap eksis sebagai lembaga yang kredibel, sehingga kehadirannya tetap diperhitungkan sekaligus dibutuhkan banyak kalangan. Keberadaan media yang kini merupakan “bagian dari kehidupan” masyarakat sudah saatnya diberdayakan dengan mengacu pada profesionalitas seiring akselerasi aktivitas jurnalistik dan perkomunikasian dewasa ini. Mindset yang bermutu dan mumpuni menjadikan kebutuhan mendesak yang harus terpenuhi, sehingga tidak hanya menjadikan media sebagai “barang komoditas.” Jangan sampai terjadi, kuantitas media dan performance-nya terus bertumbuh, tetapi di segi kualitas sumberdaya manusia dan produk jurnalistiknya masih dilakukan secara amatiran.

Untuk menjadi insan media berstandar jurnalisme profesi memang tidak seperti membalik telapak tangan, membutuhkan proses yang terus menerus dan berkesabaran. Imbauan dan harapan berbagai pihak, termasuk Ketua PWI Sulsel atau pun presiden dalam berbagai kesempatan merupakan langkah berpendekatan kultural dan tak bosan-bosannya disampaiakan. Di Yogyakarta sendiri (10-11 September 2003) telah berlangsung kegiatan Safari Jurnalistik PWI, diselenggarakan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPP) PWI Pusat berkerjasama dengan PWI Cabang Yogyakarta dan PWI Cabang Surakarta, sebagai salah satu langkah nyata dan upaya simultan dalam meningkatkan wawasan wartawan, menjunjung kode etik jurnalistik, di samping pembekalan berbagai materi strategis seperti soal politik dan prospek Pemilu 2004, nara sumber dari UGM. Langkah ini patut dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola media, yang pada gilirannya juga akan mengubah produk jurnalistiknya menjadi lebih kredibel, responsibel dan lebih profesional.**
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vol.7 No.2/Desember 2003).
____________________________________________________________________________

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
dalam Perspektif Komunikasi
(Peran media massa belum optimal)
Oleh: Joko Martono

KENAIKAN harga BBM kali kedua dalam tahun 2005 telah berdampak ganda terhadap kenaikan harga barang kebutuhan lain. Keputusan yang memang dirasa berat ini sebenarnya tidak dipaksakan mencapai harga keekonomian atau harga yang berlaku di pasar negara-negara luar, karena pemerintah memahami daya beli rakyat masih belum tinggi. Menyadari dampak yang begitu kompleks selanjutnya pemerintah tetap memberikan subsidi yang cukup besar terhadap BBM di dalam negeri. Artinya, walaupun harga BBM dinaikkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No.55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri, namun pemerintah masih mempertimbangkan untuk tidak mencabut seluruh subsidi harga BBM secara drastis sehingga tidak memperpuruk kondisi perekonomian pada tingkat nasional. Kenaikan harga BBM tidak langsung disesuaikan dengan harga pasar dunia mengingat saat ini harga minyak di tingkat internasional sangat tinggi, sering berfluktuasi. Jadi pemerintah menaikkan harga BBM sedikit mendekati harga minyak di pasaran dunia.

Memang harus diakui, bahwa dampak yang paling kentara atau kasat mata adalah betapa beratnya beban hidup rakyat yang tergabung dalam keluarga kurang mampu alias keluarga miskin yang secara akumulatif per 1 Oktober 2005 jumlahnya semakin bertambah karena terdegradasi, dayabelinya menurun. Itupun sudah dipikirkan seoptimal mungkin dan untuk meringankan beban keluarga miskin sehingga disusunlah konsep dan skema baru yakni Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Subsidi Langsung Tunai (SLT) tanpa syarat. Pada bagian lain, telah pula digulirkan perbantuan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur perdesaan, serta pengembangan usaha mikro. Ini semua menandakan bahwa keperdulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat telah dilakukan.

Seiring diberlakukannya kenaikan harga BBM, kemudian pemerintah cq Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyebutkan: “Saya merasakan berat beban hidup yang dialami oleh para keluarga belum mampu atau masyarakat yang masih miskin. Oleh karena itu, bersamaan dengan kenaikan BBM, pemerintah memberikan subsidi tunai langsung, berupa dana tunai, khusus kepada masyarakat miskin atau setengah miskin (near poor), untuk meringankan beban hidupnya dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saya minta kepada semua pihak untuk menjamin kelancaran penyaluran subsidi langsung tunai kepada rakyat. Jangan dihambat, apalagi diselewengkan” (Kompas,1/10).

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang telah disalurkan bulan Oktober 2005 lalu, ada beberapa aspek layak dicermati menyusul masih ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) dalam bentuk pemberian BLT atau SLT sebenarnya bertujuan mulia. Hanya sayangnya, program yang sudah dicanangkan, dikonsep dan diskema baru ini tidak dibarengi langkah-langkah komunikasi atau pengenalan secara intensif. Akibatnya muncul heboh, protes, kericuhan di sana-sini, saling menyalahkan, bahkan tidak sedikit berdampak fisik, di sejumlah tempat telah membawa korban. Kondisi tersebut tentu amat memprihatinkan semua pihak. Maksud baik untuk meringankan beban rakyat miskin justru berbalik menjadi bumerang, malahan menimbulkan suasana tak kondusif akibat kurangnya pemahaman secara utuh dan lemahnya pengelolaan program BLT/SLT itu sendiri. Gejala demikian turut menggambarkan bahwa penggagas program kurang cermat dalam proses perencanaan sehingga konsekuensi-konsekuensi yang terjadi tak pernah terperhitungkan secara matang.

Lantas muncul pertanyaan, siapa yang harus menjelaskan prinsip program baru PKPS BBM dalam bentuk BLT/SLT tersebut? Sejauh ini baru media massa yang cenderung sebatas parsial dalam meliput dan menyebarkan pesan-pesan secara kurang runtut kepada khalayak. Itupun hanya bisa diakses oleh mereka yang benar-benar well informed, setidaknya bagi orang-orang yang tidak buta aksara atau memiliki kedekatan terhadap media. Sementara pada bagian lain, keluarga miskin yang sesungguhnya menjadi sasaran (penerima BLT/SLT) justru sangat jarang tersentuh media massa dan masih banyak yang tidak bisa baca-tulis, tidak mengakses informasi lewat televisi dan radio secara optimal sehingga pemahaman mereka terhadap program BLT/SLT sangat minimalis, bahkan dapat dikatakan blank. Paling banter, komunikasi dari mulut ke mulut yang dilakukan dalam interaksi sosial dan cenderung banyak mengalami distorsi pesan.

Media massa belum optimal
Dalam kapasitasnya sebagai penyampai informasi publik (khususnya SLT), kehadiran media massa yang sesungguhnya mampu mengkomunikasikan pesan-pesan yang menjadi kebutuhan khalayak nampak belum menunjukkan peran optimalnya. Menurut amatan penulis, media massa (suratkabar, radio dan televisi) masih sebatas permukaan dalam menampilkan pemberitaan seputar SLT, bahkan seringkali muncul kecenderungan pewartaan hanya bertumpu pada peristiwa “heboh” atas pembagian SLT. Ada kesan di sini, bahwa sajian informasi yang disuguhkan media massa kurang konsisten dan tidak memberikan solusi alternatif pada setiap kasus yang terjadi. Akibatnya, pemberitaan mengenai SLT kurang runtut bahkan seringkali menimbulkan salah persepsi dan tidak mencerdaskan.

Beberapa faktor layak dikemukakan dalam menyikapi persoalan tersebut, di antaranya keterombang-ambingan dan simpangsiurnya berita lewat media massa tentang SLT menjadikan khalayak pembaca sulit memahami persoalan urgen yang sedang “berkecamuk” di tengah masyarakat. Media massa kurang mampu memosisikan diri sebagai institusi komunikasi, larut dalam konflik kepentingan sehingga kurang obyektif dan belum berimbang dalam pengungkapan peristiwa berkait pelaksanaan penyaluran SLT. Gejala demikian menunjukkan kekurangmampuan para wartawan sebagai penggali berita dan dalam menyajikan tulisan, kurangnya pemahaman/pengetahuan tentang persoalan yang dihadapi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap minimnya kualitas pemberitaan SLT yang semestinya dapat disampaikan secara komprehensif.

Memang dilihat dari sudut pandang maupun nilai jurnalistik, pemberitaan SLT selama ini cukup memenuhi unsur aktualitas, proksimitas dan keluarbiasaan (extra ordinary). Namun demikian, sepertinya ada sesuatu yang hilang bahwa akibat yang ditimbulkan atas peristiwa sehubungan penyaluran SLT serta dampak pemberitaan tersebut kurang disadari. Media massa seolah sibuk mengemas informasi “mengejutkan” berkait SLT sehingga menjadi topik laris atau komoditas layak jual. Masih berlangsungnya kinerja media massa seperti ini, bukan tidak mungkin bilamana harapan-harapan yang tumbuh dalam diri khalayak tidak terakomodasikan secara proporsional. Media massa akhirnya kurang berperan secara optimal dalam upaya memberikan cara untuk mencapai harapan yang diinginkan khalayak.

Wajar tentunya jika ketidakjelasan program menyangkut urusan “bagi-bagi duit gratis” tanpa syarat tersebut membawa konsekuensi serius terhadap datangnya gelombang tanggapan dari berbagai pihak, khususnya mereka yang punya kompetensi langsung terhadap program perbantuan kepada kelompok miskin ini. Setidaknya di wilayah provinsi DIY patut dicatat: di Sleman pendataan soal penerima KKB masih tumpang tindih, ditemui ketidakakuratan data penerima SLT karena beda persepsi. Di Kulonprogo, posko SLT dibanjiri pengadu, di Kota Yogyakarta terjadi kekeliruan pendataan keluarga miskin, beberapa tukang becak protes karena tak didaftar sebagai penerima SLT. Sementara di Gunungkidul, rapat soal SLT berlangsung panas, bahkan ditemui penerimaan SLT dipotong dan telah dilaporkan polisi. Sedangkan di Bantul, 577 warga Sewon batal menerima SLT, data keluarga miskin segera diverifikasi. Semua peristiwa di atas selanjutnya menggugah Lembaga Ombusman Daerah (LOD) segera mengundang BPS DIY untuk mencari penyelesaian persoalan berkait PKPS BBM-SLT yang terus “memanas” itu.
Belum lagi di beberapa tempat di Jawa Tengah seperti di Banjarnegara pembagian SLT kisruh, seorang Sekdes mengungsi karena diteror warga, di wilayah Kudus sejumlah pengurus RT mengancam mengundurkan diri. Bahkan di Rembang seorang Kepala Desa menjadi korban penusukan warganya menyusul aksi protes dalam pembagian dana SLT. Demikian halnya di Depok, Jawa Barat, seorang Ketua RT bunuh diri karena tak kuat diteror warga. Sungguh mengenaskan...!

Dari berbagai kasus di atas, ada yang menarik dikemukakan berkait persoalan penyaluran dana SLT yang secara resmi diberlakukan Oktober 2005. Program yang ditetapkan melalui Inpres No.12 Tahun 2005, tanggal 10 September 2005 ini ternyata implementasinya kurang berjalan mulus. Semua itu sesungguhnya disebabkan beberapa faktor, di antaranya kurang terbentuk kesamaan pengertian di antara komponen terkait yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam prosedur dan mekanisme penyaluran dana SLT. Pemahaman yang kurang optimal, telah memberikan kontribusi terhadap kerumitan dan peliknya pendistribusian dana kompensasi tersebut.

Perspektif komunikasi
Pada konteks komunikasi, kekurangpahaman terhadap suatu program seringkali membuahkan penafsiran beragam. Pemaknaan yang tidak komprehensif terutama berkait program PKPS BBM dalam hal penyaluran SLT bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran program acapkali mengundang persoalan baru. Terlebih dilihat dari timing-nya yang kurang tepat (baca: terburu-buru/mendesak) justru berakibat pada ketidakefektifan pelaksanaan program di lapangan. Schramm dalam artikelnya The Nature of Communication between Humans pernah menyebut, bahwa source, message, destination menjadi elemen penting yang harus dipenuhi dalam proses interaksi. Selajutnya ia merumuskan, communication is transfer of meaning. Melalui aktivitas komunikasi itulah akan terjadi suatu pengertian bersama (common understanding). Dengan demikian upaya mentransformasikan konsep baru tentang penyaluran SLT mestinya tak bisa diabaikan bilamana program yang ditujukan pada keluarga miskin diharapkan berlangsung lancar, tidak banyak menemui kendala.

Idealnya, dalam pelaksanaan program PKPS BBM khususnya penyaluran SLT, bisa diawali dengan pembentukan atau difungsikannya tim komunikasi. Tim ini bertugas menyosialisasikan konsep dan skema baru perbantuan kepada keluarga miskin yang sudah dirancang pemerintah pusat. Merumuskan latar belakang, maksud dan tujuan pemberian SLT, siapa yang berhak menerima SLT, bagaimana kriteria keluarga miskin, berapa jumlah nominal yang akan diterimakan, kapan dan di mana SLT bisa cair, serta ketentuan lain (administrasi kependudukan) apa yang harus dipenuhi. Ini persoalan yang tidak mudah, sehingga memerlukan waktu dan modul yang dikemas sedemikian rupa untuk disampaikan kepada khalayak, terutama calon penerima SLT.

Langkah berikut, bagaimana mengkomunikasikan itu semua? Apakah cukup melalui media massa yang secara massif lebih cepat menjangkau khalayak? Dari berbagai penelitian komunikasi (Koechler,1981) menyebutkan bahwa message akan efektif diadopsi bilamana disampaikan melalui saluran yang dikenal oleh kedua belah pihak. Source dan destination memiliki kedekatan yang sama terhadap bentuk maupun sarana komunikasi sebagai penyampai pesan. Teknik komunikasi lisan adalah pilihan utama dalam penyampaian pesan-pesan SLT, dalam hal ini komunikasi kelompok akan lebih optimal berperan karena secara kondisional sangat menguntungkan.

Mengingat proses penyampaian informasi SLT ini tidak sekadar bersifat sporadis, namun informasi yang disampaikan memerlukan tindakan lebih lanjut di masa datang atau berjangka panjang maka menurut Level (1972) disebutkan, komunikasi lisan akan lebih efektif jika kemudian diikuti komunikasi tulisan. Dalam hal ini sangat dimungkinkan dicetak berbagai brosur, leaflet, newsletter atau sejenisnya serta optimalisasi peran media massa sehingga informasi SLT terutama yang bersasaran keluarga miskin dapat diketahui dan diingat secara berulang-ulang sampai pada tingkat pemahaman lebih mendalam.

Pendekatan komunikasi dalam pelaksanaan program PKPS BBM-SLT menjadi penting. Apalagi program yang sesungguhnya mulia ini merupakan sebuah keberpihakan kepada rakyat miskin yang semestinya dikomitmeni secara bersama. Langkah komunikasi dalam artian menyosialisasikan program PKPS BBM-SLT akan membantu semua pihak untuk memahami atau mengerti tentang prosedur dan mekanisme penyaluran dana sehingga berlangsung running well dalam implementasinya. Sebab itu, bagaimana mungkin sebuah program akan berjalan lancar dan aman bilamana pranata sosial belum terkondisikan, hanyalah akan mengundang dampak-dampak maupun respons yang justru kontraproduktif. Ini seharusnya layak dihindari.**
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vol.9 No.3/Desember 2005).
____________________________________________________________________________


Isu Agama untuk Mencari Dukungan Politik?
Oleh: Joko Martono

DI tengah hiruk-pikuk politik praktis menjelang dilangsungkannya “perang opini” alias kampanye parpol peserta Pemilu Legislatif 2004 maupun kampanye Pilpres Putaran I, suhu politik cenderung menghangat. Prediksi ini bukan merupakan hal yang mengada-ada atau bukan sesuatu yang baru bagi kebiasaan politik di negeri kita. Terutama sikap dan perilaku para pendukung dan simpatisan parpol maupun para calon legislatif (caleg) tertentu untuk segera menyongsong “pesta demokrasi” sebagaimana terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Bahkan, mengingat kondisi pluralisme masyarakat di negeri ini, di mana struktur sosialnya yang sangat tidak kondusif terhadap toleransi dan pencitraan demokrasi, maka diperlukan sistem demokrasi yang berkesesuaian dengan kondisi tersebut. Karakter kehidupan demokrasi dalam pluralisme sosial cukup rentan terhadap konflik sosial, tingkat fragmentasi dan polarisasi sosial cukup tinggi, sehingga jika tak diantisipasi secara aktif dan berkelanjutan cenderung mengundang persoalan baru yang bernuansa politik dan bangunan demokrasi yang terbentuk semakin jauh dari harapan.

Memahami kondisi ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah, Habib Lutfi dan pimpinan organisasi Islam se-Jawa Tengah, segera melontarkan pesan moral dan mengimbau kepada para pimpinan dan masyarakat pelaku politik di seluruh wilayah provinsi Jawa Tengah agar dapat melaksanakan kegiatan Pemilu 2004 yang damai dan beradab. Diharapkan agar agama yang selama ini rentan terhadap konflik kepentingan politik tertentu jangan dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai alat perjuang an politik. Hal sama dikatakan Romo Kirdjito, dalam Kursus Jurnalistik di SMU Van Lith Muntilan, bahwa politik cenderung sebagai representasi otonomi dunia yang tidak ada kaitannya dengan urusan Tuhan. Karena itu, politikus selayaknya melucuti agama dan kepercayaannya, tidak membawa-bawa Tuhan lewat restu pejabat gereja atau lembaga keagamaan dalam aktivitas politiknya. “Manusia terlahir dengan warisan luhur berupa akal budi dan lima indera. Gunakan itu semua dan bekerjalah secara sungguh-sungguh untuk rakyat dan bangsa. Kalau itu tujuannya, tanpa restu dari gereja pun pasti akan mendapat dukungan seluruh lapisan masyarakat (Suara Merdeka, 11/3).

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan (PSPK) UGM, Lambang Triyono membacakan hasil rekomendasi dari Lokakarya “Sistem Peringatan Dini dan Pencegahan Kekerasan Politik Pemilu 2004” yang isinya menyebutkan, “perang ayat” dan penggunaan isu-isu agama dalam kampanye pemilu sebaiknya dihindarkan. Karena bisa membuat polarisasi ideologi menjadi lebih panjang dan tidak baik untuk pencerdasan politik anak bangsa. Perlunya pula dalam jangka panjang, partai politik melakukan pendidikan politik yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik (Kedaulatan Rakyat, 12/3).

Diketengahkannya seruan moral seperti dipaparkan beberapa tokoh di atas, jelas ini merupakan sebuah warning terhadap segala bentuk aktivitas politik dalam mencari dukungan massa, seperti gejala yang terus mengemuka belakangan. Seluruh pernyataan tersebut mestinya cukup beralasan. Apalagi berdasar pengalaman masa lalu, pada saat menjelang pemilu seringkali masyarakat digiring untuk melanggengkan politik aliran yang berpandangan sempit, di antaranya penonjolan maupun pemanfaatan isu-isu agama yang dikaitkan sebagai pesan dalam kampanye guna menghimpun dan mencari dukungan massa.

Kecenderungan yang kemungkinan masih akan terjadi ini nampak meng gugah para tokoh agama serta para pakar politik dan perdamaian untuk menyikapi persoalan sehingga kekhawatiran terhadap terjadinya konflik antarkepentingan yang menjurus perpecahan dapat dihindarkan. Isu-isu sensitif berbau agama, jika tidak terarah dan tidak terantisipasi sejak awal justru akan membawa benturan nilai yang tak berujung pangkal. Terjadinya polarisasi antargolongan dan kelompok sangat tidak diharapkan, di antaranya apabila isu agama dan urusan Tuhan tidak selalu dikaitkan dengan tujuan atau alat perjuangan politik.

Masih dapat dilihat gejalanya, bahwa di tengah kehidupan politik praktis yang tidak menentu seperti sekarang, langkah-langkah yang ditempuh parpol peserta pemilu dan berikut para juru kampanyenya seringkali memaknai politik pada tataran kekuasaan semata. Begitu ketat persaingan dan cenderung dipenuhi “tipu muslihat” serta mengobral janji-janji yang belum tentu dilaksanakan kelak di kemudian hari terus mencuat ke permukaan. Upaya perjuangan mengubah nasib rakyat sering diabaikan. Alhasil, kampanye tidak lebih sebagai ajang menghimpun massa, bahkan seolah sudah dipersiapkan langkah untuk merekrut target sasaran melalui segala macam cara guna menyusun kekuatan-kekuatan politiknya.

Rakyat terus dimobilisasi oleh para politikus untuk didulang suara dan dukungannya. Persaingan yang kian hari semakin ketat, ditambah sikap ambisius para kandidat legislatif atau eksekutif telah membuat suasana cenderung disharmonis. Akibatnya rakyat terkotak-kotak dalam sebuah sekat kepentingan tertentu. Kebebasan mengurus diri yang diharapkan mampu memberikan solusi, justru disalah artikan, bahkan masuknya politik aliran telah menggiring agama ke kancah politik praktis. Agama cenderung dimanfaatkan sebagai alat perjuangan politik. Lebih dari itu, lantas keberadaan partai politik cenderung menjadi identik dengan agama.

Bukan tidak mungkin apabila geja la demikian masih terjadi, isu-isu agama bisa disalahmaknakan dalam rangka menghimpun dukungan. Ini tentunya sangat riskan dan perilaku politik menjadi kian tidak sehat, konflik kepentingan cenderung semakin menajam tak berkesudahan. Proses pendidikan politik semakin tidak mencerdaskan rakyat dan kesadaran berpolitik tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Politik dan pemilu dalam arti luas, bukan lagi sebagai upaya untuk perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu sebabnya bilamana diinginkan sebuah perubahan dalam artian perkembangan politik maka penonjolan isu-isu atau pemanfaatan agama sebagai alat perjuangan politik layak dihindarkan.

Dengan perkataan lain, upaya pengembangan politik di masa datang tidak lagi dapat dilakukan melalui cara-cara persuasif emosional yang cenderung menonjolkan primordialisme semata, apalagi membawa-bawa agama sebagai tema sentral. Langkah demikian ditengarai hanya akan memecah belah kepentingan bersama dalam membangun suatu sistem demokrasi dan ketatanegaraan sehingga segmentasi dan benturan kepentingan akan terus berlangsung. Terutama dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, adakalanya isu-isu maupun materi kampanye pemilu lebih diarahkan pada penonjolan platform masing-masing partai, memaparkan program-program yang cerdas, seiring dengan visi dan misi yang diemban. Mengangkat isu sentral yang bernilai universal akan lebih memberi makna mendalam dan bahkan pada konteks komunikasi politik dapat diartikan sebagai langkah adaptif yang konvergensional.

Perempuan “haram” menjadi presiden
Ternyata tak hanya kampanye pemilu legislatif yang perlu dikhawatirkan. Ketika tulisan ini disusun, muncul isu politik ke permukaan selama kampanye pemilihan presiden berlangsung. Isu bernuansa agama mulai menyeruak berupa “serangan politik” terhadap kubu capres Megawati Soekarnoputri. Perilaku politik ini semakin nyata, menyusul fatwa ulama PKB di Pasuruan yang “mengharamkan” memilih wanita sebagai presiden, yang akhirnya menuai tanggapan. Apakah ini sebuah propaganda atau persekongkolan menjatuhkan pasangan Mega-Hasyim?

Terhadap pernyataan itu, Anggota Panwaslu, Topo Santoso segera mempelajari apakah ada unsur pelanggaran kampanye dalam fatwa NU tersebut. Jika terbukti ada, maka ulama NU terancam pidana penjara sesuai pasal 89 ayat (2) UU No.23/2003 tentang Pilpres dan Pilwapres. Juga, salah satu Ketua PBNU KH Abbas Mu’in menyatakan bahwa kepemimpinan wanita dalam Islam, sesuai keputusan Munas PBNU, diperbolehkan. Kalau diharamkan, itu sangat politis. Pernyataan Kiai Langitan tidak fair. Ulama “menjual” ayat-ayat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi untuk mendiskreditkan capres tertentu. Sementara Cawapres KH Hasyim Muzadi juga menilai akan merugikan pengambil keputusan itu sendiri. “Kalau tidak suka Ibu Mega pilih saya saja, saya kan laki-laki.” Ada nuansa politis dalam keputusan ulama tersebut, karena dikeluarkan pada masa kampanye, demikian dikutip Bali Post (5/6) lalu.

Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Smita Notosusanto turut merespons, fatwa haram memilih capres wanita akan memperburuk pendidikan politik. Selain kontraproduktif, fatwa itu dapat menjatuhkan wibawa agama di mata masyarakat. Sementara Ketua PHBI, Hendardi, fatwa itu merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM.
Fatwa ulama NU yang “mengharamkan” memilih presiden wanita itu jelas menimbulkan reaksi. Cara-cara mencari dukungan dengan “mengharamkan” untuk memilih perempuan sebagai presiden, kini tidak lagi proporsional. Persaingan demikian justru hanya mengundang tanggapan kontraproduktif. Dalam konteks komunikasi, dampak atas fatwa tersebut ternyata cukup luas. Dari sisi psikologis, apalagi dikemukakan saat kampanye pilpres berlangsung, hal tersebut jelas dapat dikategorikan bertendensi politis sehingga dapat menyinggung posisi Megawati Soekarnoputri, yang merupakan satu-satunya capres perempuan. Pada sisi lain, dampak fisik atas publikasi fatwa itu, di antaranya mendorong spontanitas para pendukung dan simpatisan capres Megawati Soekarnoputri untuk reaktif seperti melakukan “cap jempol darah,” sebagai tanda kesetiaan dan pembelaan. Belum lagi dampak fisik lainnya yang kemungkinan juga terjadi.

Nampak dalam kampanye pilpres kali ini masih ditemui gray propaganda, bahkan jika dibiarkan berlanjut bisa mendatangkan suatu permusuhan. Pertanyaannya, apakah persoalan politik di negeri ini cenderung memanfaatkan agama sebagai dasar pijakan? Inikah sebuah pertanda bahwa politik aliran masih tak enyah di negeri ini? Atau sekaligus membuktikan bahwa ternyata kondisi pluralisme masyarakat kita belum kondusif terhadap toleransi dalam rangka menumbuhkan demokrasi !

Tentunya semua pihak menyadari, bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana segala aktivitas dipayungi aturan yuridis formal yang mengikat. Jika ini diabaikan, bukan tidak mungkin hanya akan mengundang persoalan baru. Yang jelas, fatwa sejumlah ulama itu nampak hanyalah sebagai wacana yang berkembang, tidak perlu terpengaruh serta ditanggapi, karena bernuansa politis. Untuk memenuhi kepentingan bersama dan berjangka panjang, sudah saatnya setiap parpol peserta pemilu legislatif maupun eksekutif berkampanye melalui cara-cara yang berbudaya, mengangkat dan memilih isu-isu yang edukatif rasional. Walaupun satu sama lain berbeda, baik dalam garis kepartaian dan ideologi yang dianut, namun tidak harus dipertentangkan, tetapi justru dapat dipadukan dalam sebuah langkah sinkretis sehingga semakin memperkokoh tali persatuan dan kesatuan yang telah terbangun selama ini.**
(Artikel ini pernah dimuat Majalah GAGASAN, Vol.8 No.1/Juni 2004).
____________________________________________________________________________

Medium Televisi Hanya Sebatas Hiburan
Oleh: Joko Martono dan Ediwan W


HINGGA saat ini medium televisi (TV) dengan kelebihan audio-visualnya ternyata masih digemari khalayak luas. Dari beberapa amatan penulis ditemui bahwa pada kenyataannya sebagaian besar tujuan utama khalayak menonton TV atau “kotak hidup” ini adalah untuk mencari hiburan. Jika ada yang mengatakan tujuan utama orang menonton TV bermaksud memberi informasi pendidikan/ilmu pengetahuan, misalnya dengan indikator siaran berita, wawancara atau sejenisnya merupakan acara paling disenangi (dalam persentase besar) perlu dipertanyakan atau dikaji ulang. Sangat boleh jadi hasil amatan itu hanya sebatas laporan asal bapak senang (ABS), laporan pesanan, proyek atau merupakan kesimpulan dari hasil korelasi data variabel yang bias, diperoleh melalui kuesioner tertutup yang dipaksakan. Kalau pun ada yang menyebut bahwa menonton acara TV untuk sarana pendidikan dan penambah ilmu pengetahun, jumlahnya sangat kecil.

Semakin maraknya stasiun TN bermunculan di tanah air, ditambah semakin mudahnya penerimaan siaran TV luar negeri (berkat kemajuan teknologi komunikasi) maka telah menjadikan khalayak penonton/pemirsa semakin sering diterpa bius-bius hiburan yang cenderung tidak menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gejala ini menarik untuk dicermati bahkan layak diangkat ke dalam forum diskusi lebih mendalam. Dulu, ketika siaran TVRI sebagai satu-satunya medium tanpa kompetitor (siaran TV luar negeri belum meluber ke Indonesia) maka pesan-pesan atau materi siaran cukup efektif mencapai khalayak pendengar yang tersebar di seluruh penjuru nusantara dalam rangka menebarkan pesan pembangunan, penyebaran program dan paket-paket khusus, termasuk masalah insidental yang mendesak disebarluaskan untuk segera diketahui khalayak. Pendek kata, monopolo siaran ada pada pihak TVRI, termasuk kebijakan pemerintah dapat tersebarluas melalui medium pandang-dengar ini. Dalam keadaan demikian setiap isi pesan mudah dideteksi bilamana kurang sesuai dengan nilai-nilai yang ada, mudah dikontrol bila pesan yang disampaikan tidak berkesesuian dengan kebijakan yang telah digariskan. Ini berarti pula bahwa keberadaan TVRI sangat mudah diarahkan guna mendukung aktivitas pembangunan, setiap acara yang disiarkan relatif tidak terlalu banyak kendala teknis dalam rangka turut mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kondisi ini selanjutnya banyak membuahkan cara pandang linier yang menyebutkan bahwa kehadiran medium TV berdampak positif karena sangat berpotensi mengajak khalayak untuk berbuat seperti apa yang diharapkan dalam pesan-pesan yang disampaikan.

Namun susana sekarang sudah berubah, seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, dinamika sosial dan akselerasi pembangunan yang berorientasi pada bidang ekonomi (baca: padat modal) telah menjadikan semakin maraknya dunia pertelevisian yang ditandai dengan berdirinya stasiun TV swasta seperti RCTI, SCTV, TPI, ANTV, Indosiar, ditambah stasiun-stasiun TV luar negeri yang mengarahkan siarannya ke Indonesia, lantas menjadikan materi siaran disajikan lebih bervariasi, dalam arti pilihan-pilihan terhadap mata acara lebih leluasa disaksikan. Bahkan siaran TVRI cenderung mulai ditinggalkan alias tidak dilirik khalayak pemirsa. Dari jajak pendapat yang pernah penulis lakukan, di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan, sejumlah 200 responden (sampel representatif) menyatakan paling sering nonton stasiun RCTI (32,5%), SCTV (30,5%), Indosiar (24,5%), TVRI (7,5%), TV luar negeri/asing (2,5%), ANTV (1,5%) dan TPI (1,0%), dengan catatan: TPI dan ANTV bisa ditonton penuh hanya lewat antena parabola.

Gambaran di atas cukup memberikan suatu indikasi bahwa siaran-siaran dari stasiun TV swasta ternyata cenderung menarik perhatian khalayak. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana kualitas pesan yang telah disebarluaskan atau disajikan TV swasta tersebut dapat dikatakan atau diharapkan mampu men-support dan mampu menjelaskan upaya-upaya yang perlu ditempuh khalayak dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya? Atau apakah kehadiran medium TV yang sering ditonton khalayak itu telah banyak memberikan kontribusi dalam pelayanan informasi guna membantu masalah yang dihadapi, sehingga pada gilirannya dapat menumbuhkan harapan baru. Dalam jajak pendapat dapat diketahui bahwa tujuan utama responden menonton siaran dari berbagai stasiun TV yaitu pilihan terhadap acara sinetron atau sandiwara dan telenovela (41,5%), film Indonesia/asing (28,5%), kuis (13,0%), olah raga (7,0%), komedi/humor (6,0%), warta berita/ulasan (2,5%) dan lainnya/tidak menjawab (1.5%). Sudah barang tentu gambaran tersebut memberi jawaban bahwa acara yang bersifat hiburan sangat dominan ditonton. Secara keseluruhan acara-acara yang berfungsi entertainment ini menjadi sasaran utama untuk dikonsumsi sejak pesawat TV mereka dihidupkan. Jika dibandingkan dengan pilihan siaran warta berita/ulasan yang ditemui dalam persentase kecil, menunjukkan bahwa sebagian besar khalayak hanya memperlakukan medium TV sebagai sarana hiburan.

Alhasil, kini terus dipacu produksi mata acara yang banyak digemari atau digandrungi khalayak tersebut. Ini bisa dipahami, sebab semakin tinggi rating yang dimiliki suatu mata acara maka berarti pula banyak mendatangkan keuntungan dari iklan (fungsi ekonomi) bagi penyelenggara siaran. Jika hal demikian berjalan terus – maka tidaklah keliru untuk mengatakan bahwa fungsi dominan dari kehadiran medium TV di negeri ini cenderung sebatas hiburan (entertainment) dan pemenuhan fungsi ekonomi bagi pengelolanya, sedangkan fungsi-fungsi lain seperti informasi dan pendidikan semakin sedikit demi sedikit terkikis oleh hantaman kebudayaan massa yang penuh nuansa pragmatisme-hedonis dan hampir saban hari terus menerpa pemirsa.

Mungkin terlalu jauh untuk mengatakan (minimal pada saat ini) bahwa medium TV telah banyak berfungsi dan berperan memberikan informasi yang bersifat mendidik khalayak. Walau pun untuk hal ini masih perlu dilakukan penelitian secara mendalam, tetapi di sini penulis tak hendak mengatakan “dosa komunikasi” telah diperbuat oleh para penyelenggara siaran televisi. Kita pun tak perlu terjebak pada paranoia kultural. Hanya alangkah baiknya atau seyogyanya pihak yang bersangkutan tanggap terhadap situasi dan kondisi di mana masyarakat yang sebagian besar sedang dilanda krisis moneter dengan segala dampak berkepanjangan. Sudah saatnya atau mungkin perlu dipikirkan bersama adanya sajian informasi khusus yang dikemas sedemikian rupa dengan muatan pesan yang dapat memberikan layanan untuk membantu memberi informasi yang lebih layak saji, misalnya: informasi tentang langkah-langkah efisiensi, terobosan baru untuk memperoleh penghasilan, perihal sembilan bahan pokok dan lainnya yang terkait. Sehingga mampu menumbuhkan harapan-harapan baru serta mampu memberi petunjuk untuk memperolehnya. Saran ini boleh dikata idealis, akan tetapi mungkin menjadi pantas direnungkan. Daripada saban hari, stasiun-stasiun TV hanya mendifusikan siaran-siaran yang bersifat hiburan dan kurang mendorong manusia menjadi lebih produktif**
(Artikel ini pernah dimuat Harian Pedoman Rakyat, 26/8/1998).
____________________________________________________________________________

Perlindungan Hukum bagi Wartawan dari Kekerasan
Oleh: Joko Martono dan Ediwan W

SEBAGAI bidang pekerjaan, pers saban hari disibukkan kegiatan redaksional berurusan informasi di segala bidang dan sektor kehidupan. Pekerjaan ini tentu tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia pengelola di antaranya membutuhkan ability (kemampuan), skill (keahlian) maupun general education (wawasan pengetahuan luas) sehingga produk yang disuguhkan berupa pemberitaan yang dikonsumsi khalayak pembaca akan banyak bermakna.

Harus diakui bahwa kontrol sosial akan selalu diperlukan dalam setiap langkah kehidupan, apalagi di era keterbukaan dan reformasi seperti sekarang. Hal ini penting, mengingat munculnya kecenderungan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin saja terjadi sehingga tujuan hidup bermasyarakat dan bernegara tidak akan berjalan sepihak pada gilirannya akan bisa mendorong akselerasi kehidupan ke arah yang lebih mapan.

Tumbuhnya kontrol sosial juga mencerminkan telah dilaksanakan nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang sosial dan politik di mana segala kegiatan pembangunan yang sedang atau hendak berlangsung akan mengajak seluruh lapisan masyarakat tergerak dan berperan serta sekaligus menumbuhkan adanya sense of belonging atas upaya memajukan bangsanya. Melalui aspirasi-aspirasi yang terwakili/tersalur itulah diharapkan akan mendorong gairah untuk mendinamisasikan perubahan kehidupan yang lebih baik.

Tuntutan kebebasan
Dalam kerangka kontrol sosial ini pers sebagai institusi komunikasi akan bertitik tolak atau bahkan tidak terlepas dari masalah yang dihadapi, di antaranya menyangkut hak yang terlebih dahulu harus dipenuhi dan merupakan esensi pokok yaitu kebebasan untuk menyampaikan informasi (freedom of information). Tuntutan kebebasan ini sebenarnya berakar pada kebodohan dan keterbelakangan di samping juga hasrat manusia untuk mencari kebenaran dan perjuangan menentang kesembronoan maupun kecerobohan. Sebab itu, pemenuhan terhadap tuntutan kebebasan tersebut amatlah wajar serta logis, tetapi dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, di sana-sini masih saja ditemui batu sandungan yakni berupa respons negatif dalam bentuk tegoran/ancaman via telepon terhadap redaktur suratkabar, pelecehan serta penganiayaan ringan sampai berat, yang hampir semuanya itu pernah dialami insan pers.

Seperti halnya Fuad Muhammad Syafruddin atau Udin wartawan Bernas Yogyakarta (kasusnya belum tuntas) dan Naimullah, koresponden Sinar Pagi Jakarta yang bertugas di Pontianak, tampaknya dapat dicontohkan di antara jurnalis yang beberapa waktu silam telah berupaya melakukan tugas-tugasnya untuk melaksanakan fungsi kontrol sebagaimana telah dibahas di atas, misalnya mengungkap ketidak beresan/penyimpangan dana IDT, masalah pertanahan, kejanggalan-kejanggalan masalah proyek dan sebagainya. Upaya insan pers dalam meliput dan menyebarluaskan informasi-informasi yang bernilai kontrol sosial kini cenderung banyak dilakukan. Ini merupakan sebuah kemajuan seiring kran keterbukaan dalam kancah reformasi yang terus berdengung dan bergulir menapaki prosesnya.

Sebagaimana layaknya di negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi, termasuk Indonesia, masalah-masalah pelaksanaan kontrol sosial yang tercakup dalam kebebasan pers di jamin undang-undang. Landasan pokok yaitu Pasal 28 UUD 1945 serta UU Pokok Pers Pasal 3, 4, 5 serta dibarengi Kode Etik Jurnalistik telah memberikan jaminan bahwa pers boleh melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi, termasuk yang bernilai kontrol sosial, kritik dan koreksi yang konstruktif. Dan memang perlu ditambahkan di sini, bahkan telah disadari bahwa kebebasan pers bukanlah merupakan kebebasan yang tak terbatas. Sebagai bidang profesi, para pekerja pers juga terikat norma atau aturan tercakup dalam Kode Etik yang selalu menyertainya sehingga kebebasan yang dimiliki sudah barang tentu akan dipertanggung jawabkan. Ini perlu dihayati sekaligus dimengerti semua pihak dalam rangka membentuk persepsi dan pola pikir yang sama.

Mengingat pada zaman kebebasan pers tersebut lantas yang menjadi persoalan sejauhmana pers menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial, kritik dan koreksi yang konstruktif? Kalau saja seorang pekerja pers (wartawan/koresponden) dalam melaksanakan tugasnya ternyata masih banyak terbentur pada kenyataan pahit (kalau memang benar dugaan bahwa Udin dan Naimullah dianiaya hingga akhirnya tewas, disebabkan oleh suatu pemberitaan yang diliput) maka alangkah naifnya jika demikian adanya. Ternyata harga sebuah kontrol sosial, kritik dan koreksi sangat mahal, nyawa yang menjadi taruhannya!

Organisasi profesi kewartawanan tentu tidak akan rela atas kejadian yang menimpa para anggotanya, bahkan para pejabat yang punya kaitan kerja serta aparat hukum (yang konsekuen, bersih dan berwibawa) selalu menentang tindak kekerasan itu. Sungguh amat memprihatinkan bila kasus serupa masih terjadi, tampaknya malang melintang dalam dunia jurnalistik masih harus banyak menantang risiko.

Harus konsisten
Fenomena ini sudah selayaknya menggugah hati nurani kita semua, seorang pekerja yang menekuni profesinya tewas akibat tindakan aniaya masih saja terjadi. Kalau saja tindakan penganiayaan ini terhadap Udin dan Naimullah itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan, mestinya tidak bisa diabaikan begitu saja. Tugas aparat berwajib untuk menuntaskan sesegera mungkin agar tidak muncul berbagai pertanyaan atau kecemasan dari berbagai kalangan secara berkelanjutan. Di samping itu, kasus-kasus tersebut kiranya amat menggugah pemikiran kita, di antaranya sudah saatnya kini diperhatikan atau ditegakkan hak-hak yang seharusnya dimiliki wartawan/koresponden, khususnya hak perlindungan hukum seioring dengan pelaksanaan tugasnya dalam meliput serta menyebarluaskan pemberitaan kepada khalayak.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat tampaknya sudah menangkap sinyal perlunya diberikan perlindungan bagi wartawan dari tindak kekerasan ketika mereka menjalankan tugas jurnalistik, seperti halnya telah dibahas dalam seminar tentang masalah penganiayaan dan kekerasan terhadap wartawan di Yogyakarta pada akhir Agustus 1998. Bahkan, PWI Lampung telah pula membentuk lembaga perlindungan hukum bagi wartawan yang pelantikan pengurusnya dilakukan oleh Sofyan Lubis.

Perlindungan hukum terhadap wartawan dari kekerasan sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 maupun dalam Declaration of Human Rights, Pasal 7 dan Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 28 serta UU Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 tahun 1970, Pasal 5 (Miriam Budiardjo, 1985:131). Hak-hak yang menyangkut perlindungan tampaknya kini semakin tidak bisa disepelekan, mengingat pelaksanaan kontrol sosial, kritik dan koreksi dirasakan masih mengundang mara bahaya.

Udin dan Naimullah mungkin telah menjadikan tumbal ke arah pemikiran dan perjuangan untuk menegakkan hak-hak perlindungan itu. Kapan lagi kalau tidak dimulai atau disemangati dari sekarang? Sebab jangan sampai terulang peristiwa serupa. Bukankah para pekerja pers sebagai bagian dari komponen bangsa yang telah tidak sedikit menyumbangkan andil terhadap proses kemajuan bersama?

Dalam konteks ini seyogyanya kita konsisten menegakkan hak dan kewajiban yang melekat pada diri setiap wartawan/koresponden atau pekerja pers lainnya. Terutama menyangkut aspek hukum sehingga dalam menjalankan tugas profesi jurnalistiknya tidak selalu dibayang-bayangi rasa ketakutan ataupun kewas-wasan yang setiap saat dapat mengancam jiwanya. Ini menempati level amat penting dan merupakan masalah krusial yang memerlukan perhatian.**
(Artikel ini pernah dimuat Harian Banjarmasin Post, 1/9/1998).
____________________________________________________________________________

Mengenal Pola Pikir Manusia
Oleh: Joko Martono

HIDUP itu tidak terlepas dari masalah (problem) sedangkan setiap masalah perlu dipecahkan untuk kemudian menyelesaikan masalah kehidupan lainnya. Manusia punya banyak cara bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupannya. Bagi pegawai atau karyawan kantor misalnya bagaimana pekerjaan bisa selesai dan teratur, bagi usahawan bagaimana memasarkan produk untuk mendapatkan laba. Dalam organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan bagaimana mengambil keputusan yang mewakili seluruh anggotanya (representatif). Demikian pula pemerintah, bagaimana menentukan kebijakan secara baik dari berbagai gejala peristiwa yang sangat kompleks. Banyak lagi contoh lain yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Masalah yang dihadapi tentu saja tidak sama, dari masalah pribadi hingga masalah kelompok (problem dalam masyarakat). Dan setiap orang berusaha dapat memecahkan dengan pola sesuai taraf serta proses berpikirnya. Akal atau otak manusia selalu berkembang seirama dengan lingkungan yang banyak mempengaruhinya. Seperti halnya penulis sendiri sejak disekolah lanjutan atas (SMA), oleh sang guru telah diajarkan cara-cara membahas suatu masalah untuk memperoleh kebenaran. Tentu saja hal ini merupakan bekal yang tinggi nilainya, tak bisa ditebus dengan harta benda apa pun bentuknya. Ditambah lagi dengan bekal pengalaman proses pengembangan diri dalam menuntut ilmu pengetahuan di perguruan tinggi maka lebih menjadikan seseorang menjadi semakin dewasa dalam berpikir untuk mengatasi masalah. Pada kesempatan ini penulis berkeinginan mengamalkan bekal pengetahuan yang telah didapat dan kiranya bisa dipaparkan melalui tulisan singkat berikut.

Berpikir Authoritas
Dimaksudkan penulis adalah suatu cara berpikir seseorang di dalam memecahkan masalah (problem) dengan menggunakan proses berpikir didasarkan pada authoritas (kewibawaan). Wibawa menjadi pokok penentu dalam pengambilan keputusan untuk kemudian dilakukan oleh khalayak. Dalam lingkungan kantor, organisasi-organisasi, perusahaan, sekolah, kelompok tani, perkumpulan-perkumpulan atau rapat RK, RT, lingkungan pengajian, lingkungan masyarakat perdesaan dan sebagainya. Biasanya ada satu dari beberapa orang yang mempunyai status sosial (karena pangkat, kedudukan yang lebih tinggi, kaya, lebih berpendidikan, keturunan bangsawan) dan entah karena apalagi sehingga disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Ini sering dianggap sebagai tokoh di lingkungannya, kadang pula disebut sebagai opinion leader (pemuka pendapat) baik formal maupun non-formal. Orang semacam ini biasanya cukup ambil bagian dalam forum-forum rapat, diskusi, pertemuan/perkumpulan untuk membahas banyak masalah. Maka kebanyakan keputusan-keputusan didominir olehnya. Katakanlah sangat berpengaruh sekali sehingga setiap keputusan dalam pemecahan masalah tergantung kepada pendapat-pendapatnya. Dengan rasa segan atau mungkin takut pada wibawa yang dimiliki, akhirnya keputusan diterima oleh khalayak untuk dijalankan. Jadi dalam proses berfikir authoritas, wibawa (kharisma) dan status sangat turut menentukan dalam pemecahan masalah. Maka kebenaran yang diperoleh tentu tergantung pada subyektivitas si pemilik kharisma atau pemilik wibawa tersebut.

Berpikir Tenasitas
Tenasitas diartikan sebagai kebiasaan, berpikir tenasitas merupakan cara berpikir manusia dalam memecahkan masalah (problem) selalu mendasarkan diri pada kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat atau tradisi. Pada banyak orang jika mendirikan bangunan, jembatan-jembatan dengan menggunakan selamatan-selamatan sesaji dan penanaman kepala kerbau atau sapi dan sebagainya. Tentu saja dengan maksud pekerjaan dapat beres. Penanaman kepala kerbau biasanya dilakukan secara simbolis oleh pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat. Bendera dan beberapa buah-buahan juga terlihat di bagian atas kerangka rumah. Tanggal penempatan juga diperhitungkan, sebelum tanam padi dimulai dengan selamatan-selamatan agar Dewi Sri tetap mendampingi, tanaman tidak terganggu oleh hama dan hasil panen dapat melimpah ruah. Juga pada beberapa tempat keramat, dukun-dukun dan sejenisnya terlihat masyarakat, usahawan bahkan mungkin pejabat-pejabat yang mempercayai dan juga dapat turut memecahkan masalah mereka. Misalnya, minta agar cepat kaya, agar usaha maju, cepat kenaikan tingkat/jabatan, pekerjaan/test bisa lulus, minta disembuhkan dari penyakit dan sebagainya. Hampir semunya diserahkan pada hal-hal tersebut. Pakai jimat, keris dan benda-benda lain yang diyakini dapat membantu memecahkan problem dengan tujuan tertentu. Singkatnya, pola pemikiran seperti ini tentu tak gampang dinalar, tapi kadang pula bisa nyata. Memang agak aneh, oleh karenanya suatu pemecahan problem/masalah atau kebenaran yang diperoleh pada dasarnya diserahkan saja pada kebiasaan, adat, tradisi yang di anggap lebih mampu.

Berpikir Intuitif
Diartikan bahwa manusia didalam memecahkan masalah (problem) banyak didasarkan pada perasaan (halus) semata-mata, sehingga cara pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh subyek pelakunya. Perasaan-perasaan itu selalu muncul pada setiap masalah yang dihadapi. Misalnya, sebagian besar perasaan orang wanita selalu berperan di dalam tingkah lakunya, sehingga dalam menghadapi problem maka perasaan banyak turut ambil bagian. Karenanya keputusan yang diambil biasanya tergantung pada tingkat intuitif pelakunya. Tetapi tidak hanya pada wanita saja. Pada pria pun banyak bahkan sering terjadi. Dalam rapat, diskusi, seminar, pertemuan antarkelompok, organisasi politik, kampanye-kampanye partai dan sebagainya. Disini sering emosi-emosi bermunculan, biasanya karena tidak saling toleransi atau tidak menerima pendapat orang lain. Kemudian terjadi benturan-benturan pendapat sehingga mengakibatkan sulit untuk menarik kesimpulan bersama. Umumnya bukan kebenaran yang diperoleh, melainkan “kemenangan sepihak” yang akhirnya mengundang permusuhan, kekerasan dan perkelahian. Bagi orang yang tingkat intuitif-nya tinggi, akan mudah tersinggung, tidak senang terhadap kritik, fanatik dan tidak toleran, sedang cara pengambilan keputusan terlalu berbelit-belit. Jadi proses berpikir intuitif, segala problem akan terselesaikan oleh emosi-emosi. Pola berpikir demikian biasanya dilakukan secara tidak sadar (unconscious). Sehingga keputusan yang dihasilkan sulit dipertanggungjawabkan. Akan tetapi bisa jadi hasil keputusan pola pikir ini diterima oleh kelompok orang tertentu.

Berpikir Ilmiah
Proses berpikir manusia yang didasarkan pada akal sehat dalam mencari kebenaran atau pemecahan masalah (problem). Penyelesaian masalah dalam hal ini bersifat ilmiah. Pelakunya disebut ilmuwan (scientist). Pada proses berpikir ilmiah biasa dilakukan pengamatan terhadap gejala peristiwa terlebih dahulu. Kemudian baru membahas problem. Jadi, berpikir ilmiah adalah proses berpikir manusia untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan, keputusan-keputusan, peraturan atau kebenaran lainnya selalu menggunakan akal sehat, logika dan dilakukan secara sistematis, metodologis serta konsepsional.

Mendirikan gedung atau bangunan tidak harus dengan selamatan, sesaji atau sejenisnya, melainkan berdasarkan pada disiplin ilmu bangunan. Sukses pertanian dan penyembuhan orang sakit segera diselesaikan oleh para ahli bidang pertanian dan oleh para dokter. Sistem suatu organisasi, sistem perusahaan, sistem pemerintahan dan semua mekanisme aktivitas selalu didasarkan pada disiplin ilmu masing-masing. Hal- hal berbau mistik dan magis kurang dipakai dalam pola pikir ini. Pemecahan masalah tidak mengandalkan wibawa, tidak berdasarkan perasaan pada subyek pelakunya. Scientist atau ilmuwan tidak bisa berpihak dan selalu terbuka, demokratis, semua pendapat dihargai. Apabila keputusan atau kesimpulan ternyata salah maka scientist atau ilmuwan mengakuinya. Kemudian mencari jalan lain melalui metode tertentu untuk mendapatkan kebenaran baru. Uji publik atas sebuah pemikiran menjadi kebutuhan, sehingga di sinilah lantas ilmu pengetahuan (science) akan berkembang.

Obyek, metodologi, konsepsi-konsepsi, sistimatika, sifat universal, selalu terdapat pada pola pikir ilmiah, sehingga kebenaran yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan, dibuktikan dan bisa dilakukan orang lain. Pada prinsipnya metode berpikir ilmiah dimulai dari perumusan masalah (perumusan problem), pengajuan hipotesis, pengumpulan data, melakukan analisis data, kemudian menarik kesimpulan/konklusi guna mendapatkan kebenaran.

Maksud perumusan masalah adalah untuk membatasi ruang lingkup agar jangan sampai masalah atau problem yang hendak dipecahkan menjadi kabur. Jadi perlu ditegaskan dan dirumuskan faktor-faktor yang perlu dipelajari dalam kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Contoh: demonstrasi/pemogokan. Demonstrasi dan pemogokan buruh merupakan gejala peristiwa yang tidak berdiri sendiri, tetapi ditunjang oleh banyak faktor (politis, sosiologis, antropologis, ekonomis, demografis dan sebagainya). Hipotesis dimaksudkan untuk memberi tuntunan terhadap data yang akan dikumpulkan agar relevansinya tetap ada bagi penyelesaian masalah/problem. Contoh: Jika terdapat masalah demonstrasi dan pemogokan-pemogokan, maka untuk memecahkan masalah tersebut diajukan hipotesis “bahwa demonstrasi dan pemogokan muncul karena kesejahteraan pekerja/buruh kurang terjamin”. Oleh karenanya data yang dikumpulkan nantinya hanya yang relevan dengan hipotesis tersebut. Data perlu dikumpulkan sehubungan dengan pengujian hipotesis dan agar pemecahan problem bersifat obyektif. Analisis data dimaksudkan untuk mengkategorikan secara tegas apakah hipotesis yang diajukan itu benar atau salah. Menarik kesimpulan (konklusi) merupakan proses terakhir dari pemecahan masalah. Jika hipotesis ternyata benar (setelah dilakukan analisis data) maka hasil kebenarannya dapat diterima. Tetapi jika hipotesis tidak terbukti dan salah maka harus diajukan hipotesis lagi yang akhirnya nanti dicapai suatu kebenaran ilmiah (scientific truth).

Dengan demikian semua problem atau masalah yang dihadapi manusia seperti masalah sistem kerja kantor, masalah perusahaan, masalah organisasi partai, organisasi pelajar/mahasiswa, masalah pertanian, masalah kesehatan, pengangguran, pembangunan gedung/perumahan, masalah kebijakan dalam pemerintahan dan banyak lainnya, bahkan sampai masalah rumahtangga pun metode berpikir ilmiah sanggup atau mampu memecahkannya. Proses berpikir ilmiah memang membutuhkan waktu lebih cermat, berlangsung dalam proses yang relatif memakan waktu, akan tetapi tingkat kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Kalau otak manusia sudah terbiasa berpikir demikian, maka dalam perilakunya akan tampak selalu bersikap ilmiah (scientific attitude). Hal ini dapat dilihat dari tingkah laku kesehariannya dalam menjalankan profesinya yang cenderung bersikap obyektif, jujur, cermat, tidak gegabah, teliti, berpikiran kritis, mengakui kesalahan/memperbaikinya, terbuka terhadap kritik sehingga setiap keputusan yang diambil bisa diterima bahkan dapat diuji dan dibuktikan orang lain sesuai standar kelaziman yang bersifat universal.

Penutup
Dari beberapa bahasan di atas, penulis belum bisa mengatakan mana pola pikir yang paling baik, mana pola pikir yang paling tinggi kedudukannya. Perkembangan peradaban disertai akselerasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya turut memperkaya khasanah pola pikir manusia. Sementara itu pola pikir yang diuraikan di atas mempunyai kedudukan yang sama dan tidak menutup kemungkinan berkembang sesuai zamannya. Sebagaimana manusia di dunia juga sama hak dan kewajibannya, punya kebebasan untuk berupaya dalam memecahkan problem/masalah yang dihadapinya. Hanya yang membedakan manusia satu dengan lainnya yaitu pola pikir (mind-set) dalam memecahkan setiap masalah yang dihadapi. Dan Kalau ada pertanyaan, termasuk pada pola pikir manakah anda? Tentu yang bisa menjawab adalah anda-anda sendiri …!
(Artikel ini pernah dimuat Harian Banjarmasin Post, 8/9/1983).

Bahan bacaan:
- Hunt, Morton; The Universe Within; A New Science Explores The Human Mind, New York: Simon & Schuster, 1982.
- Ratnam, KJ; The Social Scientist in Southeast Asia, ASAIHL Lecture of the Year, 1976, Center for Policy Research University Sains, Malaysia.
____; Falsafah Ilmu Pengetahuan, Depdikbud, Jakarta, 1979.
__________________________________________________________________________

Sikap Kritis dalam Demokrasi
Oleh: Joko Martono

MEMANG Pak Kiai yang sekaligus sebagai Presiden RI, KH Abdurrahman Wachid alias Gus Dur cukup komprehensif dalam menyorot suatu masalah. Bahkan dalam pandangan. Bahkan dalam pandangan analisisnya yang tajam seringkali menganalogikan persoalan dengan maksud mempermudah upaya pemecahan masalah untuk dipikirkan bersama. Sikapnya yang demokratis, pluralis disertai kemampuan intelektual yang cerdas serta perspektif kritisnya diharapkan dapat membedah kebekuan kita selama ini. Pada pembukaan Muktamar ke-30 Nahdatul Ulama (NU) di Lirboyo Kediri, di antaranya menegaskan bahwa sikap kritis seseorang atau lembaga tidak boleh ditinggalkan. Sebab dengan sikap kritis itulah akan terbentuk iklim demokrasi. “Bukan dengan cara mencari muka untuk tetap berkuasa” (Kompas, 22/12/1999).

Banyak tentunya makna tersirat dalam penegasan itu, terutama bagi aktivitas di segala lini dalam rangka membangun negeri tercinta Indonesia. Niatan untuk menyosialisasikan demokrasi terkesan sangat kental, bahkan presiden dalam hal ini mempersilakan semua pihak untuk berbuat baik padanya, tetapi sikap kritis harus tetap berlangsung. Kritis terhadap siapa saja, termasuk kepada presiden atau pemerintah dengan maksud mengontrol kekeliruan/kesalahan bilamana ditemui. Diketengahkan sikap “mencari muka” yang tidak lebih sebagai cara mengambil hati supaya diperhatikan oleh mereka yang berkedudukan lebih tinggi (baca: atasan) tampaknya merupakan sindiran yang cukup berarti yang ditengarai masih menggejala di mana-mana. Dan sikap itulah yang hendak dikikis pada era pemerintahan Gus Dur sekarang. Betapa tidak, warisan budaya politik yang bersifat feodal dan sistem otoriter telah banyak mengahsilkan kebuntuan berpikir kritis dan kreatif. Sikap manut atau membebek telah menjalar dan merasuki hampir semua dimensi kehidupan, mengakar serta beranak-pinak. Kondisi demikian yang selanjutnya banyak memberikan dorongan terhadap kecenderungan manusia berjalan memakai “kacamata kuda,” bersikap dan berperilaku monoton dan harus tunduk pada penghelanya.

Akibat lebih lanjut dengan merasuknya cara-cara mencari muka untuk mencapai tujuan kekuasaan maupun kedudukan terbukti telah banyak merugikan kehidupan bersama. Kancah kehidupan tanpa dibarengi kontrol yang kuat, sangat boleh jadi hanya akan membiarkan kebohongan-kebohongan tetap berlalu. Iklim ini yang kerapkali menumbuhsuburkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) seperti dalam kurun waktu tiga dasawarsa pemerintahan yang dinahkodai rezim orde baru. Orde yang penuh dengan rekayasa politik akal-akalan, penuh kepongahan guna memenuhi kepentingan sepihak sehingga proses pembodohan terhadap rakyat terjadi.

Kondisi tersebut dipahami benar oleh Gus Dur, kini mulai diberlakukan pembenahan secara bertahap. Langkah untuk membersihkan dan mewibawakan kabinet, termasuk kerelaan pengumuman kepada publik perihal kekayaan beliau maupun Wapres Megawati Soekarnoputri lebih menjadikan indikasi kuat bahwa komitmen pemerintah terhadap keterbukaan dan pembaruan mulai digelar. Seperti halnya, sesaat setelah pelantikan kabinet dan pejabat setingkat menetri, beliau memerintahkan seluruh menteri Kabinet Persatuan Nasional, Panglima TNI, Jaksa Agung dan Sekretaris Negara untuk hidup sederhana, jujur, dan mampu melaksanakan tugas agar bisa diterima dan mendapat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri maupun dunia usaha. Ini jelas merupakan suatu kemauan Gus Dur untuk tetap konsisten memberantas tindak KKN dan menginginkan kabinet benar-benar memiliki kredibilitas. Demikian kesungguhan penanganan kasus dugaan KKN mantan presiden soeharto dan penuntasan skandal Bank Bali sebagai langkah nyata bahwa pemerintah tidak main-main lagi dengan perilaku yang dapat merugikan bangsa dan negara.

Ditunjuknya menteri yang diserahi urusan kelautan juga mengisaratkan kepada kita bahwa budaya agraris, yang seringkali membuahkan feodalisme layak dialihkan pada budaya bernuansa maritim, yang kompetitif atas dasar prestasi dan perjuangan keras. Alih strategi sektoral ini tidak lain dimaksudkan bahwa dalam masyarakat agraris ditemui para buruh tani jarang memiliki bargaining power untuk memperjuangkan nasibnya. Selain sikap pasrah dan nrimo (pasif) serta tunduk pada aturan sang tuan tanah, mereka tidak akan berani membantah sedikit pun melihat ketidakbenaran dan ketidakadilan. Iklim ini yang mungkin menurut Gus Dur perlu juga ditinggalkan bilamana alam demokrasi hendak dikembangkan ke segenap lini kehidupan. Banyak lagi tentunya hal-hal yang dikemukakan Pak Kiai yang juga sebagai penggagas berdirinya Forum Demokrasi (Fordem) di bumi ini. Pendek kata, iklim demokrasi diharapkan segera tumbuh dan berkembang seiring dengan perubahan zaman dan demi kesejahteraan lahir-batin masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan segelintir orang.

Menciptakan kondisi politik yang demokratis tentu bukanlah merupakan urusan orang perorang, bukan pula alam demokrasi berkat keberanian Gus Dur beserta kelompoknya belaka. Kebersamaan tekad seluruh elemen masyarakat (politisi, mahasiswa, pers, media massa serta para wakil rakyat) justru sangat diharapkan kontribusi dan konsistensinya jika demokrasi ingin ditegakkan. Upaya mengkondisikan demokrasi memang memerlukan langkah bersama, walaupun tidak seketika seperti membalik telapak tangan. Mengubah perilaku dan sikap manusia yang telah puluhan tahun dijejali cara pandang atau pola piker sepihak dan dipaksakan untuk melegitimasikan kekuasaan sangatlah tidak mudah. Namun bukan berarti upaya demikian harus berhenti di tengah jalan. Itu sebabnya niatan bulat yang sekaligus merupakan prinsip seperti telah digulirkan Gus Dur kiranya layak ditindaklanjuti. Rintisan awal yang telah dicontohkan seperti suksesi kepemimpinan nasional, rekrutmen petinggi negara, penyusunan strategi pembangunan dibarengi visi dan misi yang jelas serta dibukanya ruang kepada siapa pun untuk melakukan kritik dalam rangka check and balance lebih menjadikan suasana kondusif menuju terciptanya demokrasi yang sesungguhnya.

Untuk memenuhi harapan dan tuntutan itu semua maka kini saatnya secara simultan rakyat mulai diajak/diberi kesempatan untuk menerapkan cara-cara berdemokrasi, melaksanakan hak-hak dan kewajibannya tanpa ada tekanan, terbebas dari rasa takut atau ditakut-takuti. Di samping faktor lain yang tak kalah mendesaknya yaitu pembenahan kepemimpinan hingga level bawah. Ini penting, mengingat dalam jiwa pemimpin terkandung bahaya kekuasaan, yang menurut Lord Acton disebut power tend to corrupt. Peringatan pakar politik itu patut direnungkan jika kita tak ingin terjebak pada kondisi carut marut dalam penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Memilih pemimpin yang berjiwa demokrat sejati tampaknya kini menjadi suatu keharusan, guna menjawab tantangan zaman. Mengapa? Dalam jiwa seseorang yang disebut demokrat sejati di antaranya terkandung sikap terbuka terhadap kritik pada dirinya, fair dalam tindakan dan mau secara jujur mengakui kesalahan/kekeliruan serta memperbaikinya. Dengan demikian kukuasaan bukanlah sebagai upaya perburuan kerakusan untuk diraih dan dipertahankan, melainkan sebagai upaya untuk membangun karier dan prestasi dalam penyelenggaraan suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama. Dan rakyat yang dipimpin oleh mereka yang bersikap demokrat sejati akan terbiasa melakukan kontrol maupun kritik sebagai layaknya iklim dalam demokrasi yang sedang kita bangun.**
(Artikel ini pernah dimuat Harian Pedoman Rakyat, 7/1/2000).
____________________________________________________________________________

Fungsi Penerangan Layak Ditata Kembali
Oleh: Joko Martono

REZIM orde lama dan orde baru agaknya memiliki kesamaan dan sedikit perbedaan dalam mengimplementasikan penyebarluasan informasi kepada khalayak. Di masa orde lama, terutama di awal-awal kemerdekaan, penerangan diposisistrategiskan sebagai pengawal, penanaman kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, khususnya ditujukan kepada masyarakat di perdesaan yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Bahkan ketika situasi dan kondisi politik sedikit goyah, akibat pertentangan pendapat antarelit politik, semakin tampak fungsi penerangan (di bawah Kementerian Penerangan) menampilkan perannya sebagai guidence politik agar masyarakat luas tidak terjebak pada polarisasi kekuatan yang amat krusial, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap bisa dipertahankan.

Demikian di masa orde baru, di mana fungsi penerangan (di bawah Departemen Penerangan) dtempatkan pada posisi yang tak kalah strategisnya, yaitu di samping menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, juga sebagai sarana penunjang pembangunan nasional meliputi berbagai dimensi permasalahan yang tercakup dalam bidang tugasnya. Sejak Pelita I (Pertama) hingga menjelang lengsernya orde baru, fungsi penerangan menjadi semakin kompleks sehingga berbagai kegiatan (tidak menutup kemungkinan direkayasa) untuk menyukseskan upaya-upaya pembangunan penerangan dan penerangan pembangunan. Begitu gencarnya difusi informasi, ditambah semakin kuatnya rezim yang berkuasa waktu itu, tanpa disadari atau blunder telah dilakukan sehingga penerangan sedikit demi sedikit bergeser fungsi menjadi “corong pemerintah” alias alat penguasa. Fenomena ini sangat tampak ketika Departemen Penerangan (Deppen) dikomandani seorang Menteri yang notabene merangkap Ketua Umum Golkar, sebagai orsospol peserta Pemilu yang dari tahun ke tahun selalu menempati posisi single majority. Di sinilah sekaligus yang sedikit membedakan keberadaan maupun fungsi penerangan di masa orde lama dan orde baru.

Ketika masa transisi berlangsung, yang didahului gerakan reformasi yang dimotori kalangan intelektual, maka Deppen di bawah kepemimpinan Yunus Yosfiah, tampak mulai berbenah paradigma dan segera melakukan reposisi. Namun sayang sekali niatan yang amat baik dan cerdas ini tidak diikuti secara gayung bersambut. Langkah reformis yang digulirkan dalam dalam lingkup departemen hanya hanya diadopsi segelintir pejabat eselon di bawahnya. Sebagian besar mereka masih bersikap ambigu, bahkan anomi dan terkesan “jalan di tempat” sehingga pola piker konvensional yang sudah melekat dari tahun ke tahun sulit menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kondisi ini selanjutnya menjadikan Deppen kehilangan momentum untuk menjalankan fungsi optimal yang seharusnya diemban.

Sementara itu proses perubahan sosial dan politik berjalan begitu cepat, sehingga rakyat lebih mengandalkan media massa dan teknologi komunikasi canggih (internet/media online: detik.com, Kompas Cyber Media dan lainnya) sebagai sarana mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Seperti misalnya ketika Pemilu 1999 hendak berlangsung hingga pelaksanaan Sidang Umum MPR berikut hasil-hasilnya, pengetahuan politik masyarakat (dalam perolehan data valid dan akurat) banyak didapat secara langsung dari media online tersebut, yang kepemilikannya semakin meluas, minimal mampu diakses oleh masing-masing elit politik. Gejala demikian cukup memberikan indikasi bahwa masyarakat ternyata sudah sanggup mencari, menghimpun, mengolah atau menganalisis sekaligus mendistribusikan sejumlah informasi yang memeng diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingannya. Demikian halnya di lingkungan perdesaan, masyarakat tidak bisa lagi dianggap bodoh, melalui onion leader maupun tokoh-tokoh nonformal yang menjadi panutan ternyata telah mampu secara aktif mencari informasi yang memang dibutuhkan. Information seeking bukanlah menjadi kegiatan baru sehingga upaya memilah dan memilih informasi yang bermanfaat bagi komunitasnya sudah seringkali berlangsung. Faktor-faktor ini yang barangkali melatarbelakangi dasar pemikiran Presiden KH Abdurrahman Wachid (Gus Dur) bahwa “penerangan adalah urusan masyarakat, bukan urusan pemerintah. Pemerintah hanya supporting system. Saya terus terang saja, ngomong apa adanya, pekerjaan penerangan itu dilakukan oleh pihak masyarakat. Pemerintah membantu, tetapi bukan dengan departemen,” jelasnya (Kompas, 29/10/1999).

Pernyataan yang disampaikan ketika menerima perwakilan unjukrasa pegawai Deppen di Istana Negara itu agaknya mengandung banyak makna. Betapa tidak, cara-cara yang bersifat sentralistik di mana intervensi pemerintah/penguasa masih dominan memaksakan kehendak – dinilai tidak lagi sesuai dengan zaman yang bernuansa demokrasi seperti sekarang. Segala sesuatu yang menyangkut aktivitas komunikasi dan informasi diserahkan saja pada kehendak rakyat sejalan dengan kebutuhannya. Prakarsa diharapkan tumbuh dari masyarakat itu sendiri (bottom-up), sedangkan pemerintah sebagai pelayan, penunjang atau fasilitator. Di sini nampak bahwa unsure keterbukaan (fairness) lebih ditekankan bagi pembangunan di segala bidang masa mendatang, sehingga rakyat memiliki kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam rangka turut membangun daerahnya, yang pada akhirnya juga membangun bangsa dan negara kesatuan ini. Paradigma demikian cukup signifikan dalam kancah penerapan otonomi daerah sesuai UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana hampir semua departemen akan mengalami perubahan cara kerja demi efisiensi dan efektivitasnya.

Langkah yang diambil pemerintah untuk “pembubaran Deppen” menjadi kurang tepat jika hanya diartikan secara sempit dan disalahtafsirkan untuk menghapus sama sekali seluruh fungsi penerangan berikut asset yang dimiliki. “Pembubaran” dalam hal ini akan lebih pas disebut sebagai “perubahan” terhadap lembaga (departemennya) saja. Sedangkan para pegawai masih tetap bekerja dan menekuni bidangnya, digaji sebagaimana lazimnya pegawau negeri sipil (PNS) di bawah naungan lembaga tertentu. Kecuali risiko yang tidak terelakkan yaitu penggusuran jabatan structural dan hanya dialami oleh sebagian kecil dari mereka.

Layak Ditata Kembali
Keputusan pemerintah baru di bawah kepemimpinan KH Abdurrahman Wachid untuk membubarkan Deppen tampaknya sudah final, artinya sulit untuk dianulir, karena keputusan tersebut diakui secara terus terang merupakan prinsip. Sudah lama dipertimbangkan dan didahului rencana matang, tidak gegabah, apalagi asal-asalan. Hanya saja yang patut disayangkan, timing-nya yang terkesan tiba-tiba tanpa dilatarbelakangi argumentasi yang lengkap dan jelas. Wajar tentunya jika kemudian mengundang gelombang unjukrasa di kalanganpegawai departemen yang dilikuidasi tersebut.

Kalau saja pernyataan presiden itu dicermati atau dipahami melalui pikiran jernih dalam kerangka perspektif masa depan, tentunya banyak manfaat yang bisa dipetik. “Pembubaran Deppen” (bukan pembubaran fungsi penerangan) lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menata kembali fungsi-fungsi yang sudah amburadul, tidak proporsional. Kini penerangan tidak layak lagi dijadikan “corong pemerintah” atau hanya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan politik sepihak (baca: penguasa). Prakarsa terhadap kegiatan penerangan pun tidak lagi bisa dilakukan dalam pola sentralistik, yang seringkali membuahkan paket-paket yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sangat beragam. Campurtangan pemerintah yang terlalu jauh juga seringkali justru menghasilkan distorsi informasi yang kurang sejalan dengan nuansa demokrasi dan hak asasi manusia di bumi ini. Kontrol terhadap media massa tidak menjadikan sesuatu yang mutlak dibebankan pada sebuah lembaga, tetapi cukup mengefektifkan undang-undang yang berlaku maupun kode etik profesi (kecuali hal-hal yang belum diatur). Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan paparan itulah yang kiranya patut dikaji ulang, dicermati secara seksama dan layak ditata kembali untuk selanjutnya disikapi bilamana fungsi penerangan inginh tetap eksis dan berjalan secara sinergis dengan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya dalam rangka mengakselerasikan kemajuan demi masa depan yang telah ditetapkan bersama.

Sehubungan dengan upaya penataan kembali fungsi penerangan yang memang cukup mendesak dilakukan, adakalanya sejenak berpaling pada istilah “penerangan” itu sendiri. Dalam perspektif ilmu komunikasi dan menapak masa depan seiring perubahan zaman, agaknya istilah “penerangan” telah usang, tidak lagi up to date. Konotasi yang cenderung muncul ke permukaan bahwa kata “penerangan” itu mengandung arti ada pihak yang memberi informasi dan ada yang menerimanya, sehingga terkesan one way alias bersifat top-down. Mungkin jika masih dikehendaki suatu keberadaannya yang independen, ada baiknya istilah “penerangan” diganti dengan istilah komunikasi atau informasi, yang cenderung berkonotasi netral.**
(Artikel ini pernah dimuat Harian Pedoman Rakyat, 18/11/1999).
____________________________________________________________________________

Pernik-pernik Sidang Umum MPR 1999
Oleh: Joko Martono


AGENDA reformasi seperti tercermin dalam pelaksanaan Sidang Umum (SU) MPR 1999, menarik dicermati. Berbeda dengan pelaksanaan beberapa kali SU MPR yang pernah berlangsung, bahkan ketika Presiden Habibie memasuki ruang rapat pelantikan terdengar sebagian suara serentak huuu…(headline, Bernas, 2/10). Hal lain yang dapat diketahui dari perhelatan akbar kali ini adalah suasanan sidang yang cukup menegangkan, serius dan para wakil rakyat cenderung saling klaim serta ngotot. Hujan interupsi, mekanisme voting banyak mewarnai sidang pada hari berikutnya, baik ketika menyusun Tata Tertib MPR maupun dalam proses pemilihan ketua MPR (terpilih: Amien Rais) dan ketua DPR (terpilih: Akbar Tandjung).

Pernik-pernik tersebut seringkali muncul ke permukaan menjadi topik pergunjingan kalangan luar sidang (baca: pemerhati sekaligus masyarakat sebagai penonton) peristiwa politik yang sedang berlangsung di Senayan. Tak urung apa yang dilakukan oleh para elit politik beserta rekan-rekannya itu mengundang respons beragam. Bagi mereka yang telah terbius pola pikir orde baru agaknya sulit menerima perilaku anggota sidang yang tampak cenderung keras, tegas bahkan cenderung tajam dengan perkataannya. Ungkapan etis atau tidak etis lebih mengemuka untuk menilai peristiwa/kejadian yang jarang ditemui dalam kancah dinamika perpolitikan yang kini sedang dan terus berproses mencari bentuknya.

Maklumlah, dalam kurun waktu 32 tahun banyak manusia dicekoki harus tunduk dan patuh pada sang pemimpin yang notabene penguasa. Tidak hanya itu, berbeda pendapat maupun kritik yang dilontarkan terhadap suatu kebijakan yang sebenarnya tidak bijak pun harus menanggung risiko. Pemimpin dalam hal ini diasumsikan sebagai lambang kebenaran, walau pada kenyataannya sebatas subyetivitas yang menyelimutinya. Bahkan sistem pemerintahan kerajaan kuno di mana sang raja selalu paling benar tanpa reserve. Termasuk keberadaan pers kala itu secara normatif boleh melangsungkan kritik asalkan “yang membangun” (tidak mengganggu policy yang sedang berjalan) sehingga suasana favourable dapat dipelihara dan terbina.

Dalam paradigma demikian maka kecenderungan yang tampak adalah pola pikir maupun cara pandang dan perilaku manusia yang mekanik, monoton, “kebersamaan” yang disalahartikan menjadi keseragaman (uniformity) dalam arti sempit, ini terlihat dari paket-paket pembangunan hingga cara berpakaian (seragamisasi). Kreativitas jarang tumbuh, apalagi berkembang. Bagi siapa saja yang tidak manut atau mbalelo harus mau di-gebuk! Mekanisme konvensional ini yang selanjutnya ikut tercermin dalam pelaksanaan SU MPR beberapa tahun lalu, yang selalu berlangsung adem ayem, tertib, aman, lancar dan terkendali, riuh dengan tepuk tangan tanpa harus banyak interupsi dan voting.

Kini zaman sudah berubah, masyarakat yang dimotori kaum intelektual telah mampu mendobrak cara pandang serta pola pikir yang seringkali membelenggunya. Gerakan reformasi yang berjalan damai telah pula membuahkan agenda di antaranya telah dilaksanakan Pemilu 7 Juni secara bebas dan adil, sekarang berlangsung Sidang Umum MPR 1999 guna menyusun sistem pemerintahan baru. “Pertarungan” antarelit politik kian hari bertambah sengit dan sulit diprediksi, pemikiran kritis-kreatif dan cerdas namun visioner hampir saban hari mencuat terdengar dari gedung rakyat di Senayan.

Kembali pada kasus kecil atau sebagian suara serentak huuu… dalam gedung rakyat agaknya memang tidak lazim terjadi. Secara normatif pernik-pernik kecil ini boleh dibilang tidak etis (walaupun Habibie dalam menanggapinya lebih bersikap permisif). Namun demikian sisi kajian lain yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan di sini adalah makna tersirat atas fenomena itu. Seperti halnya, kalau tak ada api tentu tak ada sap, begitu kata pepatah.
Munculnya sebagian suara serentak atau bisa dianggap mengejek yang dilakukan oleh beberapa wakil rakyat merupakan fenomena dalam lingkup komunikasi antarelit politik, ada kecenderungan yang kuat bahwa hal itu dilakukan mengingat pelampiasan rasa kesal atas berbagai kasus dan skandal semasa pemerintahan Habibie yang hingga saat ini belum tuntas. Sangat tidak berlebihan bila peristiwa kecil ini menjadikan sebuah pengalaman bangsa kita dalam menapaki proses berdemokrasi, bahkan bisa dipetik hikmahnya. Dan jika kasus serupa jangan sampai terulang kelak di kemudian hari maka kunci terpenting yang harus diingat bagi setiap pemimpin di manapun hendaknya atau senantiasa mampu dan mau melaksanakan tugasnya dengan berpihak pada kebenaran (dalam artian universal) sehingga dihargai dan dihormati rakyatnya.

Komunikasi politik kini sedang berlangsung dalam pelaksanaan SU MPR, tidak sedikit suara lantang, tegas, keras (namun tidak kasar), kritis serta komitmen terhadap perubahan seringkali mewarnai sidang. Proses pengambilan keputusan ada kalanya berjalan alot, hujan interupsi tidak lagi diharamkan dan mekanisme voting yang melelahkan lebih menjadi hal yang sepertinya lumrah. Gambaran tersebut turut menandakan bahwa rakyat yang dijelmakan melalui wakil-wakilnya itu tidak lagi bodoh atau dibodohi. Itu sebabnya jangan terlalu heran bilamana SU MPR kali ini berlangsung marak ibarat pasar, banyak suara mencuat dari berbagai kepentingan. Termasuk pada saat nanti dalam proses pemilihan presiden, tampaknya akan lebih marak lagi.

Pernik-pernik demikian biarlah tumbuh berkembang dan itu memang bagian dari kehidupan demokrasi. Khalayak di luar sidang pun sebenarnya berhak untuk mengekspresikan opininya, menilai atau mungkin memberi input serta berpartisipasi dalam rangka turut menegakkan demokrasi menuju Indonesia Baru. Lengsernya rezim orde baru (orde statusquo) dan telah dibukanya kran kebebasan lebih memberikan tempat layak bagi tumbuhnya prakarsa-prakarsa segar yang bernuansa demokrasi. Berbeda pendapat, melakukan kritik demi kemaslahatan seluruh umat selama masih dalam bingkai visi reformasi adalah sah-sah saja. Mengapa takut?
(Artikel ini pernah dimuat Harian BERNAS, 15/10/1999).